Presiden Mohammad Mursi, Pemimpin Sah Mesir, Bukan Jendral Al-Sissi

Cairo (voa-islam.com) Presiden Mohammad Mursi terbukti bahwa dia  secara moral kuat dibandingkan dengan Jendral Abdul Fattah al-Sissi. Mursi dengan sangat tegas di depan Pengadilan, menyatakan, "Saya, Dr.Mohammad Mursi, Presiden sah Republik Arab Mesir", tegasnya di depan Pengadilan, Senin, 4/11/2013.

Mungkin penguasa militer baru akan menyadari  dalam beberapa hari mendatang bahwa kehadiran Presiden Mohammad Mursi, jauh lebih menampakkan sikap yang lembut dan penyayang, sekalipun berada di balik  jeruji besi, dan didepan pengadilan yang penuh dengan sandiwara. Pengadilan yang dibuka hari Senin, berlangsung hanya beberapa menit.

Para penguasa militer, bersama dengan sistem peradilan Mesir, harus menjadi orang-orang benar-benar berdiri sebagai penjaga kepentingan rezim militer di depan terdakwa, serta media resmi  pemerintah dan sangat terkontrol rezim.

Rezim militer sekarang ini, perpanjangan dari rezim Mubarak, percaya bahwa menggulingkan presiden terpilih dan menempatkan dia , bersama dengan sebagian besar pemimpin tertinggi  Ikhwanul Muslimin dibalik jeruji akan mengakhiri krisis Mesir dan memulihkan keamanan, stabilitas dan kemakmuran negara itu. Kenyataannya, apa yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya.

Meskipun upaya  menutupi dan melakukan penipuan seluruh sendi kehidupan di Mesir. Hanya sia-sia belaka. Sekarang, secara terang benderang, bagaimana negara dibawah rezim militer hanya kekacauan dan kebangkrutan di mana-mana, dan tidak adanya stabilitas.

Presiden Mohammad Mursi terbukti pada posisi yang kuat, bahwa dia setidaknya secara moral kuat, dibandingkan Jendral Abdel Fattah al Sisi, kepala negara dan pemimpin militer Mesir yang menuju kebangkrutan.

Rezim Mesir yang berkuasa tampaknya merasa tidak aman dengan sidang dan situasi ini. Rezim ini tidak hanya mereka mengubah tempat sidang sehari sebelumnya, tapi tampaknya takut  menyiarkan persidangan secara terbuka, seperti  sidang Hosni Mubarak, saat militer dibawah Marsekal Tantawi.

Rezim miliiter menghadapi sidang pengadilan Presiden Mohammad Mursi, seperti Mesir menghadapi perang, dan mereka mengerahkan 20.000 tentara dan 1.500 tank untuk menjaga gedung pengadilan, seolah-olah negara menghadapi perang.

Presiden Mursi memiliki hak menyatakan, seperti yang dia lakukan selama sesi pertama di pengadilan , bahwa dia adalah " Presiden Republik Mesir" yang sah.

Mursi juga memiliki hak  mempertanyakan peradilan yang mencoba mengadili seorang presiden yang dipilih secara sah, dan kemudian digulingkan oleh kudeta militer sebagai sebuah kejahatan yang diciptakannya. Sebuah peradilan yang adil dan independen harus menolak untuk menyerah atas netralitas dan independensi, serta menentang politisasi peradilan.

Presiden Mursi tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukum, dan jika kejahatan benar-benar dilakukan, justru kejahatan itu terhadap dirinya dan rekan-rekannya,  karena mereka tidak "membunuh seekor lalatpun".

Justru ribuan pendukung Presiden Mohammad Mursi yang tewas, disiksa dan ditangkap, termasuk mereka yang tewas dalam  pembantaian yang berdarah dingin di depan markas Garda Republik,  al- Rabaa Adawiyya dan al- Nahda. Mereka ditembak oleh pasukan keamanan dan tentara atau dihancurkan sampai mati oleh tank-tank dan buldoser .

Tuduhan terhadap Presiden Mursi yang dibuat, dan sidang pengadilan adalah murni politik. Untuk mengatakan bahwa Mursi menghasut pembunuhan adalah tidak meyakinkan .

Bagaimana dia bisa memerintahkan pembunuhan demonstran dan pengunjuk rasa di depan istana, ketika lawan-lawannya hampir membobol Istana, dan berusaha membunuhnya. Lawan-lawannya memaksa dia melarikan diri dari pintu belakang, dan 8 dari 10 korban adalah para pendukungnya.

Bagaimana Mursi bisa dituduh di pengadilan sebagai terdakwa atas tuduhan menghasut pembunuhan, sementara ribuan orang pendukung Mursi benar-benar dibunuh oleh Menteri Dalam Negeri, belum didakwa dengan apa pun, seperti Habib el - Adli dan para pembantuya? Apa lagi  mereka adalah orang-orang yang melakukan pembantaian di Masjid Rabaa al-Adawiyah, dan ketika mereka secara paksa membubarkan protes dengan peluru tajam .

Mungkin tuduhan yang paling lucu terhadap Presiden Morsi adalah bersekongkol dengan Gerakan Islam, Hamas. Sejak kapan berkomunikasi dengan saudara-saudara kita Hamas menjadi sebuah kejahatan? Bukankah rezim Presiden Mubarak dan tokoh-tokoh militer berkomunikasi dengan Hamas, dan sebagai tuan rumah para pemimpin Hamas,  menempatkan mereka di hotel yang paling mewah di Mesir, menggelar karpet merah setiap kali mereka mendarat di salah satu bandara Mesir atau penyeberangan?

Jika berkolaborasi dengan Hamas adalah kejahatan , kita harus kembali meilhat Mubarak, Liga Arab, dan para pemimpin lama dan baru dari intelijen Mesir.

Presiden Mursi masih presiden sah Mesir. Apakah kita setuju dengan dia? Jika dia membuat kesalahan selama masa jabatannya atau gagal menyelamatkan negara dari krisis, maka dia harus diadili secara politik dalam pemilihan parlemen dan presiden, oleh rakyat, melalui kotak suara.

Pemerintahannya hanya berlangsung 12 bulan sebelum demonstrasi, protes, aksi pembangkangan dan intimidasi oleh lawan-lawannya, para pendukung rezim sebelumnya , yang bertekad  menggulingkan kekuasaannya, dan tidak memberinya kesempatan memperbaiki kesalahannya atau bahkan bernapas .

Mereka yang layak diadili dalah individu yang menggulingkan presiden terpilih, mengirim tank dan buldoser menghancurkan demonstran damai di Rabaa al- Adawiyya, di depan markas Garda Republik dan mengubah Mesir menjadi kediktatoran militer. Mereka bertindak orotiter,  membungkam media, dan kebebasan berekspresi dihapus, pencapaian yang paling signifikan dari revolusi besar Mesir.

Mesir membutuhkan seorang tokoh yang sangat kuat, mewujudkan pilihan ketiga, sebagai mengakhiri kekonyolan ini dan mengembalikan prestise negara dan menghormati legitimasi, tokoh itu adalah Mohammad Mursi.

Mursi telah meletakkan landasan bagi demokrasi yang benar berdasarkan rekonsiliasi nasional dan berkomitmen hidup berdampingan dan mengakhiri segregasi (perbedaan agama, ras, dan keyakainan). Tanpa ini, dan saat kita mengingat konflik dan dendam, kami tidak melihat  negara akan mengalami stabilitas dalam waktu dekat. al alwa/hh