Pimpinan Militer Pengganti Mubarak Menentang Reformasi Mesir

KAIRO (Berita SuaraMedia) – Pimpinan militer yang dituduh mengubah Mesir telah menentang reformasi politik karena ia percaya bahwa reformasi tersebut "mengikis kekuasaan pemerintahan pusat", menurut bocoran kawat diplomatik AS.

Marsekal lapangan Mohamad Tantawi, pimpinan Dewan Militer Tinggi yang mengambil kendali Mesir pekan lalu, juga menentang reformasi karena mereka menciptakan "ketidakstabilan  sosial".

Penjelasan singkat tersebut, dalam sebuah kawat yang diberikan pada website WikiLeaks, menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan marsekal lapangan tersebut untuk mengawasi transisi menuju sebuah pemerintahan terpilih secara demokratis.

Pada Selasa (15/2) waktu setempat, kantor berita Daily Telegraph mempublikasikan pada website miliknya, ratusan bocoran kawat yang ditulis oleh diplomat AS di kedutaan Amerika di Kairo dan mengirimkannya ke Washington. Satu dikirim dari Kairo ke Washington pada bulan Maret tahun 2008 menjelang sebuah kunjungan resmi, melaporkan tentang bagaimana marsekal 76 tahun tersebut menentang perubahan.

Kawat tersebut menyatakan: "Tantawi telah menentang reformasi ekonomi dan politik yang ia rasa sebagai pengikis kekuasaan pemerintah pusat. Ia sangat khawatir dengan persatuan nasional, dan telah menentang inisiatif kebijakan yang ia pandang mendorong perpecahan politik atau agama di dalam masyarakat Mesir."

Peranan Marsekal Lapangan Tantawi sebagai pimpinan pemerintah interim efektif dikonfirmasi pada akhir pekan setelah Presiden Mubarak melarikan diri dari Kairo ke resor Sharm el-Sheikh.

Sebuah communiqué (sebuah laporan atau pernyataan singkat yang dirilis oleh sebuah agen publik) juga mengatakan tentang posisinya untuk reformasi ekonomi yang telah ditekan oleh Presiden Mubarak.

Kawat tersebut mengatakan: "Tantawi percaya bahwa rencana reformasi ekonomi Mesir membantu perkembangan  ketidakstabilan sosial dengan mengurangi kendali pemerintah Mesir atas harga-harga dan produksi." Ia juga menolak adanya perjanjian yang berhubungan dengan perlengkapan militer yang diganti untuk persetujuan bersama tentang kebijakan hak asasi manusia, pernyataan tersebut mengatakan.

Para pejabat menyarankan bahwa usianya membuatnya menjadi berpikiran dengan lebih konservatif, menggambarkannya sebagai "lanjut usia dan perubahan pertahanan". Kawat tersebut melanjutkan: "Ia dan Mubarak difokuskan pada stabilitas rejim dan mempertahanakan status quo melalui akhir masa mereka.  Mereka semata-mata tidak memiliki energi, kecenderungan atau pandangan dunia untuk melakukan segala sesuatu dengan cara berbeda." Kawat lainnya menunjukkan jangkauan terhadap pasukan bersenjata Mesir telah menyebar pengaruh mereka ke seluruh negara tersebut.

Mereka mengklaim kekuasaan ini dipraktikkan melalui penggunaan veto pada kontrak komersial sehubungan dengan "kekhawatiran keamanan."

Satu pernyataan dikirim pada September 2008, mengatakan: "Banyak kontak yang mengatakan kepada kami bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki militer, sering dijalankan oleh para pensiunan jenderal, khususnya yang aktif di dalam industri air, minyak zaitun, semen, konstruksi, hotel dan bensin."

Pernyataan singkat tersebut juga menunjukkan bahwa "sejumlah besar lahan di Delta sungai Nil dan di pantai Laut Merah" dimiliki oleh pasukan bersenjata dan dilihat sebagai sebuah "manfaat sampingan" dalam pertukaran untuk memastikan stabilitas dan keamanan. (ppt/tlg) www.suaramedia.com