Dinilai Sepelekan Indonesia, Pemerintah Protes Keras Malaysia

JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Pemerintah Indonesia akhirnya mengirim nota diplomatik berisi protes keras kepada Malaysia, sehubungan dengan penangkapan dan penahanan tiga petugas Satuan Kerja Pengawas Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun oleh Kepolisian Diraja Malaysia. Nota itu dikirim oleh Direktorat Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri kepada Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia kemarin siang.

"Intinya, nota diplomatik berisi protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah kita," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam keterangan persnya. Indonesia menyatakan mengecam tindakan Kepolisian Perairan Malaysia menahan tiga petugas Pengawas Kelautan dan Perikanan yang sedang berpatroli di perairan Indonesia.

"Itu bertentangan dengan hukum internasional,” Marty menegaskan. “Dari awal tidak dapat dibenarkan."

Dalam nota diplomatik tersebut juga dicantumkan prosedur tetap apabila Malaysia memiliki keperluan untuk memasuki wilayah Indonesia, baik lewat darat, laut, maupun udara. "Termasuk prosedur tetap untuk menyikapi insiden seperti ini, supaya tidak berkembang menjadi masalah serius," Marty menambahkan.

Menurut Marty, nota diplomatik baru dapat dikirim setelah pihaknya memastikan kedua insiden yang terjadi. Dua insiden itu adalah penangkapan nelayan Malaysia oleh para petugas Indonesia yang sedang berpatroli, serta penangkapan oleh Polisi Perairan Malaysia yang terjadi di wilayah Indonesia.

Marty mengatakan, Kementerian Luar Negeri merasa perlu mempelajari koordinat terjadinya insiden lebih dulu sebelum mengirim nota diplomatik. Dari situ bisa disimpulkan bahwa lokasi kejadian adalah wilayah Indonesia. "Tidak ada itu gray area. Wilayah kita jelas."

Masalahnya, ia menjelaskan, pemerintah Malaysia rupanya juga memiliki klaim serupa di wilayah yang sama. "Memang terjadi overlapping klaim," ujarnya. Klaim Indonesia didasarkan pada Peta Nomor 349 Tahun 2009. Sedangkan Malaysia menyatakan klaimnya atas dasar peta yang lebih tua, yaitu keluaran tahun 1979. "Jadi, posisi kita jelas," kata Marty.

Ia menolak tudingan sejumlah pihak yang mengatakan pemerintah kurang tegas dalam menyikapi masalah yang selalu berulang dengan Malaysia ini. "Tugas Kementerian Luar Negeri memang melakukan diplomasi melalui instrumen tersebut."

Aksi penangkapan oleh polisi Malaysia itu memicu protes banyak kalangan di berbagai daerah di Indonesia. "Tindakan Malaysia itu telah menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso.

Di Sukabumi, Jawa Barat, kemarin ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Miskin Bersatu Kota Sukabumi menggelar protes dengan membakar bendera Malaysia. Mereka juga mendesak pemerintah bersikap lebih keras terhadap Malaysia.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Syed Manshe Afdzaruddin Syed Hassan, Selasa lalu memastikan insiden itu tak akan merusak hubungan Indonesia-Malaysia. "Selat Malaka begitu sempit. Jadi, ini bukan timbul masalah serobot menyerobot. Mereka hanya nelayan tradisional," katanya

Sebelumnya, Menteri luar negeri Malaysia Anifah Aman untuk pertama kalinya menghadiri resepsi HUT kemerdekaan RI ke-65 yang diadakan KBRI Kuala Lumpur, Rabu malam.

Dengan mengenakan pakaian adat Melayu warna biru dan kain songket abu-abu, Anifah menerima nasi tumpeng dari Dubes RI untuk Malaysia Da`i Bachtiar sebagai ungkapan tanda terima kasih dan kehormatan atas kesediaannya hadir pada acara resepsi kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menlu Malaysia Anifah Aman mengatakan kepada pers mengenai ketegangan hubungan kedua negara belakangan ini, "Secara keseluruhan hubungan Indonesia - Malaysia sangat baik dan makin baik. Baik di tingkat pemerintahan, pengusaha dan masyarakat kedua negara, tapi harus diakui ada segelintir yang selalu mau merusak hubungan baik itu," kata Anifah, di Kuala Lumpur.

"Karena kita bertetangga sudah pasti banyak masalah yang timbul, namun jika jaraknya jauh maka semakin kecil masalah yang timbul. Jadi wajar saja sebagai negara bertetangga sering terjadi konflik akibat salah paham dan lain sebagainya," tambah Menlu Malaysia itu.

Namun dari kasus ini, Indonesia-Malaysia sudah sepakat untuk membuat SOP (standard operation procedure) terutama bagi pasukan di perbatasan agar masalah yang muncul di lapangan bisa diselesaikan sendiri, tidak harus sampai ke tingkat menteri bahkan kepala pemerintahan.

Dalam resepsi ini, KBRI menampilkan tarian daerah dan pagelaran busana oleh desainer Ratih Sanggarwati.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri ternyata masih punya sejumlah pekerjaan rumah yang menahun soal garis batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, perundingan perbatasan dengan sejumlah negara itu tak hanya wilayah daratan tapi juga perairan.

Perbatasan itu di antaranya adalah perbatasan wilayah darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Adapun kawasan perairan di antaranya Indonesia dengan 10 negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia."Baru ada 16 perundingan batas laut yang sudah selesai," ujar Marty.

Sejauh ini, Indonesia telah melangsungkan perundingan bilateral dengan Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, India, Thailand, dan Vietnam, serta perundingan multilateral dengan Malaysia dan Singapura mengenai batas laut di sejumlah wilayah.

Sedangkan sisanya, menurut Marty perundingan masih terus dilakukan. Ia mencontohkan, dengan Malaysia, Indonesia belum menyelesaikan perundingan untuk menentukan batas laut di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan perairan Kepulauan Riau lokasi terjadinya insiden penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pekan lalu .
"Perundingan sudah dan sedang terus menerus dilakukan," tegas Marty.

Ketika ditanya mengenai rencana Malaysia dan Singapura memperluas daratannya dengan cara mengeruk pasir, ia hanya menjawab singkat, "(Perundingan) sedang berjalan juga."

Menurut Marty, penyelesaian perundingan batas wilayah membutuhkan waktu yang lama sekali. "Dengan Vietnam baru selesai 30 tahun," ia mencontohkan. Namun ia mengakui menjadikan penentuan batas wilayah sebagai prioritas. (fn/t2m/ant) www.suaramedia.com