Perang Antara Syi'ah Dengan Syi'ah Berebut Kekuasaan di Irak

BAGDAD (voa-islam.com) - Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki menolak penunjukan Haider al-Abadi sebagai penggantinya, dan menyebutnya “tidak konstitusional”. Penolakan al-Maliki terhadap al-Abadi memperburuk ketegangan politik di Irak, dan membawa negara itu ke dalam bencana, Senin, 11/8/2014.

Berbicara dalam pidato televisi yang disiarkan seluruh Irak, al-Maliki menantang al-Abadi di tengah-tengah  pendukungnya - mengatakan bahwa “kami menolak tindakan inkonstitusional”, tentang penunjukan al-Abadi. Situasi di Bagdad semakin tegang, menyusul penolakan Nuri al-Maliki atas penggantinya al-Abadi yang berasal dari Partai Da’wa (Syi’ah).

Maliki menuduh campur tangan  Washington, dan  mengatakan AS “berdiri di sisi al-Abadi yang  melanggar konstitusi”, ucapnya. Presiden Barack Obama dari Gedung Putih, menegaskan dukungannya kepada Perdana Baru, yaitu Haider al-Abadi. Al-Abadi dinilai relatif lebih moderat, dan diharapkan membentuk pemerintahan baru, dan bisa mengakomodasi kelompok-kelompok di Irak, yaitu Kurdi, Sunni dan Syi’ah.

Al-Maliki mengatakan bahwa pasukan tentara dan keamanan mereka terlibat dalam pertempuran melawan ISIS yang lagi melanda  utara Irak. Irak menghadapi bencana peperangan yang dahsyat dengan ISIS, dan sekarang telah memproklamirkan sebagai Daulah Islam Irak, khususnya di wilayah yang sudah dikuasainya, seperti Mosul.

Sebelumnya, Khalaf Abdul-Samad, anggota dari Partai Da’wa yang dekat dengan  Maliki, mengeluarkan pernyataan di televisi negara, bahwa perdana menteri terpilih al-Abadi “hanya mewakili dirinya sendiri”, dan tidak memiliki legitimasi.

Maliki  menolak menyerahkan kekuasaannya,  bahkan Maliki mengerahkan pendukungnya yaitu milisi dan pasukan khusus di jalan-jalan, ungkap Reuters Senin. Ini akan membawa pertikaian politik dan menuju perang antara kelompok Syi’ah sendiri.

Ali Khedery,melalui Twitter menyarankan kepada mantan para  pejabat Amerika termasuk lima duta besar AS untuk Irak, segera meninggalkan Zona Hijau di Irak,  karena Maliki telah menutup Zona Hijau di Irak, daerah yang menjadi tempat eksklusif seperti kedutaan dan lembaga pemerintah, termasuk kantor perdana menteri. Karena kemungkinan akan pecah perang terbuka antara pendukung al-Maliki dengan pasukan lainnya.

 Partai Da’wa Maliki menyatakan penggantinya ilegal, dan Washington menyampaikan peringatan keras kepada Maliki tidak “menciptakan ketegangan” dengan menggunakan kekuatan militer yang berada dibawah kendali  kekuasaannya. *afgh/aby/voa-islam.com