Ilusi Perubahan ala Demokrasi, Haruskan Diamini?

Oleh: Tety Kurniawati*

 

Penyelenggaraan pemilihan umum 2019 di sejumlah daerah mengalami kendala. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Deretan kasus ini menunjukkan KPU gagal menjamin pemilu berjalan langsung. (tirto.id 17/4/19)

Kisruh Pemilu 2019 menjadi bukti tak terbantahkan. Berharap hadirnya perubahan lewat sarana pemilu, meski sekedar perubahan rezim, pada faktanya sulit untuk diwujudkan.

Demokrasi menjual mimpi manis akan  pemerintahan yang meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Manusia dianggap berhak menentukan benar salah sesuai akalnya yang penuh keterbatasan. Membuat aturan pun semata agar hawa nafsunya terpuaskan. Alhasil kecurangan masif, terstruktur, sistemik dan brutal jadi bagian tak terpisahkan kala demokrasi diterapkan.

Marilah bercermin dari sejarah AS. Presiden Abraham Lincoln (1860-1865) menyatakan bahwa demokrasi bermakna "from the people, by the people and for the people" ( dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Sebelas tahun kemudian, Presiden AS Rutherford B. Hayes menyatakan bahwa kondisi AS kala itu "from company, by company and for company" (dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan). Hal ini menunjukkan bahwa sejak kelahirannya, kedaulatan dalam demokrasi bukanlah di tangan rakyat. Atau bisa jadi segelintir rakyat tapi mereka adalah pemilik modal.

Dalam demokrasi, rakyat diberi hak untuk memilih tanpa punya kekuasaan untuk merealisasikan kehendak dan keinginannya. Sebab negara akan senantiasa tunduk di bawah kendali para korporat beserta rezim pendukungnya. Oligarki simbiosis penguasa dan pengusaha menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Tapi tujuan sebenarnya hanyalah memastikan agar keuntungan didapat. Inilah bukti atas hipokrisi demokrasi.

Alih-alih jadi pembawa perubahan, demokrasi sejatinya hanyalah alat mengambil hak Allah untuk menentukan halal-haram berdasarkan suara terbanyak. Tapi begitu berhadapan dengan kepentingan penguasa dan pemilik modal yang dilayaninya, suara terbanyak hanya tinggal impian semata. Ironisnya, pemilu semantiasa sukses jadi kamuflase cantik yang menyembunyikan borok demokrasi di dalamnya.

Lihatlah kasus Presiden Mursi di Mesir yang meraih jabatan melalui pemilu. Ia secara keji dikudeta oleh pihak militer dengan dukungan barat. Tak hanya mengkudeta Mursi, militer Mesir juga membubarkan Ikhwanul Muslimin setelah membantai ribuan pendukung Mursi.

Hal senada terjadi di Amerika. Negara kampiun demokrasi tersebut pada Pilpres tahun 2000 malah memenangkan George W. Bush atas Albert Gore yang meraih suara mayoritas atas rakyat AS. Demikian juga dengan pemilihan Presiden Obama. Obama memperoleh 70 juta suara dari rakyat AS, sedang 62 juta memilih kandidat lain. Sementara ada 82 juta pemilih justru tidak peduli dengan gegap gempita pemilu alias golput. Berarti ada 2 dari 3 pemilih AS yang tidak memilih Obama, seorang presiden yang memperoleh kemenangan mutlak dalam pemilihan tingkat electoral-college, dengan 365 suara mendukung dan 173 suara menolak.

Lantas masih layakkah kita percaya bahwa demokrasi akan membawa perubahan hakiki bagi negeri? Realitas menunjukkan dengan jelas adanya hipokrisi demokrasi, dimana standar ganda dan bermuka dua tak kan pernah sirna. Bahkan kisruh pemilu 2019 hanyalah satu dari sekian peristiwa yang menjadi konsekuensi dimana pun demokrasi diamini. Bila demikian, masihkah kita percaya dan menaruh harap pada demokrasi? Wallahu a'lam bish showab. (rf/voa-islam.com)

*Penulis adalah Anggota Komunitas Penulis Bela Islam.

Ilustrasi: Google