Wisata Paus Kuras Dana Untuk Kaum Miskin Inggris

LONDON (Berita SuaraMedia) – Mengatasi kemiskinan di dunia mungkin masuk dalam daftar prioritas Paus, tapi agaknya pemerintah Inggris lebih khawatir jika Paus harus tinggal di negara itu.

Para menteri harus menguras dana yang jumlahnya nyaris mencapai £2 juta dari anggaran bantuan luar negeri untuk menambah pendanaan Paus ke Inggris baru-baru ini.

Sebuah komite dewan yang berpengaruh kini mendesak para menteri menjelaskan bagaimana mungkin pengalihan dana perkembangan untuk menyubsidi biaya perjalanan Paus bisa sejalan dengan aturan bantuan global.

"Bagaimana bisa kunjungan Paus dianggap sebagai bantuan?" tanya komite parlemen yang mengawasi Departemen Perkembangan Internasional.

"Pengeluaran untuk membiayai kunjungan Paus tidak termasuk dalam bantuan perkembangan dan tidak dibenarkan sama sekali," kata Malcolm Bruce, ketua komite dari Partai Liberal Demokrat kepada CNN.

Transfer dana tersebut diusut setelah investigasi terperinci mengenai laporan tahunan Departemen Perkembangan Internasional (DFID).

Angka awal yang dipublikasikan bulan November lalu menyebut pengeluaran Whitehall dalam kunjungan kenegaraan selama empat hari di bulan November lalu mencapai £10 juta.

Malcolm Bruce, pemimpin komite perkembangan internasional, mengatakan bahwa para rakyat Inggris kesulitan memahami mengapa uang DFID dialirkan untuk kegiatan tersebut.

"Banyak orang yang akan terkejut saat kami mengungkapkan bahwa dana bantuan Inggris dipergunakan untuk membiayai kunjungan Paus tahun lalu," katanya.

"Para menteri harus menjelaskan dengan tepat untuk apa uang itu dibelanjakan dan bagaimana hal itu akan mendukung komitmen kita mengenai bantuan luar negeri," tambahnya.

Komite tersebut juga memperingatkan bahwa prioritas lebih besar yang diberikan pada bantuan di zona perang dan negara-negara rentan lainnya mempersulit untuk memastikan bahwa uang para wajib pajak dibelanjakan dengan benar.

Pembelanjaan dana bantuan diawasi dengan lebih ketat dari sebelumnya setelah pemerintah Inggris membentengi dana itu dari pemangkasan.

Komite itu menyambut konsentrasi terhadap negara-negara yang rentan yang umumnya merupakan negara yang paling miskin. Namun komite itu memperingatkan bahwa hal itu akan menyulitkan untuk memastikan bahwa dana rakyat benar-benar dialokasikan dengan tepat di lingkup pemerintahan yang korup dan tidak kompeten.

Komite itu juga memperingatkan agar biaya pemerintahan tidak dipangkas dengan terlalu berlebihan.

"Penyimpanan yang dilakukan dalam tinjauan ulang pengeluaran harus menjadikannya salah satu organisasi perkembangan yang paling efisien di dunia – dengan semakin sedikit staf kantor belakang dan lebih banyak staf di depan – jika tidak mengurangi kemampuan DFID dalam menjalankan tugasnya secara efektif," kata Bruce.

Seorang juru bicara DFID mengatakan, "DFID adalah satu dari sekian banyak departemen pemerintahan yang turut mendanai kunjungan Paus ke Inggris."

"Sumbangan kami mengakui peranan Gereja Katolik sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan dan pendidikan di negara-negara berkembang," katanya.

"Dana ini tidak termasuk dalam dana bantuan perkembangan resmi. Oleh karena itu, hal itu menambah komitmen bersejarah pemerintahan koalisi untuk memenuhi target bantuan PBB sebesar 0,7 persen dari tahun 2013.

"Komite ini mengakui bahwa kami benar dalam meletakkan fokus pada negara-negara yang dilanda konflik dan merupakan rumah bagi sebagian orang termiskin di dunia," tambahnya. (dn/dm/cn) www.suaramedia.com