Sambut MEA, LIPI: Sosialisasi Pemerintah Hanya Fokus ke Pengusaha

JAKARTA (voa-islam.com)- Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa untuk menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengalami kendala yang cukup serius bagi kalangan menengah dan bawah. Pasalnya, MEA yang menjadi program pemerintah ini belum dapat memberikan info yang dinilai cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut.

Ia juga menyatakan, bahwa program MEA yang digelontorkan pemerintah akan berakibat demikian karena selama sosialisasi, pemerintah hanya nampak fokus memberikan info kepada kalangan pengusaha dan pelaku kepentingan saja.

“Selama ini, program sosialisasi MEA ditujukan kepada para pemangku kepentingan, terutama para pelaku usaha. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang MEA dapat menjadi halangan internal bagi pelaksanaan kebijakan nasional dalam upaya mencapai tujuan MEA itu sendiri,” jelasnya, beberapa waktu lalu seperti yang dikutip dari laman lipi.go.id.

Sebagai pasar bebas sekaligus basis produksi, ASEAN merupakan pasar yang relatif besar dengan jumlah penduduk sekitar 650 juta jiwa. “Bagi masyarakat konsumen, MEA bisa dipastikan akan memberikan keuntungan. Namun bagi dunia usaha apakah mereka sudah siap?” ujar Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI yang juga Koordinator pada tim survei ASEAN LIPI.

Berdasarkan survei, didapatkan bahwa salah satu upaya menyiapkan diri untuk bersaing dengan tenaga kerja asing adalah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal. Di samping itu, beberapa indikator menunjukkan ancaman bagi kegiatan produksi oleh industri dalam negeri.

Membanjirnya produk luar negeri dan lemahnya kemampuan ekspor pengusaha lokal akibat ketidakpahaman terhadap MEA diprediksikan akan muncul dalam waktu dekat. Jika beberapa permasalahan tersebut tidak dikelola dengan tepat, maka Indonesia hanya merupakan basis konsumen bagi negara-negara ASEAN lainnya.

Dilatarbelakangi oleh hal di atas, LIPI berikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. “Kita harus bergerak di tiga tingkat. Pertama, tingkat kebijakan dan peraturan. Presiden harus menjadi pendorong utama pelaksanaan masyarakat ASEAN,” jelas Nuke. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Standardisasi Nasional harus berkoordinasi untuk memformulasikan kebijakan, membangun strategi dalam rangka memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.

Kedua, tingkat relasi institusi. Kementerian Luar Negeri harus memfungsikan kembali Sekretarian ASEAN, sementara itu Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga secara vertikal dan horizontal dalam kerangka Rencana Aksi Nasional sampai tingkat bawah sesuai tugas dan fungsinya. Ketiga, tingkat teknis. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoptimalkan fungsi koordinasi sebagai “pusat komando” pelaksanaan MEA di Indonesia. “Sementara itu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta lembaga terkait mendorong pertumbuhan sektor riil, terutama UKM dengan meningkatkan akses kredit (subsidi suku bunga), stimulus non-kredit (kemudahan pengurusan SNI), dan pendampingan UKM,” pungkas Nuke. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)