View Full Version
Jum'at, 11 Oct 2013

Amerika Serikat Berubah Sikap Terhadap Militer Mesir

Cairo (voa-islam.com) Rezim militer Mesir marah terhadap sikap Amerika Serikat yang memotong bantuan militernya. Mesir mengkritik Amerika, tak lama setelah Barack Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membatasi bantuan kepada militer Mesir, karena kekerasan berdarah terhadap Ikhwanul Muslimin, Kamis, 10/10/2013.

Perubahan sikap Amerika Serikat yang ditujukkan oleh Presiden Barack Obama, kemungkinan adanya kekawatiran, bahwa Mesir akan terjerumus ke dalam kancah perang sipil, seperti yang terjadi di Suriah. Di  mana sampai sekarang belum menunjukkan tanda-tanda mengendur, sikap kelompok pendukung Presiden Mohamad Mursi, dan terus melakukan perlawanan yang semakin keras terhadap rezim militer yang sudah melakukan pembantaian massal di Mesir.  

Washington menghadapi dilema dalam menghadapi sekutu regional utama yang mengontrol Terusan Suez yang strategis dan berbatasan dengan Israel. Tetapi tentara yang telah menggulingkan Presiden Mohamed Mursi, sekarang terus menghadapi protes dan demonstrasi dan mendorong ke dalam situasi yang chaos.

Dikatakan Amerika  menahan pengiriman tank, pesawat tempur, helikopter dan rudal serta bantuan senilai  $ 260 juta dollar berupa bantuan tunai, meskipun mempertahankan beberapa program bantuan lainnya.

Posisi Amerika menghadapi situasi di Mesir ini, menghadapi dilema, dan juga menyebabkan perbedaan dengan sekutu utamanya, Arab Saudi , yang mendukung penggulingan Mursi,  dan memberikan dukungan dana sebesar $ 5 miliar dollar kepada rezim baru dibawah Jenderal Abdul Fatah al-Sissi.

Bahkan, menurut informasi yang berasal dari Kerajaan Saudi, justru Raja Abdullah yang memerintahkan al-Sissi menggulingkan Presiden Mursi, karena Arab Saudi, kawatir terhadap pengaruh Ikhwan, dan akan mempengaruhi rakyat Saudi, dan akan mendorong terjadinya revolusi di Arab Saudi.

Mesir penerima terbesar kedua bantuan Amerika  setelah Israel, karena itu ketika Amerika menghentikan bantuannya, Mesir menghadapi situasi yang sangat sulit, bahkan Mesir memerlukan dukungan politik dari Washington.

"Keputusan itu salah. Mesir tidak akan menyerah pada tekanan Amerika dan terus jalan menuju demokrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh "road map" (peta jalan), " kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Badr Abdelatty kepada  stasiun radio FM.

Sementara itu, Ikhwan menolak untuk bekerjasama  dengan militer , yang dikatakan melakukan kudeta dan melakukan sabotase demokrasi Mesir setelah revolusi menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada 2011.

Mursi sendiri telah ditahan di sebuah lokasi rahasia sejak kejatuhannya. Dia dijadwalkan untuk diadili pada 4 November atas tuduhan menghasut kekerasan  yang mengobarkan ketegangan antara tentara dan Ikhwan.

Pemerintah yang didukung militer juga menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam. Sebuah perintah pengadilan telah melarang Ikhwanul yang merupakan  kelompok Gerakan Islam tertua dan paling berpengaruh di Mesir  yang mendominasi pemilihan umum nasional sejak penggulingan Mubarak .

KEKERASAN

Keputusan AS menunjukkan ketidak senangan terhadap rezim militer  Mesir sejak Mursi digulingkan .

Dalam aksi kekerasan terbaru, pendukung pro - Mursi bentrok dengan pasukan keamanan dan lawan politik pada hari Minggu yang mengakibatkan tewasnya 57 orang .

Meningkatkan kemungkinan perlawanan dan menentang pertumpahan darah lagi, sayap politik Ikhwanul  yang dilarang, Partai Kebebasan dan Keadilan, menyerukan " pawai sejuta orang " pada hari Jumat untuk  menuju Tahrir, sebagai sikap menentang militer Mesir.

Selain krisis politik yang telah menghancurkan pariwisata dan investasi di negara Arab yang paling padat penduduknya, Mesir menyaksikan gelombang serangan militan Islam terhadap pasukan keamanan yang terjadi Sinai, dan sekarang masuk ke Cairo .

Hari Kamis (10/10), satu orang polisi dan tiga tentara orang militer tewas dalam serangan bom mobil di daerah yang dekat Israel dan Jalur Gaza, ungkap beberapa sumber keamanan . Militan juga mengklaim serangan pembunuhan yang gagal pada menteri dalam negeri Mesir bulan lalu .

Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel mendorong Panglima militer Jenderal Abdel Fattah al- Sisi, menekankan bahwa Mesir harus bergerak ke arah demokrasi .

Mesir selama beberapa dekade menjadi penerima bantuan terbesar  militer dan ekonomi Amerika,  karena perjanjian perdamaian 1979 dengan Israel, dan sebagai imbalannya perjanjian itu, Israel menarik diri dari Semenanjung Sinai itu, dan dikembalikan kepada  Mesir pada tahun 1967. mah/af


latestnews

View Full Version