Kairo Tenggelam Dalam Unjuk Rasa Anti-Israel Besar-besaran

KAIRO (Berita SuaraMedia) – Ribuan pemrotes Mesir berkumpul di depan kedutaan Israel di ibukota Kairo menuntut diakhirinya hubungan dengan rezim Tel Aviv.

Demonstran berasal dari Universitas Kairo. Mereka menuntut pemerintah Mesir memutus semua hubungan dengan Israel.

Para pemrotes juga telah menyerukan untuk penghentian semua ekspor gas ke Tel Aviv.

Mereka mengancam akan melanjutkan reli protes massal jika pemerintahan saat ini tidak memutuskan hubungan dengan rezim Israel.

Itu adalah perkembangan terbaru dalam serangkaian protes besar yang mengakibatkan tergulingnya penguasa selama puluhan tahun, Hosni Mubarak.

Di bawah rezim Mubarak dukungan AS, Mesir terus melayani kepentingan dan tujuan Israel dengan membantu menerapkan blokade atas Jalur Gaza setelah pemerintah Hamas yang terpilih secara demokratis memenangkan wilayah tersebut di tahun 2007. Blokade terhadap wilayah itu telah menimbulkan krisis kemanusiaan.

Sebuah partai politik Mesir, Ikhwanul Muslimin, baru-baru ini menuntut Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata di negeri itu untuk segera mengambil langkah dalam mematahkan blokade Gaza.

Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa blokade Gaza melayani tujuan Amerika dan Israel di kawasan dan mengancam stabilitas serta kemerdekaan regional.

Sementara itu, pejabat Israel telah berulangkali mengancam akan meluncurkan serangan besar baru terhadap Gaza.

Israel sesumbar bahwa pembantaian Gaza selanjutnya akan jauh lebih destruktif daripada sebelumnya di tahun 2009, yang menewaskan 1,400 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, termasuk banyak wanita dan anak-anak.

Sementara itu, persidangan atas mantan menteri dalam negeri Mesir, Habib al Ady, telah dibuka di Kairo dua bulan setelah dia mengeluarkan perintah tembak untuk bunuh terhadap pemrotes damai.

Media pemerintah mengatakan bahwa al Adly juga disidang untuk kasus korupsi dan penipuan.

Adly, mantan perdana menteri Ahmed Nazif dan mantan menteri keuangan Yussef Boutros Ghali dituduh menyalahgunakan dana publik untuk keuntungan pribadi.

Para pejabat itu bersama dengan seorang pengusaha Jerman diduga telah menghasilkan 15 juta dolar dari sebuah transaksi tanpa melelangnya seperti yang diwajibkan oleh hukum.

Pemerintah menerjunkan ratusan polisi anti huru-hara dan lusinan tank militer di luar gedung pengadilan. (rin/ptv) www.suaramedia.com