Keceplosan, Wakil Perdana Menteri Inggris ''Haramkan'' Perang Irak

LONDON (Berita SuaraMedia) - Wakil Perdana Menteri Nick Clegg pada hari Rabu membuat kejanggalan dengan menyebut perang tahun 2003 di Irak sebagai "ilegal" ketika mewakili Perdana Menteri David Cameron di GEdung DPR untuk pertama kalinya.

Clegg, seorang lawan lama dari perang itu menggantikan Cameron pada pertanyaan Perdana Menteri, acara mingguan di mana terdapat sesi tanya-jawab dengan anggota parlemen, sementara perdana menteri mengunjungi Amerika Serikat.

Dalam pertukaran dengan Jack Straw dari partai oposisi Partai Buruh, yang menjadi menteri luar negeri ketika perang dimulai, Clegg meminta dia untuk "memasukan peran Anda dalam keputusan paling buruk dari semua, yang merupakan invasi ilegal ke Irak."

Sebagai menlu dalam run-up untuk perang, Straw adalah sosok penting dalam mendukung konflik dan dia mengatakan penyelidikan perang Irak awal tahun ini bahwa Inggris tidak mungkin menurunkankan pasukan tanpa dukungannya.

Komentar Clegg menimbulkan pertanyaan karena Cameron mendukung perang itu begitu pula sebagian besar Partai Konservatif, yang sekarang dalam pemerintah koalisi dengan Partai Demokrat Liberal Clegg.

Downing Street bersikeras komentar itu bukanlah kebijakan pemerintah.

"Pemerintah koalisi tidak menyatakan pandangan pada legalitas atau konflik Irak," kata juru bicaranya.

"Tapi itu tidak berarti anggota perorangan dari pemerintah tidak boleh mengungkapkan pandangan masing-masing."

Sebuah penyelidikan umum ke dalam perang Irak pimpinan Amerika, Inggris-didukung terjadi di Britania tetapi tidak diharapkan untuk memutuskan apakah atau tidak konflik adalah sah menurut hukum internasional.

Namun, Clegg mengklarifikasi sikapnya setelah mengatakan perang Irak ilegal. Clegg kemudian menekankan bahwa pendapatnya itu adalah pendapat  pribadi yang "lama dipegang".

Menteri Luar Negeri William Den Haag, yang mendukung perang, mengatakan sejarah tentang masalah ini "berbeda" untuk Clegg.

Konservatif mendukung keputusan pemerintah Partai Buruh pada saat itu untuk mengirimkan pasukan ke Irak pada tahun 2003, dengan tokoh-tokoh kunci seperti Den Haag, Perdana Menteri David Cameron dan Kanselir George Osborne semua mendukung perang.

Lib Dems, yang saat itu dipimpin oleh Charles Kennedy, menentang perang dan secara konsisten mempertanyakan legalitasnya.

Lord Goldsmith, Jaksa Agung dalam run-up perang, mengatakan dia menyarankan para menteri bahwa itu adalah sah secara hukum atas dasar kegagalan Irak untuk mematuhi resolusi perlucutan senjata PBB yang ada pada tahun 1991.

Den Haag, yang tidak berada dalam kabinet bayangan pada tahun 2003 tetapi memilih mendukung perang, menjauhkan diri dari komentar Clegg pada hari Rabu selama pernyataan di Parlemen mengenai Afghanistan.

"Wakil perdana menteri memiliki sejarah yang berbeda dari saya tentang hal itu," katanya dalam menjawab pertanyaan dari Angota Parlemen Partai Buruh  David Hanson.

"Itu memang benar."

Terserah kepada menteri yang sedang berkuasa pada saat "untuk menghitung tindakan mereka", tambahnya. Clegg bukan anggota parlemen pada saat perang.

Penyelidikan Chilcot terus memeriksa latar belakang untuk partisipasi Inggris dalam konflik 2003 dan sesudahnya.

Namun, tidak jelas apakah penyelidikan, yang tujuannya adalah untuk "membangun, seakurat mungkin, apa yang terjadi dan untuk mengidentifikasi pelajaran apa yang dapat dipelajari", akan menarik kesimpulan tertentu atas dasar hukum untuk invasi.

Beberapa saksi, termasuk mantan menteri Clare Short, telah bermasalah dengan legalitas perang. (iw/yh/bbc) www.suaramedia.com