Sabtu, 20 May 2017
Pendidikan Islam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
Oleh: W. Handayani (Praktisi Pendidikan)
Fakta pendidikan saat ini Melihat fakta saat ini, di Indonesia pada tahun 2007 tercatat ada11,7 juta jiwa anak putus sekolah. Hanya 80% saja yang bertahan hingga lulusdan 60%nya yang melanjutkan ke SMP dan sederajat.
Pengamat Pendidikan, Muhammad Zuhdan, sebagaimana dilansir suaramerdeka.com, (09/03/2013), menyebutkan bahwa tercatat ada 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkirakan ada lebih dari 11,7 juta anak usia sekolah di Indonesia yang belum bisa bacatulis alias BUTA AKSARA.
Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait,kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun 2013 terjadi di tingkat SMP,yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23%. Sedangkan presentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29%.. Departemen Pendidikan Nasional mencatat bahwa pada tahun 2007 hampir50% ruang kelas di sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Indonesia rusak dan tidak layak. Sungguh miris fakta dunia pendiidkan saat ini.[1]
Belum lagi permasalahan dengan biaya yang semakin hari semakin mahal untuk dunia Perguruan Tinggi. Ditambah dengan carut marutnya pergantian kurikulum. UNAS yang seolah menjadi momok bagi siswa-siswi, beban mental yang sangat luar biasa dengan kondisi dunia pendidikan yang semacam ini. Masih Jauh dari pendidikan yang ideal dan berkualitas.
Mutu pendidikan di Indonesia berdasarkan data UNESCO 2011 menduduki peringkat 69 dari 127 negara. Pada 2012 menjadi peringkat 64 dari 120 negara, dan pada 2013 naik tiga peringkat menjadi 121 dari 185 negara.Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan pendidikan Indonesia masih berada di urutan yang memprihatinkan.
Ini menjadi peringatan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, yang menyebabkan banyak orang tua rela mengirim anaknya sekolah ke luar negeri. Distribusi guru di Indonesia juga tidak merata. Berdasarkan data Teacher Employment & Deployment, World Bank 2007: 21 persen sekolah di perkotaan, 66 persen di perdesaan atau daerah terpencil, dan 34 persen sekolah pada umumnya di Indonesia kekurangan guru.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan, dari 1,6 juta guru di Indonesia, lebih dari 1,3 juta memiliki nilai ujian di bawah 60 dari rentang 0 hingga 100. Uji kompetensi guru itu mencakup para guru di TK, SD, SMP, sekolah luar biasa, SMA, dan SMK. Sistem pendidikan atau kurikulum di Indonesia masih sering berubah. Kurikulum pendidikan nasional yang dimulai sejak 1945, telah beberapa kali mengalami perubahan seperti pada 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 juga mengembagkan kurikulum baru, meski sempat diurungkan pelaksanaannya. Coba tengok juga penamaan ujian nasional mulai dari Ebtanas, UAN, UN hingga kebijakan standarisasi nilai kelulusannya sendiri.[2]
Khilafah dan Pendidikan Islam
Sebuah sistem pendidikan Islam yang ideal, pertama-tama harus diletakkan lebih dahulu dalam posisinya sebagai pembentuk dan pelestari peradaban Islam (al hadharah al islamiyyah). Untuk itu, diperlukan institusi negara yang relevan. Sebab hanya dengan institusi negara saja sebuah sistem pendidikan dapat diarahkan menuju misi yang dikehendaki.
S. Waqar Ahmad Husaini menegaskan sentralnya peran negara dalam pendidikan dengan menyatakan,”These instruments of state power must implement the Islamic objective through educational and other socal institutions.” (S. Waqar Ahmad Husaini, 2002 : 57).
Institusi negara apakah yang relevan dengan pendidikan Islam? Jawabnya, institusi negara Islam (Khilafah). Mengapa? Karena hanya dalam negara Khilafah sajalah pendidikan Islam akan dapat menempati posisinya yang strategis, yaitu sebagai pembentuk dan pelestari peradaban Islam (al hadharah al islamiyyah).
Posisi ideal ini pada faktanya kini memang tidak ada atau belum terwujud (kembali) sejak runtuhnya Khilafah di Turki tahun 1924. Sejak itu boleh dikatakan hampir seluruh negeri Islam di Dunia Islam, termasuk Indonesia, berada di bawah hegemoni Barat, yaitu terpenjara dalam negara demokrasi-sekular yang memisahkan agama (Islam) dari pengaturan kehidupan bernegara. (Nader Hashemi, 2010 : 242-248).
Dalam posisi yang tidak ideal seperti sekarang, yaitu berada dalam negara demokrasi-sekular, pendidikan Islam memang problematis. Karena pendidikan Islam yang seharusnya menjadi pembentuk dan pelestari peradaban Islam (al hadharah al islamiyyah), terpaksa berubah haluan menjadi pembentuk dan pelestari peradaban Barat (al hadharah al gharbiyyah). Inilah fakta keras (hard fact) yang ada di hadapan kita, yang mau tak mau terpaksa harus kita akui.
Dalam negara demokrasi-sekular saat ini, sistem pendidikan secara umum (termasuk pendidikan Islam), telah ditundukkan hanya untuk melayani kepentingan pasar (kapital), khususnya kepentingan kapitalisme global, bukan lagi diarahkan untuk mencapai tujan-tujuan luhur dari pendidikan itu sendiri.[3]
Khatimah
Pendidikan Islam merupakan instrumen strategis sebagai pembentuk dan pelestari peradaban Islam. Untuk itu, pendidikan Islam mengharuskan adanya institusi negara yang relevan, yaitu negara Khilafah. Hanya dalam Khilafah saja, pendidikan Islam akan berada dalam jalur misinya yang benar, yaitu sebagai pembentuk dan pelestari peradaban Islam.
Pendidikan Islam dalam institusi negara demokrasi-sekular saat ini, adalah fenomena problematis. Karena dalam sistem sekular ini, pendidikan Islam tidak akan mampu sepenuhnya menjadi pembentuk dan pelestari peradaban Islam, namun sebaliknya akan menjadi pembentuk dan pelestari peradaban Barat. Dengan ungkapan yang lebih tegas, pendidikan Islam dalam sistem demokrasi sekular saat ini, hanyalah instrumen imperialisme.
Yaitu sekadar alat kapitalisme global untuk mewujudkan kepentingan pasar bagi kelestarian hegemoni Barat atas Dunia Islam. Wallahu a’lam. [syahid/voa-islam.com]
Sumber:
2. https://beritagar.id/artikel/berita/6-fakta-menyedihkan-mengenai-pendidikan-di-indonesia
