Ilusi Kesejahteraan dalam Sistem Kapitalisme

Oleh: Nurhayati, S.ST 

Lapangan kerja selalu menjadi perdebatan hampir diseluruh negara. Dimulai porsi pekerjaan, tuntutan kesejahteraan termasuk didalamnya upah. Sangat erat kaitannya dengan pemerintah dalam hal ini sebagai pengatur urusan rakyatnya. Apakah penguasa mampu menjadi pelindung hak-hak rakyatnya dalam hal ini jaminan pekerjaan ataukah malah sebagai penonton saja ketika rakyatnya justru terabaikan hak-haknya.

            Sehubungan dengan hal itu, baru-baru ini terjadi unjuk rasa pekerja Indonesia Morowali Industrial  Park (PT. IMIP) para pekerja melakukan aksi protes perihal gaji yang dinilai tidak sesuai dengan porsi pekerjaan sehingga mereka menginginkan kenaikan gaji sebesar 20%. Aksi itu sempat viral di media sosial. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit 5 detik, terdengar suara yang menarasikan bahwa aksi itu tersebut didominasi oleh pekerja asing asal China. Namun, ada juga video yang menyebut demo itu untuk menolak dominasi pekerja asing (cnnindonesia, 25/01/2019).

            Sebenarnya tidak begitu penting membahas pihak mana yang melakukan unju krasa apakah TKA asal China ataukah pekerja pribumi. Hal yang harus ditekankan bagaimana sikap penguasa perihal ketenagakerjaan ini? Ternyata responnya mengecewakan, hal ini dituturkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri diakun Twitter pribadinya Jumat (25/1) "Selamat pagi. Demo buruh di Morowali bukan demo TKA China. Juga bukan demo menolak TKA China. Demo buruh di Morowali terkait Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten setempat, yang saat ini sedang ditangani otoritas terkait di sana. Jangan termakan hoaks. Jangan ikut sebarkan hoaks. Waspadai adu domba."

Sistem Kapitalisme Melahirkan Penguasa Apatis

            Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini , yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.

Adapun dalam sistem ekonomi Kapitalis, rendahnya gaji buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah (bukan rakyat), justru memelihara kondisi seperti ini. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak kepada investor,  dibanding dengan buruh (yang merupakan rakyatnya sendiri) ketika terjadi krisis perburuhan. Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas SDM. Persoalannya bagaimana, SDM bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal? Hal itu menjadi PR besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah.

            Dari cuitan Hanif Dhakiri dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Sebenarnya tidak akan mungkin goal sebuah kebijakan tanpa melibatkan Pemerintah Pusat. Sayangnya sistem saat ini didesain tidak untuk perduli akan kesulitan rakyatnya. Perihal kesejahteraan dibebankan terhadap individu. Adapun Pemerintah hanya menetapkan upah minimum. Tak peduli nilai upah yang ditetapkan itu apakah cukup untuk kebutuhan hidupnya jika hanya bertumpu pada gaji saja. Sementara biaya kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Seperti itulah sistem Kapitalisme melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya.

Tak Cukup Ganti Presiden tapi Harus Ganti Sistem

            Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesai-kan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi.

Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara

Singkatnya,  agar setiap individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier). Bukan sekadar meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata kesejahteraan seluruh anggota masyarakat atau yang dikenal dengan GNP (Gross National Product) . Sebab orang kaya dan orang kurang mampu dari segi ekonomi tentu berbeda tingkat kebutuhan dan pendapatannya.

Dengam demikian, aspek distribusi sangatlah penting sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya.  Ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi kepada manusia, Allah Swt. telah mensyariatkan hukum-hukum tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Adapun pada saat mengupayakan adanya jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan harus direalisasikan dalam sebuah negara.  Sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran.

Kesimpulannya adalah mendapatkan kesejahteraan dalam sistem saat ini sangatlah mustahil sebab Penguasa tidak didesain sebagai pengatur urusan rakyatnya. Negara hanya bertindak sebagai wasit yang mengawasi urusan rakyatnya saja. Maka menyerukan pergantian pemimpin saja tidak cukup. Sebab orang dapat diubah oleh sistem. Rakyat telah banyak belajar dari penguasa saat ini, di awal dicitrakan bahwa pemimpin dari wong cilik tentu akan memperhatikan rakyat kecil juga. Nyatanya tidak seperti itu.

Ibarat sebuah kantor dan para pegawai. Kantor mempunyai kebijakan dan SOP tersendiri yang mana akan mengkondisikan para pegawainya agar tunduk terhadap semua  aturan di kantor tersebut tanpa terkecuali, tidak peduli suka ataupun tidak. Sama halnya dengan sistem, sistem adalah tempat yang akan mempengaruhi sedikit banyak perilaku orang-orang di dalamnya, termasuk Penguasa. Jadi jelas, pergantian penguasa tak akan menyelesaikan masalah tanpa adanya pergantian sistem. Wallahu ‘alam bishowab. (rf/voa-islam.com)