Kehebatan Penetapan Anggaran Dalam Sistem Islam

Sahabat VOA-Islam...

Terhitung sejak Jumat tengah malam, 19 Januari 2018, pemerintah Amerika Serikat shut down alias berhenti beroperasi. Senat AS gagal menghasilkan kesepakatan terkait anggaran. Karena itu pemerintah Amerika Serikat tak punya dana untuk menjalankan pemerintahan.

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) tutup atau 'shutdown' bukan peristiwa langka. Tercatat sudah18 kali pemerintah AS tutup karena tidak tercapainya kesepakatan terkait anggaran pemerintahan.

Total pemerintah AS tutup sebanyak 18 kali sejak tahun 1976. Namun sebelum tahun 1981, kebanyakan departemen pemerintah tetap beroperasi normal saat pemerintah AS tutup. Biaya operasional pemerintahan AS saat itu ditalangi oleh dana yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Kongres AS. Pembiayaannya ditalangi secara surut.

Seperti dikutip dari Vox.com, Sabtu (20/1/2018), pemerintah AS pertama kali tutup pada 30 September hingga 11 Oktober 1976 -- selama 12 hari. Hal ini terjadi setelah Presiden AS saat itu, Gerard Ford dari Partai Republik, memveto rencana anggaran untuk Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan.

Setelah itu, pemerintah AS tutup sebanyak lima kali di bawah pemerintahan Presiden Jimmy Carter dari Partai Demokrat. Tidak semua, namun kebanyakan penutupan di bawah Carter dipicu oleh ketidaksepakatan soal anggaran layanan kesehatan Medicaid yang melingkupi praktik aborsi.

Masuk tahun 1981, ketika fungsi pemerintah federal AS mulai dibatasi, pemerintah AS kembali dilanda 'shutdown' di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik. Saat itu, pemerintah AS tutup selama 3 hari -- 30 September hingga 2 Oktober 1981 -- setelah Reagan memveto rencana anggaran yang disepakati Kongres AS, yang jumlah lebih sedikit US$ 2 juta dari yang diajukannya.

Di bawah Reagan, pemerintah AS tutup sebanyak 8 kali. Reagan menjabat selama dua periode mulai tahun 1981 hingga 1989.

Pada 5-9 Oktober 1990, pemerintah AS kembali tutup setelah Presiden AS saat itu, George HW Bush dari Partai Republik, memveto rencana anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pengurangan defisit.

Di bawah era Bill Clinton dari Partai Demokrat, pemerintah AS tutup sebanyak dua kali, yakni pada 13-19 November 1995 dan pada 5 Desember - 6 Januari 1996. Pada akhir tahun 1995, pemerintah AS tutup karena rencana anggaran Gedung Putih dianggap tidak seimbang oleh Republikan. Penutupan yang berlangsung lebih dari sebulan ini tercatat sebagai penutupan pemerintah AS paling lama dalam sejarah.

Pada tahun 2013, pemerintah AS tutup selama 16 hari di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dari Partai Demokrat. Saat itu, Partai Republik menolak anggaran untuk Obamacare sehingga tidak ada persetujuan untuk anggaran negara. Sebanyak 850 ribu pegawai federal 'terpaksa' cuti selama pemerintah tutup saat itu.

Shutdown yang membuat pemerintahan AS tutup tampaknya seperti peristiwa musiman yang senantisa terulang dan terulang lagi. Secara umum shutdownnya sebuah negara memberi dampak negatif pada negara tersebut. Peristiwa yang berulang ini harusnya dikaji secara serius, membahasnya dengan berpikir yang mendalam dan cemerlang.

AS adalah negara yang menerapkan sistem kapitalisme, ekonominya pun juga sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Aturan kehidupan (termasuk ekonomi) harus murni diatur oleh manusia, tidak boleh memakai aturan yang bersumber dari agama. Jadi manusialah yang membuat aturannya.

Secara fitrah, manusia itu lemah dan terbatas. Jadi wajar jika manusia membuat aturan maka aturan yang dihasilkan pun juga bersifat lemah dan terbatas. Shutdownnya AS yang kesekian kalinya ini membuktikan akan kerapuhan sistem ekonomi buatan manusia. Akan sangat berbeda hasilnya dengan sistem buatan Dzat yang menciptakan manusia, yang maha sempurna dan tak ada kekurangan pada-Nya.

Islam adalah agama sekaligus ideologi. Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia. Islam tidak pernah memisahkan agama dari kehidupan sebagaimana kapitalisme. Jadi, aturan yang mengatur kehidupan manusia adalah aturan yang diturunkan oleh Tuhan Semesta Alam.

Dalam sejarah islam, aturan ini telah terterapkan selama kurang lebih 13 abad lamanya, yang dengannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hak-hak rakyat pun terpenuhi, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Tak pernah sekalipun pemerintahan berhenti/tutup karena tidak adanya anggaran.

Secara lembaga (struktur negara), dalam islam ada Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi milik kaum muslimin. Adapun bagian pemasukan meliputi tiga pos:

1. Pos Fa'i dan Kharaj: meliputi harta ghanimah (harta rampasan perang), kharaj, tanah-tanah, jizyah (pajak dari kaum kafir dzimmi), fa'i, dan pajak. Pajak dalam islam jelas berbeda dengan pemungutan pajak dalam kapitalisme. Pajak hanya diambil dari para aghniya' (orang kaya) apabila negara dalam kondisi benar-benar butuh dana tambahan.

2. Pos kepemilikan Umum: meliputi minyak bumi, gas, listrik, barang tambang, laut, sungai, selat, mata air, hutan, padang gembalaan, hima, dan sebagainya. Barang yang menjafi kepemilikan umum ini tidak noleh dimiliki individu ataupun diserahkan kepihak swasta. Tapi wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

3. Pos Zakat: meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta, sapi, dan domba.

Itulah tiga pos pemasukan yang akan menjamin cukupnya anggaran untuk mensejahterakan rakyat dan terjalankannya roda pemerintahan. Wallahu'alam bish showwab. [syahid/voa-islam.com]

Kiriman Siti Amanah, Alumnus Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya