Mayoritas Parlemen Inggris Mengakui Negara Palestina

LONDON (voa-islam.com) - Puluhan ribu rakyat Inggris, sambil membawa bendera Union dan Palestina, mereka berbaris di depan Gedung Parlemen Inggris, di mana suara mayoritas parlemen Inggris, mendukung mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ini sebuah dukungan yang sangat bersejarah bagi bangsa Palestina.

Sebelumnya, Swedia, lebih dahulu mengakui negara Palestina. Tidak pilihan lain, negara-negara Uni Eropa, nanti pada akhirnya, pasti akan mengakui negara Palestina. Satu-satunya negara di muka bumi ini, penjajahan masih dilanggengkan, yaitu penjajahan bangsa Palestina oleh Zionis-Israel.

Penjajahan dan pencaplokan tanah Palestina, dan berdirinya negara Yahudi itu, tak terlepas dari peranan Inggris. Sejak tahun tahun 1948, berdasarkan perjanjian 'Balfour' (nama Menlu Inggris), kemudian lahir negara Yahudi, yaitu Israel. Sejak itu, penindasan, penghancuran, pembunuhan, penahanan, dan perampasan dilakukan oleh rezim Zionis.

Gerak - yang tidak mengikat - disahkan oleh 274 mendukung sampai 12 suara melawan, untuk "mengakui negara Palestina berdampingan dengan negara Israel" sebagai bagian dari "sumbangan untuk mengamankan solusi dua negara dinegosiasikan."

Langkah parlemen Inggris yang menyetujui negara Palestina, sudah didahului oleh pemerintah kiri-tengah baru Swedia yang secara resmi mengakui Palestina. Tak pelak langkah yang diambil Swedia  telah dikutuk oleh Israel, yang mengatakan Palestina yang merdeka hanya dapat dicapai melalui negosiasi.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron abstain dari pemilihan parlemen, ujar juru bicaranya mengatakan sebelumnya. Selain Cameron, pemerintah juga meminta para menteri untuk tidak mengambil bagian dalam pemungutan di parlemen itu, kata jurubicara pemerintah Inggris.

Keputusan pemerintah Inggris yang abstain (tidak memilih itu) tidak mengherankan, karena partainya tidak memiliki garis tegas pada masalah negara Palestina, ujar Chris Doyle, direktur kelompok advokasi Dewan yang berbasis di London Arab-British Understanding (CAABU) mengatakan sebelumnya Senin.

"Dia tahu bahwa dia tidak benar-benar harus memilih. Pemerintah belum mengeluarkan (instruksi ketat untuk hadir dan memberikan suara), ini cambuk, sehingga Konservatif efektif memiliki suara bebas, "kata Doyle Al Arabiya News.

Perdana Menteri Inggris David Cameron, saat itu menunggu untuk menyambut Perdana Menteri Finlandia Alexander Stubb di Downing Street 10, di London, 8 Oktober 2014 (Reuters)

"Perdana menteri tidak akan menghadiri sesi voting berarti bahwa itu tidak konsekuen," kata Hilal Khashan, seorang profesor ilmu politik di Lebanon American University of Beirut. "Ini berarti juga bahwa dia tidak ingin menghalangi hasil pemungutan suara," kata Khashan sebelumnya.

Nilai Simbolis

Pemungutan suara memiliki nilai simbolis. Karena sejarah kolonial Inggris di wilayah Palestina,  dan sebagai sebuah cara yang mungkin untuk mendapatkan negara-negara Eropa Barat lainnya untuk mengikuti langkah Inggris, kata Doyle.

"Jika Inggris tidak mengambil langkah maju menuju pengakuan, yang akan membuat lebih mudah bagi negara-negara Eropa lainnya mengikuti."

Karena sifat "simbolik" suara parlemen Inggris itu, yang tidak dalam praktek diharapkan dapat mengubah kebijakan Inggris terhadap wilayah Palestinal. Selanjutnya, Palestina  "mengharapkan bahwa suara ini akan mengantar era baru," kata Khashan.

Hasilnya sedang diawasi ketat oleh otoritas Palestina dan Israel sebagai barometer kesiapan Eropa bertindak atas harapan Palestina yang ingin mendapatkan pengakuan sepihak oleh negara-negara anggota PBB. Sekarang PBB pun telah mengakui negara Palestina. Bersejarah. [dimas/aby/voa-islam.com]