Mimpi Kepemimpinan Berkualitas

Oleh: Umar Syarifudin

(Direktur Pusat Kajian Data dan Analisis - PKDA)

“Kita di PKS ingin pemilu yang semakin demokratis dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas,” kata Ketua Fraksi PKS DPR  Jazuli Juwaini saat memberikan sambutan dalam Focus Group Discussion Fraksi PKS bertajuk Pemilu dan Pengokohan Demokrasi di Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2017.

Untuk memastikan lebih berkualitas dan demokratis tersebut kata dia, regulasi pemilu harus benar-benar cermat dalam mengatur dan memastikan prinsip demokrasi dan kualitas hasil pemilu. (http://nasional.sindonews.com/read/1174289/12/pks-ingin-pemimpin-mendatang-lebih-berkualitas-1485386179)

 

Pilih Demokrasi atau Islam?

Mengadopsi demokrasi, Islam hampir tidak memainkan peran dalam kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia. Partai-partai Islam pro-demokrasi gagal menerapkan Islam, mereka percaya bahwa Islam hanya bisa diterapkan secara bertahap. Apa yang merupakan pemerintahan Islam tetap buram dalam pikiran rakyat. Barat yang ditopang oleh kelompok-kelompok alternatif, individu-individu dan organisasi-organisasi untuk memastikan tidak terjadinya perubahan yang nyata di seluruh negeri muslim. Perubahan di dunia Muslim tidak dapat terjadi jika stagnan, tidak menjadikan Islam sebagai tujuan, seruan dan aplikasi perjuangan. Kalau tidak ada perubahan menyeluruh, sistem korup masih akan bersemayam, menggerogoti negeri ini.

Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan dan krisis yang sangat berbahaya. Terpuruk dari banyak sisi: politik, ekonomi, dan sosial (kekacauan, protes, pembunuhan, kriminalisasi ulama dan ormas Islam, disamping masalah kemiskinan, kebodohan, krisis rasa aman, kriminalitas, melonjaknya biaya kesehatan dan pendidikan, naiknya tarif listrik, penyedotan kekayaan (minyak dan gas), tersebarnya pornografi dan pornoaksi, dan tak tersedianya kebutuhan-kebutuhan pokok baik pangan sandang dan papan secara layak bagi masyarakat bawah).

Apakah hotel-hotel pariwisata, tersebarnya night club dan tempat-tempat tarian porno yang memperdagangkan kehormatan kaum Muslim, tersebarnya kerusakan moral, bisa dianggap sebagai pertumbuhan berkelanjutan? Semua itu terjadi di negeri yang kaya sumber daya alam dan dana dalam jumlah yang besar dipungut dari masyarakat secara tidak benar.

Demokrasi secara alamiah akan membentuk negara korporasi. Pilar negara korporasi ini adalah elit politik dan kelompok bisnis. Kelompok bisnis mem-backup politisi dengan dana, maklum saja biaya politik demokrasi memang mahal. Setelah terpilih sang politisi terpaksa balas budi, membuat kebijakan untuk kepentingan kelompok bisnis. Lagi-lagi kepentingan rakyat disingkirkan.

Realitas yang ada menunjukkah kemuakan masyarakat terhadap partai politik semakin bertambah-tambah. Rakyat melihat di depan mata mereka, bagaimana para politisi ini lebih disibukkan oleh suap menyuap, uang pelicin, yang istilah kerennya uang gratifikasi. Alih-alih mengurus rakyat, sebagian politisi partai politik malah disibukkan skandal seks yang memalukan. Lagi-lagi logika, wakil rakyat yang dipilih rakyat akan berpihak kepada rakyat runtuh.

Semua itu menandakan kegagalan sistem yang sedang eksis di negeri ini. Sekaligus menunjukkan ketidakmampuan sistem ini untuk menyelesaikan satupun dari masalah-masalah yang menimpa Indonesia. Hal itu menegaskan pentingnya aktivitas serius untuk merubahnya dan membebaskan negeri dan penduduknya dari berbagai keburukannya.

PKS mendeklarasikan dirinya sebagai partai dakwah, sebaiknya memahami kapitalisme  telah kehilangan otoritas moralnya. Inilah alasannya mengapa Barat sangat bersemangat untuk memastikan perubahan Islam tidak terjadi di Indonesia karena akan menjadi alternatif bagi kapitalisme. Tantangan utama umat adalah upaya musuh untuk melemahkan Islam atau menerima kompromi kesepakatan. PKS hendaknya  harus berbenah memastikan terus tuntutannya bagi perubahan. Hal ini harus menjadi perubahan menuju Isam total dan bukan sekadar perubahan saja. Mungkinkah?

Ulama, aktivis dan umat  keseluruhannya perlu menyajikan Islam kepada dunia seperti apa adanya dan tidak perlu ‘mengkompromikan’ Islam. Mengkompromikan Islam tidak akan memecahkan masalah, nukan Islam yang harus menyesuaikan reaitas, tapi realitaslah yang harus disesuaikan dengan cara pandang Islam.

Kita harus menyajikan solusi Islam sebagai alternatif kapitalisme yang secara konsisten gagal memberikan kemakmuran ekonomi, bebas dari korupsi politik dan stabilitas di Indonesia. Penguasa yang zalim tidak boleh memimpin negeri ini, yang tepat adalah menggantinya dengan para penguasa muslim yang tulus. Umat juga   jangan sampai tertipu untuk menerima kompromi atau perubahan parsial, umat memerlukan perubahan total.

Karena itu penduduk kaum muslim hendaknya menyadari bahwa kepemimpinan berkualitas, kesejahteraan dan kehidupan mulia tidak mungkin terealisasi kecuai di bawah kebangkitan ideologis yang benar. Hal itu adalah dengan melanjutkan kehidupan Islam. Hendaknya jangan keras kepala, sombong dan memusuhi perjuangan ini. Seharusnyalah siapapun paham akan konsekuensi dari sikap melampaui batas. [syahid/voa-islam.com]