Bagaimana Media Sosial Mendorong Aksi Protes di Sudan

Media sosial telah menjadi garis depan dalam pertempuran melawan otoritarianisme di Sudan.

Dalam tiga hari, rakyat Sudan menyingkirkan bukan hanya satu, tetapi dua otokrat. Omar al Bashir, presiden ketujuh Sudan dari 1989 hingga 2019, dicopot oleh Angkatan Bersenjata Sudan setelah berbulan-bulan aksi protes terkonsentrasi di ibu kota Khartoum.

Penggantinya, Ahmed Awad Ibn Auf menjabat sebagai Kepala Negara di bawah dewan Militer Transisi hanya satu hari dan mengundurkan diri setelah aksi protes di Sudan berlanjut karena keputusannya untuk tidak menyerahkan Bashir ke Pengadilan Kriminal Internasional serta menjamin pengembalian untuk demokrasi sipil dalam waktu tiga bulan.

Sekarang dijuluki Pemberontakan Sudan, aksi protes dimulai di Atbara dengan penduduk setempat mengeluh tentang kondisi ekonomi dan kehidupan mereka yang susah. Protes dimulai setelah pemerintah mengumumkan keputusannya untuk menaikkan harga roti dari satu pound Sudan menjadi tiga pound Sudan. Tetapi kenaikan itu hanya bagian dari masalah yang lebih besar.

Inflasi Sudan telah meningkat mencapai 63,87 persen pada Juni 2018 . Namun segera, aksi protes berubah politis dengan warga menyerukan "jatuhnya rezim". Setelah pengunjuk rasa membakar markas Partai Kongres Nasional ; Partai Bashir, jam malam diberlakukan di kota dan segera setelah itu, keadaan darurat dinyatakan.

Ketika kekerasan meletus di kota-kota besar dengan Amnesty International menempatkan jumlah pengunjuk rasa tewas pada 37 pada bulan Desember, pemerintah berusaha untuk mematikan layanan internet di negara itu untuk memadamkan aksi protes. NetBlocks - kelompok masyarakat sipil, yang bekerja di persimpangan hak digital, keamanan cyber dan tata kelola internet mengkonfirmasi upaya pemerintah untuk memblokir situs media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Pemerintah sedang mencari untuk menerapkan kontrol informasi yang ketat sambil memadamkan aksi protes seperti yang telah mereka lakukan pada Oktober 2013 ketika di tengah-tengah protes anti-pemerintah yang serupa. Tetapi kabar tersebar, dan penggunaan VPN untuk mem-bypass blok yang dilembagakan pemerintah di negara Afrika Utara menjadi populer.

“Ketika internet dimatikan, kami takut kami tidak akan bisa mengeluarkan berita. Terutama karena polisi telah membunuh dan merobek orang dengan gas beracun. "

Mamadou Abozeid, seorang pembuat film berusia 28 tahun di Khartoum mengatakan pada TRT World . Namun konektivitas melalui VPN masih sedikit bergeser.

"Beberapa kali, kami tidak dapat terhubung ke internet melalui VPN kami," jelasnya.

Dalam pertempuran melawan otoritarianisme di Sudan, media sosial telah menjadi kekuatan pendorong utama yang memberi orang kesempatan untuk berorganisasi dan memberontak melawan pemerintah mereka. Tetapi di Afrika di mana tidak ada demokrasi nyata atau check and balance melawan pemerintahnya yang nakal, orang sering harus mengambil tindakan ke tangan mereka sendiri.

Biasanya ada banyak harapan yang diberikan kepada pers untuk berbicara kebenaran kepada kekuasaan dan membuat pemerintah dan orang-orang di pemerintahan memiliki standar yang tinggi, tetapi para pemimpin Afrika terkenal memenjarakan wartawan karena dianggap kritis. Michael Christopher, pemimpin redaksi Al-Waten, sebuah surat kabar berbahasa Arab meninggalkan Sudan Selatan setelah 'diperingatkan' untuk tidak meliput protes di Sudan.

Sudah hampir 40 wartawan di Sudan dikeluarkan surat perintah penangkapan karena 'menghasut kekerasan' dan 'menyebarkan berita palsu'. Tetapi ini tidak hanya terjadi di Sudan.

Di Kamerun, jurnalis secara rutin dipenjara karena menyebarkan 'berita palsu ' - jurnalis ini berasal dari wilayah Selatan yang menuntut kemerdekaan dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Juga di Nigeria, Jones Abiri, seorang jurnalis ditahan selama dua tahun tanpa diadili pada tahun 2018.

Pada saat pers tidak dapat meminta pertanggungjawaban yang kuat, orang-orang akan menjadi orang keempat. Ada banyak video dan gambar yang keluar dari Sudan - gambar yang telah membawa dukungan internasional bagi masyarakat di Sudan dan hak mereka untuk menentukan masa depan mereka.

Media sosial perlahan menjadi tempat untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin terutama di Afrika.

Di beberapa tempat seperti Nigeria dan Kamerun di mana tuntutan untuk pemerintahan yang lebih baik sering hilang di divisi kesukuan, mungkin tingkat penderitaan di Sudan adalah yang terakhir.

“Ada kesamaan tujuan yang telah melampaui perdebatan. Semua orang setuju bahwa kediktatoran itu buruk dan mereka membutuhkan perubahan, ” ujar Adewunmi Emoruwa, seorang analis politik dan ahli strategi utama di Gatefield, sebuah kelompok strategi dan media publik yang mempengaruhi jutaan orang di benua itu menjelaskan.

“Tapi, di Sudan, ini adalah revolusi nyata. Orang-orang bergerak melampaui keinginan pemerintah baru untuk menolak dukungan dari negara-negara yang mereka rasa punya andil dalam masalah mereka. ”

Hashtag # تسقط _ بس telah menjadi tempat penyimpanan dan sumber informasi tentang protes yang terjadi di Sudan. Penyelidik Sumber Terbuka Mata Afrika BBC, Benjamin Strick telah melakukan geolokasi video dari protes untuk memberi dunia gagasan adanya neraka di Sudan.

Di lapangan, Abozeid, pengguna Instagram bsonblast dan beberapa orang lainnya berada di garis depan dalam mengorganisir dan mendiskusikan opsi dengan orang-orang Sudan lainnya.

Jaringan media sosial Telegram dan beberapa grup Facebook membantu orang mengatur dan membantu menjaga momentum protes hingga tuntutan dipenuhi. Terlepas dari apa yang tampak seperti kemenangan dengan mengusir Bashir, Abozeid mengatakan kepada TRT World bahwa sampai pemerintah sipil mengambil alih kekuasaan, rakyat siap menunggu selama mereka bisa di jalanan.

“Minggu berakhir pada hari Kamis. Kami memiliki kereta dan bus yang membawa orang-orang dari Atbara ke Khartoum. Kami akan berada di sini. Itu akan menjadi pesta untuk kebebasan kami."[fq/voa-islam.com]