Papua; Pak Jokowi, Nasi Belum Menjadi Bubur!

Oleh: Harits Abu Ulya (Pengamat Intelijen & Terorisme, Dir CIIA)

Berdasarkan serapan informasi dari lapangan terkait dinamika sosial politik keamanan di Papua dan Papua Barat yang lagi meregang, ada beberapa catatan penting ;

Pertama, ada potensi menjadi koflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi diluar kendali, akan membuat repot pihak polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar.

Kedua, sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal papua terjadi sangat masif dan sistematis. Artinya anasir asing ikut bermain, di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB.

Ketiga, Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM. Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang di sokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak Asing.

Keempat, Persoalan papua tidak bisa di anggap kecil, sudah selayaknya mendapatkan prioritas perhatian pemerintah pusat secara proporsional.

Kompleksitas masalah Papua harus segera diurai satu persatu. Saya sarankan; presiden, kementerian, unsur terkait, Kapolri, Panglima TNI ngantor di Papua atau Papua Barat. Buat krisis center di sana. Ambil keputusan-keputusan politik yang penting sesuai amanah UU demi menjaga merawat kedaulatan NKRI. Keputusan yang komprehensif, terukur dan tuntas. Jangan gagap hanya karena pihak asing ikut bermain.

Apalagi konon dukungan politik masyarakat papua saat pilpres kisaran 90% untuk bapak Jokowi. Ini menjadi modal sosial politik yang besar bagi Presiden Jokowi untuk duduk bicara dari hati ke hati, dengan nalar sehat dengan seluruh organ kunci di Papua.

Kelima, Operasi keamanan harus jalan karena ini penting, untuk menciptakan rasa aman bagi semua masyarakat yang tinggal di bumi Papua. Diberitakan atau tidak, rasa cemas, kawatir, rasa takut itu real telah menjadi kabut yang melingkupi sebagian besar masarakat pendatang (non asli papua).

Di samping itu diplomasi persuasif juga wajib jalan agar gejala yang mengarah kepada konflik horizontal dan vertikal yang lebih serius bisa direduksi.

Keenam, NKRI butuh penguasa lokal Papua dan Jakarta (Pusat) orang-orang yang kredibel, bermoral, bersih, punya integritas dan komitmen tinggi untuk membangun Papua seutuhnya. Wajah pemerintahan yang efektif berintegritas menjadi kebutuhan darurat saat ini untuk Indonesia wabil khusus Papua.

Agar saudara kita di Papua bisa berubah menjadi masyarakat yang SDM nya berkualitas, makmur, berkeadilan, hidup tentram. Dengan begitu, masarakat papua tidak akan pernah lantang mengatakan indonesia adalah kolonial!.Dan tidak perlu lagi teriak menuntut merdeka lewat jalan refrendum. Karena mereka bangga menjadi orang Indonesia; hidupnya makmur, berkeadilan, dan taraf pendidikan yang tinggi.

Pak Jokowi, tolong lihat Papua yang lagi "hamil mengandung bayi pergolakan dan konflik" yang luar biasa. Mumpung nasi belum jadi bubur, masih ada kesempatan!