Lolos Guantanamo, Muslim Uighur Terancam "Guantanamo Kedua"!

BEIJING (Berita SuaraMedia) - Kanada menolak permintaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil di sejumlah Muslim Cina saat ini sedang ditahan di fasilitas penahanan Teluk Guantanamo yang dianggap oleh Washington sebagai anggota sebuah kelompok teroris.

Uighur yang kebanyakan beragama Islam, merupakan grup etnis terbesar di bagian Barat Laut Cina, di Xinjiang. Beberapa dari mereka berharap dapat merdeka dari Cina. Pemerintah Beijing telah meminta AS untuk mengembalikan tahanan cina tersebut, namun AS menahan mereka karena takut pemerintah Cina akan menyiksa mereka.

Kory Teneycke, seorang juru bicara untuk Perdana Menteri Stephen Harper, Kamis lalu diakui bahwa mereka menerima permintaan dari pemerintahan Obama dalam mengambil beberapa tahanan.

"Pemerintah kami sebelumnya telah mendapat sebuah permintaan dari Pemerintahaan Bush dan di kedua kasus jawaban pemerintah adalah bahwa kami tidak tertarik untuk mengambil  tahanan dari Guantanamo Bay," ujar Teneycke.

"Dalam kasus tahanan lainnya yang bukan warga Kanada dan tidak ada hubungan ke Kanada tidak ada justifikasi bagi Kanada untuk mengambil mereka."

Kanada telah diminta untuk memasukkan beberapa dari 17 tahanan Uighur yang masih ditahan di Guantanamo. Mereka adalah umat Islam dari Cina barat. Amerika Serikat telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat pulang ke Cina karena hukuman yang mereka hadapi di sana.

Mereka telah diizinkan untuk bebas oleh Pentagon dan pengadilan AS telah memutuskan bahwa penahanan mereka adalah ilegal.

Pemerintahan Obama telah memblokir upaya membebaskan Uighurs dengan segera dan dilaporkan bersikeras bahwa setelah mereka menetap di luar negeri, tidak satupun Uighur, atau tahanan Guantanamo lainnya, boleh menginjakkan kaki lagi di tanah AS.

Pemerintah Amerika Serikat juga belum menarik kembali klaimnya bahwa tahanan Uighur pernah menjadi anggota Gerakan Islam Turkestan Timur, yang merupakan kelompok teroris yang ditunjuk oleh Department AS.

Obama, yang telah bersumpah untuk menutup pusat penahanan yang ada di Teluk Guantanamo, Kuba, telah berharap negara-negara lain akan mengambil beberapa tahanan yang sudah tidak dianggap sebagai ancaman oleh militer AS.

Namun sampai saat ini, banyak pemimpin negara-negara yang telah meminta fasilitas tersebut harus ditutup, telah menolak untuk menerima tahanan.

Pengacara Washington, Susan Baker Manning, yang merupakan bagian dari tim hukum yang berjuang untuk memenangkan pembebasan Uighur, mengatakan bahwa dia mencurigai alasan yang dibalik penolakan Kanada untuk menerima tahanan dari Guantanamo adalah kemungkinan tekanan dari Cina.

"Tekanan Cina merupakan masalah yang  sangat, sangat nyata dan ini adalah pengertian kita bahwa ada halangan untuk menempatkan kembali orang-orang ini selama bertahun-tahun," katanya.

Pada hari Kamis lalu Amnesty International juga menuduh Cina tidak menyebutkan pelanggaran hak-hak yang serius terhadap Uighur yang didominasi-Muslim di wilayah Xinjiang pada laporan kunci kepada PBB.

Beijing "menghilangkan referensi kepada krisis yang terjadi di Tibet, tindakan keras pada Uighur di wilayah barat Xinjiang dan penganiayaan yang terjadi di berbagai praktisi agama," Amnesty International mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Cina menyerahkan laporan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum Universal Periodic Review (UPR) pada hari Senin, sebuah kajian dari catatan HAM setiap bangsa yang harus diikuti semua dari 192 negara anggota PBB setiap empat tahun sekali.

Tetapi raksasa Asia membela catatan mereka Kamis kemarin, mengatakan ia menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia.

"Selama bertahun-tahun Cina telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan hak asasi manusia dan Cina membuat kemajuan luar biasa, dan di masa mendatang kami akan terus melanjutkannya," juru bicara kementerian luar negeri Jiang Yu kepada wartawan.

Direktur  Amnesty Asia-Pasifik, Roseann Rife, mengakui bahwa Cina telah melakukan beberapa kemajuan di beberapa daerah, termasuk yang berkaitan dengan kemajuan dalam sistem hukum.

Tetapi ia mengatakan bahwa laporan tersebut gagal untuk memasukan beberapa masalah yang paling menekan hak asasi.

"Mengabaikan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di negara tersebut merusak tujuan dan semangat proses UPR PBB," katanya.

Kelompok hak-hak asasi menuduh Cina melakukan penindasan politik dan agama kepada orang Tibet dan Muslim Uighur di wilayah barat laut Xinjiang.(iw/cbc/ala) www.suaramedia.com