Pemerintah Yordania Larang Ikhwanul Muslimin Mengadakan Pemilu Internal

AMMAN, YORDANIA (voa-islam.com) - Pihak berwenang Yordania telah melarang Ikhwanul Muslimin mengadakan pemilihan internal mereka sendiri - yang telah dilakukan selama 70 tahun terakhir - mengatakan kelompok tidak memiliki izin yang benar.

Gubernur Amman dilaporkan memberitahu kelompok tersebut pada hari Selasa (29/3/2016) bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan pemilihan untuk dilaksanakan yang bertujuan memilih dewan penasehat dan penerus pemimpin kelompok itu Hammam Saeed. Sumber dalam organisasi Ikhwanul Muslimin, bagaimanapun, mengatakan kepada Al Jazeera Arab bahwa mereka berencana untuk melanjutkan pemilihan.

Keputusan untuk melarang pemilu adalah perkembangna terbaru dalam hubungan yang tegang antara pemerintah Yordania dan Ikhwanul Muslimin, yang pernah menjadi partai oposisi paling terorganisir dan terkuat Yordania.

Ketegangan berkobar tahun lalu ketika para pemimpin dari kelompok ini mengatakan pemerintah merencanakan untuk melemahkan kekuatan mereka dengan memaksa perpecahan dalam organisasi.

Sementara keputusan kabiet 1946 mengizinkan Ikhwanul Muslimin Yordania sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir, pemerintah mengatakan kepada kelompok itu Juli lalu untuk memperbaiki status hukum dan kelompok dipisah menjadi dua.

Sekitar anggota 50 IM mendirikan "masyarakat amal" sebagai akibat dari peringatan pemerintah yang cepat disetujui oleh otoritas dan dinyatakan sebagai kelompok "resmi". Kelompok ini telah berkembang menjadi sekitar 300 anggota dalam satu tahun terakhir.

Sementara itu, organisasi IM asli, masih mendapat dukungan dari mayoritas pengikut kelompok tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Yordania belum menjelaskan alasan keputusan melarang pemilihan internal tetapi, dalam sebuah pernyataan, IM mengatakan larangan itu bagian dari kebijakan terus menerus untuk membatasi dan memperketat kegiatan mereka dan mengatakan tidak akan mencegah pemilu, yang sebelumnya diadakan setiap empat tahun, terjadi.

Nabil Kofahi, mantan pemimpin IM Yordania, mengatakan kepada MEE pada hari Selasa bahwa meski kelompok asli menyuarakan penantangan, para anggota mereka tidak mungkin untuk turun ke jalan.

Sebaliknya, ia mengatakan ia mengantisipasi bahwa akan ada kesepakatan resmi antara pemerintah dan kelompok, memungkinkan organisasi itu untuk menyelenggarakan pemilu mereka jika berpartisipasi dalam pemilihan parlemen mendatang negara itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok ini telah mengatakan mereka belum memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam pemilu, sebagian besar didasarkan pada apakah pemerintah akan "menjamin pemilu yang adil dan transparan", menurut sebuah pernyataan IM yang dikutip Jordan Times. (st/MEE)