Prinsip Islam (44) : Kewajiban Menegakkan Kepemimpinan Islam

Kita meyakini bahwa kepemimpinan agung (khilafah) termasuk bagian terbesar dari tujuan dan kewajiban yang ingin diwujudkan oleh agama. Khilafah berfungsi sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga dien ini dan mengatur dunia. Dan orang Islam belum lepas dari tanggungjawab ini sehingga kalimat mereka bersatu untuk mengangkat seorang imam yang mengatur mereka dengan Kitabullah (Syariat Islam).

Allah Ta'ala telah mengisyaratkan kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan besar Islam (khilafah Islamiyah) melalui firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya." (QS. Al-Nisa': 58) Konteks ayat ini, bahwa khitab dalam ayat tersebut bersifat umum yang mengharuskan untuk melaksanakan beragam amanat, di antaranya amanat hukum. Umat Islam berkewajiban melaksanakan amanat ini kepada ahlinya dan menyerahkanya kepada siapa yang akan menegakkannya dengan benar.

Isyarat ini juga terdapat pada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Tidak halal bagi tiga orang yang berada di tanah gurun, kecuali mereka mengangkat salah satunya menjadi amir (pemimpin) atas mereka." (HR. Ahmad)

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan untuk mengangkat seorang amir dalam sebuah perkumpulan kecil yang bersifat temporer pada waktu bepergian untuk mengingatkan kita akan semua jenis perkumpulan. Apabila terhadap tiga orang yang berada di suatu gurun saja disyariatkan, tentunya terhadap jumlah yang lebih besar yang mereka tinggal di kampung-kampung dan kota-kota yang sangat membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka dari berbagai kedzaliman adalah lebih disyariatkan lagi.

Dalil yang paling kuat dalam pembiacaraan ini adalah dalil ijma'. Para sahabat sesudah wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berijma' atas wajibnya imamah (kekhilafahan) dan merekapun bersegera untuk mengakkan kewajiban ini. Mereka lebih mengutamakan masalah ini atas pemakaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang dianggap masalah paling urgen saat itu. Sehingga Imam al-Qurthubi rahimahullah berkata, "Tidak ada khilaf di tengah-tengah umat dan ulama dalam hal itu (kewajiban imamah), kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asham, yang memang Asham (tuli) dari syariat."

Dalil lain tentang kewajban imamah adalah banyaknya kewajiban-kewajiban syariat yang tidak bisa direalisasikan tanpa adanya pemerintahan Islam, seperti menegakkan hudud dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam, menjaga perbatasan, menyiapkan dan mengirim pasukan, menjaga keamanan, mengangkat hakim dan lainnya. Mana saja kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan keberadaannya, maka iapun menjadi wajib. Terlebih, dari sisi urgensinya untuk mencegah bahaya besar yang terjadi di tengah-tengah kesemprawutan dan vakumnya pemerintah Islam, maka perintah mewujudkan kepemimpinan Islam menjadi sangat wajib. Mewujudkannya menjadi tuntutan syariat yang sangat urgen. Karenanya, tidak ada alasan untuk meninggalkannya dan meremehkan kewajiban ini.

Imam Ali radliyallahu 'anhu berkata, "Manusia harus memiliki pemimpin, yang baik maupun jahat." Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, yang baik kami telah tahu, tapi bagaimana dengan yang jahat?" Beliau menjawab, "(Dengannya) hudud bisa ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, musuh bisa diperangi, dan fa'i bisa dibagi."

(PurWD/voa-islam.com)

Tulisan Terkait:

1. Syariat Islam Relevan Sampai Akhir Zaman

2. Kewajiban Berhukum kepada Syariat Islam

3. Ulil Amri Minkum Menolak Syariat Islam, Adakah??

4. Syariah Islam Sangat Cocok untuk Masyarakat yang Majemuk

5. Persatuan Umat Hanya di Atas Islam dan Syariatnya