Sanggupkah Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia?

Oleh: Ragil Rahayu, SE

 

Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 akan diperingati 18-20 Oktober ini di Jejangkit, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Isu pemanfaatan lahan rawa ditetapkan sebagai tema spesifik perhelatan HPS kali ini dan dianggap sejalan dengan tema internasional World Food Day dari FAO yakni “A Zero Hunger World by 2030 is Possible” (Kompas, 26/8/2018).

Program Dunia

"Zero Hunger" adalah salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan program tersebut pada tahun 2015 dan diharapkan akan sukses pada tahun 2030. Direktur Eksekutif dari United Nations World Food Programme (WFP) Ertharin Cousin menyatakan, “Bayangkan pada suatu malam di tahun 2030, di mana tidak ada satu anak atau perempuan atau laki-laki yang tidur dengan kondisi lapar,”(cnnindonesia, 19/10/2015).

Kelaparan telah menjadi masalah krusial dunia. Sedikitnya 800 juta manusia di 16 negara menderita kelaparan serius. Tambahan lagi sekitar 2 milyar lainnya di seluruh dunia menderita kurang gizi, sebuah bentuk kelaparan yang tidak kasat mata. Demikian laporan indeks kelaparan tahun lalu dari organisasi bantuan pangan Jerman "Welthungerhilfe".

Sementara data terkini berdasarkan laporan dari Global Hunger Index (GHI) tahun 2017: The Inequalities of Hunger menunjukkan skor indeks kelaparan Indonesia sebesar 22 dan berada pada skala serius. Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia (FAO), diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan.

FAO mengajak negara-negara di dunia untuk mewujudkan zero hunger tahun 2030. Indonesia sendiri digadang-gadang menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Penyebabnya, pada tahun 2050 diperkirakan ada 9,3 miliar orang akan bermukim di bumi. Permintaan pangan akan meningkat drastis.

Untuk mencapai mimpi lumbung pangan dunia 2045, pemerintah menetapkan target-target prioritas seperti, tahun 2016 swasembada padi, bawang merah, dan cabai. Tahun 2017 Indonesia swasembada jagung. Tahun 2019 swasembada gula konsumsi, 2020 swasembada kedelai. Pada 2025 swasembada gula industri, 2026 swasembada daging sapi, 2033 swasembada bawang putih dan terakhir pada tahun 2045 menjadi lumbung pangan dunia. Target ini tak teraih karena tidak didukung perencanaan yang matang. Indonesia justru melakukan impor pada hampir semua komoditas pangan strategis.

Optimis atau Pesimis?

Pemerintah optimis bisa mewujudkan zero hunger 2030 dan menjadi lumbung pangan dunia 2045, namun FAO justru pesimis. Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac Badan Pangan PBB (FAO) Ratno Soetjiptadie menyatakan pesimis Indonesia bisa menjadi Lumbung Pangan Dunia tahun 2045 karena banyak masalah mendasar terkait target tersebut.

Pertama, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kedua, ketersediaan tenaga kerja di lahan persawahan yang semakin menurun. Ketiga, tingkat pengetahuan petani yang relatif rendah. Disamping itu, menurut perkiraan FAO, sekitar 69 persen tanah indonesia dikategorikan rusak parah lantaran penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.

Saat ini saja, tanpa ada gejolak musim, Indonesia masih melakukan impor beras. Dari Januari hingga Agustus 2018, Bulog telah impor 1,4 juta ton beras. Impor beras masih akan dilakukan karena Pemerintah telah menetapkan kuota impor beras tahun ini bagi Bulog adalah 2 juta ton.

Menteri Pertanian dan Dirut Bulog menyatakan stok beras nasional cukup, namun impor tetap dilakukan karena Menteri Perdagangan menilai stok beras nasional kurang. Ekonom Rizal Ramli menilai ada peran mafia dalam impor beras, hal ini juga diamini Dirut Bulog Budi Waseso. Mafia impor tumbuh subur karena watak kapitalisme yang berusaha mencari untung dari impor beras, meski petani menjerit karena guyuran beras impor saat panen raya. Jika berlepas dari impor beras saja tak sanggup, target zero hunger 2030 dan lumbung pangan dunia 2045 hanya akan menjadi mimpi panjang tanpa realisasi.

Islam Wujudkan Ketahanan Pangan

Sebelum menjadi lumbung pangan dunia, Indonesia harus mewujudkan ketahanan pangan. Syaratnya, sektor pertanian harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah, tidak boleh diperlakukan seolah anak tiri. Justru ketahanan negara sangat tergantung pada ketahanan pangan. Apalah guna infrastruktur megah, jika rakyat kelaparan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, ada tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah :

1. Kecukupan Pasokan.

Perlu dilakukan perluasan lahan pertanian (ekstensifikasi). Pemukiman dan industri hanya boleh berdiri di lahan yang tidak produktif. Lahan mati dihidupkan lagi dengan sentuhan teknologi. Warga negara yang ingin bertani namun tak punya tanah diberi insentif berupa lahan untuk digarap. Pemberian insentif ini perlu pendampingan untuk memastikan akuntabilitasnya. Intensifikasi perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian.

Dibutuhkan aktivitas penelitian secara terus menerus dan edukasi teknologi pertanian pada para petani. Pemerintah harus punya data akurat tentang kebutuhan pangan nasional sehingga bisa dipetakan daerah yang akan dijadikan lumbungnya. Prinsip penyediaan bahan pangan adalah swasembada penuh, jadi tidak boleh tergantung pada impor. Impor hanya boleh dilakukan pada produk pangan non-strategis seperti buah tertentu yang tidak bisa tumbuh baik di Indonesia. Dengan prinsip swasembada penuh, tidak akan ada celah bagi mafia impor bahan pangan.

2. Distribusi yang baik.

Pasokan yang cukup harus dipastikan sampai di tangan masyarakat, tidak menumpuk di gudang. Diperlukan upaya pengawasan untuk mencegah penimbunan. Pelaku penimbunan dipaksa untuk menghentikan aksinya, mengeluarkan barang dari gudang dan diberi sanksi yang menjerakan. Praktik monopoli pasar juga dihilangkan.

3. Daya Beli.

Pasokan cukup, barang ada di pasar, maka rakyat didukung untuk mampu membelinya. Upaya menciptakan daya beli yang bagus dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang bagus dan tersedianya lapangan kerja secara luas. Negara wajib memastikan tiap laki-laki dewasa bekerja mencari nafkah. Bagi individu lemah (tua, sakit, disabilitas) diberikan santunan oleh negara.

Ketahanan pangan ini terwujud sepanjang peradaban Islam (khilafah) berkuasa. Tak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, khilafah Utsmaniyah bahkan terbukti pernah memberikan bantuan tiga kapal penuh berisi bahan pangan untuk rakyat Irlandia kala dilanda gagal panen tahun 1847. Bantuan pangan ini gratis, bahkan masih ditambah uang 1000 Poundsterling . Sungguh kondisi ketahanan pangan yang luar biasa.

Pertanyaannya, bisakah Indonesia meniru jejak ketahanan pangan seperti ini? Jauh, terutama bila sistem yang ada tak mengalami perubahan untuk mewujudkan Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 mendatang. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google