Menteri Tunisia: Ada Konspirasi Setelah Serangan

TUNIS, Tunisia (Berita SuaraMedia) – Menteri dalam negeri Tunisia yang baru, mengatakan bahwa beberapa anggota dari pasukan keamanan berada dalam sebuah "konspirasi untuk merongrong negara tersebut, setelah sebuah gelombang kekerasan termasuk pembakaran sebuah sinagog dan sebuah serangan pada kementerian sendiri.

Kepolisian juga membawa mantan menteri dalam negeri Rafik Belhaj Kacem, yang dipecat selama perlawanan kekerasan bulan lalu, ke dalam tahanan, penggantinya, Farhat Rajhi mengatakan pada Selasa (1/2) waktu setempat.

Gerombolan mengamuk melalui sekolah-sekolah di ibukota pada Selasa, menyebabkan angkatan darat menyebar untuk menenangkan rasa takut dari kekacauan setelah revolusi yang menggulingkan Ben Ali.

Protes jalanan utama telah  mengering di Tunisia dalam beberapa hari, setelah sebuah perubahan susunan membersihkan pemerintahan sementara dari pengikut Ben Ali yang paling setia dan menenangkan opini publik.

Namun tindakan-tindakan sporadis intimidasi dan sabotase telah pecah setelah beberapa pekan protes memaksa Ben Ali melarikan diri dari negara tersebut pada 14 Januari, mengakhiri 23 tahun kekuasaannya.

Rajhi mengatakan bahwa beberapa dari kekerasan tersebut adalah bagian dari sebuah plot yang terorganisir setelah apa yang ia katakana adalah sebuah serangan oleh sebuah kelompok 2.000 orang kuat pada kementerian dalam negeri.

"Orang-orang ini yang datang kemarin ke kementerian… adalah orang-orang yang sama yang datang hari ini untuk menakuti rakyat," ia mengatakan pada stasiun TV milik pribadi Hannibal.

"Ada sebuah konspirasi terhadap keamanan negara dan ada sebuah konspirasi di dalam pasukan keamanan."

Pada Senin, para pemuda bersenjatakan pisau-pisau dan tongkat-tongkat berlarian menuju jalnanan Gassrine, membakar bangunan-bangunan pemerintah dan mengintimidasi para penduduk, kantor berita negara tersebut mengatakan.

Situasi tersebut sebagian diperparah oleh sebuah serangan kepolisian yang dimulai pada Senin (31/1), namun sebuah perjanjian dicapai pada Selasa (1/2) memperbolehkan pasukan keamanan untuk merancang sebuah persatuan untuk melindungi hak-hak mereka.

Menteri dalam negeri Tunisia juga menggantikan 34 pejabat keamanan senior, sebuah langkah pertama untuk memperbaiki jaringan kepolisian, pasukan keamanan dan mata-mata yang dibangun oleh Ben Ali selama dua dekade.

Di antara mereka yang digantikan adalah pimpinan keamanan nasional, pimpinan umum keamanan dan pimpin keamanan kepresidenan, posisi kunci di bahwa rejim lama Ben Ali.

Rajhi mengatakan bahwa ia telah memecat pimpinan keamanan nasional karena ia tidak memperbolehkan perintah dalam pembersihan para pemrotes di luar kantor-kantor pemerintahan pada Sabtu (29/1). Ia menanyakan mengapa tidak ada seorangpun ditahan mengikuti serangan pada kementeriannya sendiri pada Senin (31/1) waktu setempat.

Beberapa partai politik begitu juga persatuan buruh kuat di negara tersebut, yang kantor-kantornya juga telah diserang, mendesak pemerintah untuk membawa situasi keamanan terkendali untuk mencegah kekosongan tersebut diekploitasi oleh para pengikut setia Ben Ali.

Gerombolan-gerombolan pemuda merampok pusat Tunis pada Sabtu diusir oleh para penjaga toko yang main hakim sendiri, bersenjatakan pisau dan tongkat, yang mengatakan bahwa mereka melindungi bisnis mereka.

Beberapa penjaga toko menunjukkan gerombolan pemuda tersebut adalah para pengikut setia matan partai berkuasa RCD atau dibayar oleh Ben Ali untuk menciptakan kekacauan di jalan-jalan.

Komentar-komentar menteri dalam negeri datang berjam-jam setelah seorang pejabat hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa pasukan keamanan Tunisia harus dirombak untuk menghentikan mereka bekerja menentang rakyat seperti yang mereka lakukan selama perlawanan, yang mana 147 orang terbunuh.

Bacre Waly Ndiaye, pemimpin sebuah tim beranggotakan delapan dikirim ke Tunisia oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Mnusia, mengatakan pada sebuah konferensi berita bahwa 510 orang terluka selama berminggu-minggu protes yang dimulai pada 17 Desember dan menginspirasi sebuah perlawanan besar di Mesir.

Pemerintahan sementara Tunisia telah menjanjikan untuk menyelidiki adanya kematian dan cidera yang terjadi selama perlawanan tersebut dan telah memulai untuk mengganti rugi para keluarga yang terkena dampaknya.

Pemerintah juga telah berjanji untuk mengambil kembali aset yang dipegang oleh Ben Ali dan keluarganya di Tunisia dan di luar negeri.

Otoritas Perancis merebut sebuah pesawat terbang kecil milik keluarga Ben Ali di sebuah bandara di dekat Paris, kantor kejaksaan mengatakan pada Selasa (1/2) waktu setempat.

Gerakan tersebut datang satu hari setelah Uni Eropa setuju untuk membekukan aset milik Ben Ali dan istrinya.

Ben Ali dan keluarganya membangun keuntungan di banyak perusahaan dan industri Tunisia selama dua dekade pemerintahannya, termasuk hotel, bank, koran dan perusahaan farmasi.

Banyak dari perusahaan tersebut didaftarkan di dalam pasar bursa, yang dibuka kembali pada Senin.

Sebelumnya pada Selasa, sebuah pemerintahan sementara baru untuk meninjau ulang situasi keamanan Tunisia yang menegang.

Pada saat itu adalah pertemuan pertama pemerintahan Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi sejak disusun ulang pada 27 Januari.

Sebuah sumber pemerintah, berbicara dalam keadaan anonim, mengatakan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada perkembangan keamanan di seluruh negara.

Sumber tersebut mengatakan bahwa sebuah peningkatan jam malam dari matahari tenggelam sampai subuh diberlakukan pada 13 Januari nampaknya sementara karena "situasinya masih belum stabil."

Secara terpisah, juru bicara pemerintahan, Taieb Baccouche mengumumkan bahwa Tunisia akan mendukung empat protokol utama hak asasi manusia, termasuk undang-undang Roma yang menciptakan Pengadilan Kriminal Internasional. (ppt/aby) www.suaramedia.com