View Full Version
Kamis, 20 Apr 2017

Pemerintahan Teror Syi'ah Houtsi 'Hilangkan Paksa' Ribuan Warga Yaman Sejak Berkuasa

SANA'A, YAMAN (voa-islam.com) - Penculikan, penyiksaan dan pemenjaraan sistematik sedang digunakan oleh pemberontak Syi'ah Houtsi, yang merebut kekuasaan di negara berpenduduk mayoritas Sunni Yaman, untuk menakut-nakuti warga Sunni yang kritis terhadap pemerintahan teror mereka.

"Itu adalah pengalaman sangat-sangat mengerikan," aktivis politik Abdulkader Guneid mengatakan kepada The New Arab.

"Tapi yang lebih buruk lagi ditinggalkan di sana, tidak tahu apa-apa tentang keluarga Anda, yang menghancurkan tahanan adalah mereka tidak tahu kapan itu akan berakhir, tidak ada vonis, ini adalah pembunuh."

Guneid diambil dari rumahnya pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh pemberontak Syi'ah Houthi, dan ditahan tanpa komunikasi selama lebih dari sembilan bulan tanpa tuduhan atau pengadilan. Seorang dokter dan pernah menjadi walikota Taiz, dia adalah anggota partai oposisi Islam al-Islah, dan seorang kritikus vokal dari pemberontak Syi'ah Houtsi dan Presiden terguling Ali Abdullah Saleh.

"Bulan pertama saya menemukan sebuah nama untuk setiap hari penculikan ... sesuai pengalaman yang paling luar biasa yang saya alami hari itu. Kemudian saya mulai menghitung, saya diculik selama 300 hari."

Guneid tidak sendiri. Empat puluh peneliti dari Dana Sosial untuk Pembangunan diculik pada tanggal 14 April saat melakukan survei di kegubernuran Dharam, yang dituduh bekerja untuk organisasi-organisasi Barat, kata Yousuf Aburas. Dia adalah konsultan untuk Koalisi untuk Memantau Pelanggaran HAM (YCMHRV) Yaman.

Mereka diperkirakan ditahan di penjara Zaraga, di pusat distrik Al-Hada, namun sedikit yang diketahui tentang kondisinya.

Aliansi Syi'ah Houtsi-Saleh pekan lalu mengumumkan keadaan darurat, secara resmi menangguhkan peraturan undang-undang. "Kami tinggal dalam keadaan darurat sebelumnya, tapi sekarang mereka membuatnya legal dengan memberlakukan undang-undang darurat," kata Aburas.

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, kelompok tersebut mendokumentasikan lebih dari 5.000 kasus penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang pada tahun 2016 saja, termasuk 118 anak-anak dan 20 perempuan.

Politisi paling banyak ditargetkan, dengan 1.032 hilang. Sedikitnya 703 aktivis dan 297 akademisi telah diambil.

Apalagi, 1.772 warga biasa diketahui telah "hilang".

Kelompok tersebut memperingatkan bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi, karena kerabat korban penculikan sering enggan melaporkan anggota keluarganya yang hilang karena takut pembalasan.

95 persen kasus penghilangan paksa dilakukan Houtsi dan sekutunya

Pemberontak Syi'ah Houtsi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden asal Syi'ah, Ali Abdullah Saleh bertanggung jawab atas 95 persen kasus penghilangan paksa ini, namun pasukan keamanan pemerintah Abdu Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional juga bersalah terhadap setidaknya 220 kasus.

Al-Qaidah di Semenanjung Arab (AQAP), kelompok bersenjata yang telah mengambil keuntungan dari konflik tersebut untuk menegaskan kembali dirinya di sini, menyerang kedua belah pihak, telah menculik setidaknya empat orang, sementara 27 penculikan yang terdokumentasi tetap tidak terkait.

"Kami mengirimkan laporan kami ke semua pihak," kata Aburas. "Houtsi tidak menanggapi, pemerintah [Hadi] mengatakan mereka akan melakukan pengecekan, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki angka-angka kami."

Pemerintah Hadi di Aden telah mengeluarkan angkanya sendiri. Dari Januari 2015 sampai Februari 2017, kata mereka, agensi mereka mendokumentasikan 16.804 kasus penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa di tangan kelompok pemberontak Syi'ah Houtsi.

Tahanan ditolak hak hukum dan kebutuhan dasarnya. Penyiksaan tersebar luas dan didokumentasikan dalam 813 kasus antara bulan Desember 2014 hingga Desember 2016. Sekali lagi, sementara pasukan Houtsi-Saleh bertanggung jawab atas sebagian besar kasus terdokumentasi, YCMHRV mendokumentasikan 30 kasus penyiksaan di penjara yang dipegang oleh pejabat pemerintah, terutama di kegubernuran Aden dan Hadhramout.

Ada juga lima kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Al-Qaidah dan empat kasus tetap tanpa diketahui penyebabnya.

"Penyiksaan itu mengerikan, saya dipenjara dengan seseorang yang dipukuli dengan cara yang membuat dia lumpuh, dan kemudian dia dikebiri," kata Guneid.

"Saya seorang dokter, saya katakan kepadanya bahwa sarafnya telah terputus, tapi kita harus menjaga kekuatan otot, tapi saat saya menyebutkan kata kelumpuhan dia berteriak dan menangis, saya kaget, pria itu ada di sana selama tiga sampai empat bulan Dia tidak diberi perawatan medis, mengerikan sekali, bahkan untuk menggerakkannya, menghukumnya karena lumpuh, jika mereka meninggalkannya sendiri, itu akan lebih baik."

Ada 23 kasus anak dan dua perempuan yang disiksa. Sedikitnya 116 orang telah meninggal akibat penyiksaan dalam periode yang dilaporkan, kebanyakan dieksekusi atau digunakan sebagai tameng manusia terhadap serangan udara oleh koalisi pimpinan AS atau Saudi, atau karena kondisi kesehatan yang memburuk.

Perang di Yaman pecah saat pemberontak Syi'ah Houtsi, bersekutu dengan pasukan yang setia dengan Presiden terguling Ali Abdullah Saleh, menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional yang dipimpin oleh Presiden Hadi, yang memaksa dia untuk mundur ke kota pelabuhan Aden di selatan Yaman. Sejak Maret 2015, sebuah koalisi internasional sembilan negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dan didukung oleh AS dan Inggris telah membombardir wilayah yang dikuasai Syi'ah Houtsi untuk mengembalikan Presiden Hadi ke kekuasaan.

Menurut PBB, kedua pihak yang bertikai telah melakukan kejahatan perang. Jumlah korban tewas akibat konflik tersebut telah mencapai 10.000 orang pada bulan Januari. Lebih dari tiga juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, tujuh juta lainnya telah terdesak ke daerah yang kelaparan, dan dua pertiga penduduknya membutuhkan bantuan, membuat Yaman merupakan krisis kemanusiaan terbesar di negara tersebut, menurut Stephen O'Brien,  sekretaris jenderal untuk urusan kemanusiaan PBB. (st/TNA)


latestnews

View Full Version