APEC Hanya Sarana Mewujudkan Jajahan Baru Bagi Kaum Kapitalis

Nusa Dua (voa-islam.com) Ribuan delegasi dari CEO Korporasi (perusahan) global, dan 21 pemimpin negara anggota APEC berdatangan di Nusa Dua, Bali. Para presiden, perdana menteri, dan ekskutif korporasi multinasional semua tuplek di Bali. Tujuannya hanya satu, bagaimana mereka dapat mengeruk asset negara-negara lainnya yang dalam posisi lemah.

APEC sebuah forum global dan regional dari negara maju dan berkembang, termasuk seperti Indonesia. Tujuannya melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi di seluruh kawasan anggota APEC. Selanjutnya, tidak ada lagi hambatan (ristriksi) apapun, khususnya bagi pergerakan barang, jasa, modal, dan investasi.

Karena itu, nantinya dengan adanya liberalisasi itu, barang, jasa, dan modal,  bebas keluar masuk di setiap anggota  APEC. Maka, sekarang ini yang ada  dalam setiap pertemuan yang berlangsung, selalu yang terlibat aktif, mereka adalah para  pemilik dan ekskutif dari perusahan korporasi global. Para CEO (menejer) perusahaan raksasa global, dan mereka melakukan perundingan diantara para anggota APEC. Sedangkan para pemimpin negara APEC, mereka hanya menjadi payung politik.

Langkah yang utama mereka itu, sekarang menciptakan infrastruktur di seluruh anggota APEC. Apa yang disebut dengan koneksitas infrastruktur itu, hanyalah sebagai langkah yang dijalankan para pemilik modal dari perusahaan korporasi multasional secara global yang akan mengeruk habis asset termasuk sumber daya alam di antara anggota APEC, terutama negara berkembang, seperti Indonesia.

World Bank melakukan langkah strategi pembangunan insfrastruktur, dan dijalankan secara intens, sejak tahun 2003. Tahun 2010, World Bank merupakan Groups lembaga donor multilateral terbesar untuk membangun infrakstrukrur dalam sektor transportasi, energi, air, teknologi, pelabuhan, dan bandara.

Tahun 2011, The World Bank telah melakukan investasi sebesar $ 26 trilliun dollar Amerika.  Seperti November 2011, World Bank, sudah menyelesaikan Rencana Aksi pembangunan infrastruktur  yang tujuannya memudahkan arus keluar masuk barang dan jasa di negara anggota APEC, di 21 negara, dan dengan cara itu, para pemilik modal perusahaan korporasi multinasional dengan mudah mengeruk semua kepentingan yang dibutuhkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

World Bank melakukan langkah pembaharuan strategi yang sangat luar biasa, yan dijabarkan dalam agenda tahun 2012-2013, di mana pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendanaan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui Public Private Partnerships (PPP).

Maka, salah satu agenda penting antara para CEO dari korporasi global yang datang di Nusa Dua, Bali itu, tak lain hanya berunding tentang proyek yang lebih memperbesar akses barang, modal, dan jasa, yang selanjutnya para pemillik korporasi itu, melenggang menguasai dan menjajah di setiap negara yang lemah seperti Indonesia.

Para CEO korporasi multinasional itulah sejatinya yang berkuasa, bukan Barack Obama, Xi Jiping, dan lainnya, tetapi yang memiliki kekuasaan sejatinya para pemimpin korporasi multinasional. Seperti pemilik PT Freeport, Exxon, New Mont, dan perusahaan raksasa  lainnya, dan mereka  sedang terus dengan rakus melahap setiap jengkal bumi Indonesia yang memiliki pontensi sumber daya alam.

Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, sarana teknologi informasi (IT), semuanya hanyalah menjadi sarana memudahkan para pemilik modal yang melakukan investasi kepada Indonesia. Jadi, tidak ada yang lebih berkuasa sekarang ini, kecuali para pemilik korporasi multinasional. Presiden, perdana menteri, dan raja, hanyalah menjadi "kacung" para pemilik korporasi.

Pertemuan APEC di Nusa Bali, tidak ada sedikitpun kaitannya dengan kemakmuran rakyat Indonesia, karena memang bukan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Tetapi, pertemuan atau forum APEC itu, hanyalah perhelatan para pemilik korporasi dunia, yang ingin memperbesar asset kekayaan mereka dengan cara mengeruk kekayaan yang dimiliki negara-negara yang lemah seperti Indonesia.

Sementara itu, Presiden SBY tidak mungkin dapat diharapkan bisa membawa kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika global sekarang ini. Selain, memang daya tawan Indonesia sangat lemah, diantara negara-negara APEC. Semoga menikmati menjadi negara jajajahan. af/hh