Militer Mesir Akan Membubarkan Ikhwan dan Menyita Seluruh Assetnya

Cairo (voa-islam.com) Rezim Mesir yang baru dibawah kendali militer akan bertindak lebih dramatis lagi. Sesudah melakukan pembantaian secara biadab terhadap pendukung Presiden Mursir yang menewaskan ribuan dan melukai puluhan ribu Muslim.

Sekarang rezim baru bersiap-siap membubarkan Jamaah Ikhwan dan mengambil-alih seluruh assetnya, ujar juru bicara kabinet Mesir, Sherif Shawqi, Sabtu, 16/8/2013.

Seluruh harta dan asset yang dimiliki Jamaah Ikhwanul Muslimin itu, selanjutnya akan disita dan diambil oleh negara. Sehingga, Ikhwan akan kehilangan asset dan semua harta yang dimiliki pada saat ini. Ini sebuah langkah yang bertujuan melumpuhkan gerakan Jamaah Ikhwanul Muslimin yang dianggap menjadi ancaman pemerintah.

Perdana Menteri Interim Hazem al-Beblawi, seorang ekonom yang pro-Barat, nampaknya mempertimbangkan dan menyarankan kepada Menteri Sosial Mesir, Ahmed al-Borie, segera  mengeluarkan keputusan resmi membubarkan membubarkan Jamaah Ikhwan, ujar Shawqi kepada wartawan.

"Usulan ini sedang dipelajari oleh pemerintah," tambah juru bicara itu.

Jamaah Ikhwanul sebelumnya telah dibubarkan oleh penguasa militer Mesir, Jenderal Gamal Abdul Nasser,  pada tahun 1954. Nasser melakukan kekejian yang sangat luar biasa, bukan hanya membubarkan Ikhwan, tetapi menangkap memenjarakan, menyiksa, dan bahkan menggantung sejumlah tokohnya, termasuk Sayyid Qutb, Ali Audah, Ahmad Firgali, serta lainnya,  dan mengusir dari Mesir ribuan kader Ikhwan yang menyebar di seluruh dunia.

"Jika Ikhwanul Muslimin telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang mengglang dan membentu kelompok-kelompok sipil, terutama dalam hal menerima dana dari sumber tak dikenal, kelompok bisa dibubarkan dan dana yang disita," Ruqaia Riyad, penasihat hukum untuk Federasi Bank Mesir (FEB), mengatakan kepada kantor berita Anadolu.

"Jika bukti menunjukkan ketidak-jelasan dalam anggaran atau penggunaan dana dalam kegiatan ilegal, pemerintah akan memiliki hak untuk membubarkan dan menyita dana atas keputusan oleh jaksa agung," tambahnya.

Wagdi Abdel-Aziz, kepala departemen hukum di Bank Investasi Arab milik negara, mengatakan bahwa penyitaan tersebut juga akan berlaku untuk anggota pendiri LSM baru dibentuk.

Namun, Abdel-Aziz mengatakan, pemerintah hanya bisa menyita dana Ikhwan setelah putusan pengadilan yang dikeluarkan untuk efek ini, bahkan jika pemerintah memutuskan untuk melarang kelompok.

Gubenrur Faisal Islamic Bank Abdel-Hamid Abu Moussa mengharapkan pemerintah untuk menargetkan rekening bank yang dimiliki tokoh-tokoh Ikhwan atau anggota Ikhwan yang memiliki dana yang besar', tetapi mengatakan itu tidak akan mampu untuk menyita dana dari semua anggota kelompok - yang jumlahnya total diperkirakan pada sebanyak 800.000.

"Negara tidak dapat menyita deposito ratusan ribu, karena jumlah anggota Ikhwanul yang tidak sedikit, dan itu akan menjadi tidak logis untuk melacak semua itu," kata Abu Moussa kepada Anatoulu.

"Negara hanya bisa menyita dana dari tokoh-tokoh yang menghadapi tuduhan eksplisit melanggar hukum," katanya. "Jadi tidak ada kekhawatiran tentang deposito anggota Ikhwanul biasa 'di bank-bank Mesir", tambahnya.

Langkah yang sangat dramatis itu, tak akan pernah bisa menyurutkan perjuangan anggota dan pemimpin Jamaah Ikhwanul Muslimin. Karena sudah terbukti, sejak berdiri tahun 1928, Jamaah Ikhwanul Muslimin yang pertama kali dipimpin oleh Hasan al-Banna, sudah berulangkali menghadapi makar dari para pemimpin militer Mesir, dan terbukti bukan menjadi surut dan kecil, tetapi semakin kuat dan besar gerakan Ikhwan, berkembang di seluruh dunia.

Sementara itu, Menlu Arab Saudi, Saud al-Faisal, menegaskan Arab Saudi berjanji akan menggelontorkan dana $ 12 miliar  dollar, guna menstabilkan ekonomi Mesir, pasca penggulingan Presiden Mursi. "Mesir tidak perlu kawatir, andai Barat menghentikan bantuannya", ujar Faisal.

Arab Saudi sejatinya mendukung rezim militer, di mana Jenderal Abdul Fattah al-Sissi, penganut Syiah, El-Baradei penganut Syiah, Perdana Menteri Hazem el-Bablwei, ekonom sekuler yang sangat pro-Barat, dan pejabat Presiden Mesir ad-interim, seorang keturunan Yahudi, yang pernah menjadi konsultan di Saudi, selama l0 tahun.

mashadi/wb