Dengan Undang-Undang Israel, Tahanan Palestina Abadi di Penjara

JERUSALEM (voa-islam.com) - Israel mengambil langkah memberlakukan undang-undang yang bisa memblokir setiap pembebasan tahanan Palestina dan menghalangi setiap upaya memulai kembali pembicaraan damai di masa depan, Minggu,11/5/2014.

Persetujuan Komite tentang undang-undang yang diusulkan seorang menteri yang bertujuan untuk menolak amnesti kepada tahanan Palestina dipenjara, karena serangan mengakibatkan kematian merupakan kemenangan bagi sayap kanan di pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu .

Mereka sangat kritis terhadap setiap kesepakatan , ketika perundingan yang ditengahi Amerika Serikat mulai berlangsung pada bulan Juli , yang akan membebaskan 104 tahanan Palestina, di mana digambarkan oleh Israel sebagai memiliki orang-orang yang “tangan mereka berlumuran dengan darah Israel “ .

Israel membebaskan 78 orang tahanan, namun membatalkan pembebasan yang direncanakan dari kelompok terakhir dari 26 bulan lalu, mengutip penolakan Palestina untuk memperpanjang perundingan - yang telah runtuh – sejak batas waktu 29 April mencapai kesepakatan damai .

RUU , yang disetujui dengan suara 7 menyetujui dan 3 menolak , kemudian diserahkan ke parlemen, serta akan memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap mereka yang diduga melakukan pembunuhan, dan dihukum seumur hidup, dan menyatakan mereka tidak memenuhi hak mendapatkan pengampunan presiden .

Presiden Israel memiliki sebagian besar hak membebaskan tahanan tahanan Palestina yang disepakati oleh pemerintah Israel selama bertahun-tahun, dan itu sebagai bagian dari pembicaraan damai atau pertukaran tahanan bagi tentara Israel .

Para pemimpin Palestina telah mengesampingkan kembali ke meja perundingan tanpa pembebasan dari 26 tahanan yang meringkuk di penjara Israel.

“Ini adalah upaya baru oleh pemerintah Netanyahu yang memblokir setiap kesempatan yang bertujuan melakukan perundingan atau negosiasi serius dan nyata”, kata Wasel Abu Youssef , seorang pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina ( PLO ), yang mengomentari tentang keputusan komite .

Netanyahu membekukan pembicaraan damai setelah Presiden Mahmoud Abbas menandatangani kesepakatan rekonsiliasi dengan Hamas yang memerintah Jalur Gaza dan mendukung penghancuran Israel, 23/4/2014.

“Pembunuh harus mati di penjara dan tidak boleh mati di rumah” , kata Menteri Ekonomi Naftali Bennett , dari fihak ultra- nasionalis Yahudi, yang menjadi ujung tombak dalam pemerintahan sayap kanan Israel, menulis pada halaman Facebook-nya , dan mengumumkan telah menyetujui undang-undang .


Bennett mengatakan menteri dari sayap kanan Faksi Likud - Beitenu yang dipimpin Netanyahu merupakan pengambil inisiatif undang-undang baru itu. Israel , “membalik lembaran baru pada perang melawan teror dan tanggung jawab moralnya mengenai keluarga korban teror”, katanya .

Meskipun, keputusan sayap kanan Israel itu ditentang oleh ketua perunding perdamaian Israel Tzipi Livni dan Partai Tengah Yesh Atid , partai terbesar kedua dalam koalisi , dan menuntut pemungutan suara di parlemen untuk menjadi undang-undang .

Jika rancangan undang-undang itu diterima (diadopsi) , Israel memiliki landasan terhadap para tahanan Palestina yang saat menjalani hukuman atau mereka yang telah dibebaskan di bawah pengampunan presiden .

Palestina menganggap orang-orang mereka dipenjara oleh Israel sebagai pahlawan dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan di Tepi Barat yang diduduki , Yerusalem Timur dan Jalur Gaza . Sebaliknya, Israel memandang mereka sebagai teroris .

Sebanyak 120 orang Palestina yang ada dipenjara tanpa diadili oleh Israel telah mogok makan secara terbuka , hanya makan garam dan air minum, selama 18 hari terakhir untuk menuntut diakhirinya apa yang disebut “penahanan administratif”.

Israel begitu keji dengan menjejalkan para tahanan Palestina di ruang-ruang penjara yang sempit, dan bahkan mencampur antara tahanan laki dan perempuan. Menurut informasi, Zionis-Israel juga memaksa tahanan perempuan bertelanjang di dalam penjara. Ini benar-benar penghancuran moral mereka. (afgh/wb/voa-islam.com)