Kedutaan AS Bukan yang Pertama atau Terakhir Yang Dibuka di Yerusalem

YERUSALEM, PALESTINA (voa-islam.com) - Ketika Amerika Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem pada hari Senin (14/5/2018), itu akan menjadi pelantikan diplomatik profil paling tinggi di kota suci tersebut, tetapi bukan yang pertama atau yang terakhir.

Beberapa negara, terutama Afrika dan Amerika Latin, sebelumnya telah memiliki duta besar yang berbasis di Yerusalem dan beberapa diperkirakan akan kembali.

Setelah tahun 1973, perang Yom Kippur, Pantai Gading, Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo) dan Kenya memutuskan hubungan dengan Israel sebagai protes dan menutup pintu kedutaan besar mereka di Yerusalem.

Mereka kemudian memperbarui hubungan tetapi memindahkan misi mereka ke Tel Aviv.

Pada tahun 1980 Israel memberlakukan undang-undang yang menyatakan Yerusalem, termasuk kawasan timur Palestina, ibukota "penuh dan bersatu".

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencap tindakan itu ilegal dan mengadopsi resolusi yang menyerukan "negara-negara yang telah membentuk misi diplomatik di Yerusalem untuk menarik misi tersebut."

Belanda, Haiti dan beberapa negara Amerika Latin mematuhinya.

Kosta Rika dan El Salvador kembali ke Yerusalem pada tahun 1984, tetapi pergi lagi pada tahun 2006.

Setelah pengumuman Trump pada 6 Desember, setidaknya ada yang kembali - dan Israel berharap lebih banyak.

Presiden Guatemala Jimmy Morales mengatakan kedutaan negaranya akan pindah ke Yerusalem pada 16 Mei, dan kementerian luar negeri Paraguay mengatakan pada Rabu bahwa akan mengikutinya.

Kementerian luar negeri Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Presiden Paraguay Horacio Cartes akan menghadiri upacara pembukaan, yang akan berlangsung "pada akhir bulan ini."

Orang Eropa Timur menimbang bergerak

Pemerintah Rumania, didukung oleh pembicara parlemennya, telah mengadopsi rancangan proposal untuk memindahkan kedutaannya, yang akan menjadikannya sebagai anggota Uni Eropa pertama yang melakukan hal itu.

Tetapi Presiden Rumania Klaus Iohannis, yang sering bentrok dengan pemerintah, menentang langkah itu karena tidak adanya perjanjian Israel-Palestina, dan menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Viorica Dancila.

Pada kunjungan ke Yerusalem bulan lalu, Dancila mengakui bahwa pada tahap ini dia tidak memiliki "dukungan dari semua pihak seperti yang kami inginkan" untuk melaksanakan pemindahan kedutaan.

Presiden Ceko Milos Zeman mengatakan dia juga ingin melihat kedutaan negaranya dipindahkan ke Yerusalem.

Dia tidak mengungkapkan rencana yang pasti, dan pemerintah baru saja mengumumkan pembukaan kembali konsulat kehormatannya di Yerusalem dan pendirian pusat budaya Ceko di kota itu.

Di sisi lain koin, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan kepada presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa negaranya tidak akan memindahkan kedutaan Tel Aviv ke Yerusalem, media resmi Palestina melaporkan.

Uni Eropa berpegang teguh pada posisi komunitas internasional selama puluhan tahun bahwa kedaulatan di Yerusalem hanya dapat diputuskan melalui negosiasi antara Israel dan Palestina.

Tak lama setelah pengumuman Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pergi ke Brussels untuk melakukan pembicaraan dengan menteri luar negeri Uni Eropa.

"Saya percaya bahwa semua atau sebagian besar negara-negara Eropa akan memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem," katanya kepada mereka, mendapatkan respon dingin dari kepala kebijakan luar negeri blok Federica Mogherini.

"Dia dapat menjaga harapannya untuk orang lain, karena dari sisi negara anggota Uni Eropa 'langkah ini tidak akan terjadi," katanya. (st/AFP)