Rencana Baru Filipina Ancam Perdamaian Muslim Moro

CAMP DARAPANAN, FILIPINA (Berita SuaraMedia) – Pemimpin dari kelompok gerilya Muslim terbesar Filipina pada Senin waktu setempat mengatakan bahwa pembicaraan perdamaian untuk mengakhiri perlawanan yang berlangsung lama dapat tergelincir oleh rencana pemerintahan yang baru untuk berhasil mengejar negosiasi.

Sejak tahun 1997 Manila telah terikat dalam negosiasi yang mulai berhenti dengan Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front – MILF) untuk mengakhiri sebuah konflik yang bermula pada tahun 1960-an dan telah membunuh 120.000 orang, menelantarkan 2 juta penduduk dan pertumbuhan yang terhambat pada sumber kekayaan pulau Mindanao.

Para pasukan perlawanan telah menyetujui untuk berbicara dengan pemerintahan yang baru dari Benigno Aquino III, namun dikhawatirkan bahwa pemerintah tersebut ingin menghapuskan Malaysia sebagai sebuah perantara dan meninjau ulang semua perjanjian sebelumnya. Ketidakpercayaan di antara pihak-pihak tersebut akan merusak harapan-harapan untuk sebuah perdamaian yang bertahan lama.

"Petunjuk-petunjuk menumpuk bahwa mereka ingin memulai perbicaraan dari garis mulai, ingin membatasi pembicaraan dan mengganti perantara dari pembicaraan tersebut," Al-Haj Ebrahim Murad, pemimpin dari 11.000 anggota MILF, mengatakan pada koresponden asing yang diundang ke markas utama mereka.

"Jika benar demikian, ini adalah persoalan yang serius yang dapat menunda atau bahkan membahayakan pembicaraan perdamaian tersebut," Murad mengatakan.

Sebagai tanggapan, ketua negosiator pemerintah mengatakan bahwa ia bersemangat untuk melanjutkan pembicaraan dan tidak memiliki maksud memulai dari garis mulai, namun pemerintahan baru membutuhkan untuk meninjau ulang pembicaraan tersebut dan persetujuan yang dicapai dengan pemerintahan yang lalu.

Bulan lalu, Aquino mengatakan bahwa pembicaraan dengan MILF akan dilanjutkan setelah akhir dari bulan suci Ramadhan pada September. Ia mengatakan bahwa sebuah perdamaian yang adil diperlukan untuk menarik penanaman modal kepada Filipina, yang merupakan sebuah tujuan dari pemeintahannya.

Mindanao kaya akan mineral dan juga menawarkan akses pada bidang minyak dan gas, namun perlawanan dan masalah keamanan yang lain di daerah selatan telah menghalangi para investor. Salah satu dari tuntutan MILF adalah sebuah pembagian yang lebih besar royalti dari sumber daya alam Mindanao.

Murad mendesak pemerintah untuk mengusahakan dan menyelesaikan negosiasi karena sebuah perjanjian yang bertahan lama kurang memungkinkan bagi masalah yang berlarut-larut dan berlangsung lebih lama.

"Kami ingin masalah tersebut terselesaikan dalam seumur hidup kami karena generasi selanjutnya lebih agresif dan lebih radikal sehubungan dengan kterbukaannya dengan lingkungan konflik tersebut," pemimpin 62 tahun tersebut mengatakan.

Ia mengatakan hampir 90 perjanjian telah ditandatangani sejak tahun 1997, termasuk gencatan senjata, rehabilitasi daerah konflik dan mengijinkan pemerintah dan kelompok asing sebagai pengawas dalam pembicaraan.

"Kami tidak akan setuju untuk melanjutkan pembicaraan dari garis mulai, kami harus melanjutkan dari di mana kita telah meninggalkan pembicaraan tersebut," ia mengatakan. Hal tersebut termasuk mempertahankan Malaysia sebagai perantara dari pembicaraan tersebut setelah terdapat rumor menyebar bahwa Manila memperkenankan mengadakan negosiasi di Indonesia. Menteri pertahanan Kuala Lumpur seharunya melakukan sebuah kunjungan ke MILF pada Selasa waktu setempat.

Pasukan perlawanan menuntut pemerintahan sendiri yang murni, menggambarkan sebuah tawaran pemerintah dan hak untuk menentukan nasib sendiri," ia mengatakan. (ppt/vs) www.suaramedia.com