Anomali Terowongan Silaturrahim

 

Oleh:

Ifa Mufida

Pemerintah Kebijakan Publik

 

SEBUAH berita ini cukup membuat rakyat bertanya-tanya. Karena tidak bisa dipikir secara nalar urgensitasnya. Pemerintah berencana membangun terowongan silaturrahim. Terowongan di bawah tanah ini akan menghubungkan Masjid Istiqlal dengan tetangganya Gereja Kathedral di Jakarta.

Seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui rencana prmbangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Kathedral. Di sela peninjauan progres renovasi Masjid Istiqlal, Jum'at (7/2/2020), Jokowi menyebutkan bahwa terowongan ini merupakan simbol silaturahim antarkedua umat beragama.

Pembangunan terowongan ini akan sejalan dengan penyelesaian renovasi besar-besaran yang dilakukan di kompleks masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. "Ada usulan dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Kathedral. Tadi sudah saya setujui. Ini menjadi terowongan silaturahim. Tidak kelihatan berseberangan tapi (terjalin) silaturahim," jelas Jokowi di kompleks Masjid Istiqlal, Jumat.

Menurut Tenaga Ahli Utama KSP Kedeputian Komunikasi Politik, Donny Gahral, ia menjelaskan, untuk sisi fungsionalnya, terowongan itu untuk mobilisasi jema'ah dari Istiqlal ke Katedral atau sebaliknya. Selain itu, Jokowi ingin menarasikan pesan toleransi melalui terowongan silaturahmi. Dia mengatakan terowongan merupakan simbol penghubung antar dua lokasi (Detiknews, 8/2/2020).

Total anggaran renovasi Masjid Istiqlal adalah Rp.475 miliar dan belum diketahui apakah dana pembangunan terowongan ini memakai dana renovasi atau dibuat dana tambahan. Pembangunan terowongan silaturahim ini harusnya ditinjau ulang oleh pemerintah. Berkenaan dengan urgensitasnya serta anomali arah pandangnya terhadap permasalahan umat.

Berkenan dengan tujuan pembangunannya yang dikatakan sebagai upaya mewujudkan toleransi di antara dua agama. Apakah memang benar demikian? Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan pembangunan terowongan Istiqlal-Katedral yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral tidak mengurangi urgensi pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Terowongan secara simbolik barangkali kita tidak mungkin mengatakan tidak membutuhkan simbol perjumpaan antar satu agama. Tapi ada persoalan lebih serius,” kata Halili kepada Tempo, Jumat, 7 Februari 2020.

Masih menurut direktur Setara, Indonesia saat ini masih dihantui sejumlah persoalan ditengah kehidupan umat beragama. Setidaknya ada tiga persoalan yang mesti diselesaikan oleh level negara. Yaitu regulasi, kapasitas aparat dan penegakan hukum. Benar saja, selama ini sering ada pengkaburan makna toleransi. Bahkan ketimpangan dalam menilai toleransi. Seperti survey indeks kerukunan beragama yang sering dilakukan.

Di dalam Islam sendiri,  konsep toleransi untuk membangun kerukunan beragama dengan cara membiarkan pemeluk agama lain menjalankan aqidahnya tanpa diganggu. Sebagaimana di dalam Q.S. Al Kafirun. Khususnya ayat  yang artinya  "Bagimu agamamu bagiku agamaku".

Sebagaimana juga para sahabat pun pernah menolak beribadah di rumah ibadah agama lain karena khawatir dicontoh umatnya. Khalifah Umar bin Khattab ra ketika menaklukkan Palestina pernah ditawarin untuk sholat di dalam Gereja di Palestina, namun Khalifah menolak karena khawatir dijadikan sunnah oleh kaum Muslimin. Namun, Khalifah membiarkan dan menjamin keamanan setiap penduduk Non Muslim di Palestina dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya.

Sikap toleran Kaum Muslimin ini dipuji oleh para pakar barat non muslim seperti sejarawan Kristen bernama Thomas Walker Arnold. TW Arnold menyampaika, "Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Turki Utsmani selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa…" (The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, 1896, hal. 134).

Dengan demikian, justru umat Islam wajar bertanya apa tujuan pembangunan terowongan ini sebenarnya? Umat Islam sangat patut mewaspadai adanya maksud terselubung didalamnya. Terlebih pemerintah saat ini memang sedang gencar mempromosikan moderasi agama yang sejatinya adalah liberalisasi agama. Mereka mengatasnamakan Islam moderat, yang dianggap sebagai jalan tengah antara Islam radikal dan Islam liberal.

Paham pluralisme yang dihembuskan adalah bahwa keyakinan dan agama yang beragam  itu hanyalah kulit luarnya. Sedang esensi didalamnya, semuanya bermuara pada tujuan yang sama. Esensinya adalah menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, hanya caranya saja yang berbeda. Karenanya menurut penganut pluralisme, tidak ada yang boleh mengklaim agamanya yang paling benar. Sebab semua agama memiliki kebenaran yang diyakini oleh pemeluknya.

Umat Islam harus berhati-hati dengan Ide sesat ini. Tersebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat QS. Al-Imran:19 yang berbunyi," Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam". Maka dengan demikian umat Islam harus yakin dengan kebenaran Islam secara totalitas, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah SWT.

Bahkan Allah SWT telah memberikan tuntutan bahwa siapa saja yang mencari agama selain Islam maka mereka akan menjadi orang yang paling merugi. Sebagaimana firman Allah, "Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi."(QS.Ali Imran [3]:85).

Dengan demikian umat Islam harus berhati-hati dengan segala upaya yang mengarah kepada leberalisasi umat salah satunya berkedok terowongan silaturahim. Sebagaimana juga sebelumnya menyebar tafsir moderat yang dipaksakan di kalangan kaum muslimin. Hal ini adalah penyesatan yang nyata atas mana moderasi. Sungguh ini bukan moderasi tetapi adalah "modarisasi" (pembunuhan) Islam yang sesungguhnya.

Islam mengakui pluralitas, karena itu adalah sesuatu yang pasti ada. Namun, dalam hal akidah serta ritual ibadah, prinsip umat Islam harus tegas sebagaimama penjelasan di dalam Q.S Al-Kafirun. Di dalam Islam, telah jelas mana yang haq dan mana yang bathil. Tidak ada kompromi di dalam aqidah dan ibadah. Oleh karena itu, setiap upaya menggelindingkan kebijakan pluralisme wajib kita tahan. Tersebab dikhawatirkan akan ada kebijakan selanjutnya yang lebih berbahaya. Terlebih, hal tersebut dikhawatirkan akan semakin menjauhkan umat Islam dari Islam kaffah.Wallahu a'lam bishawab .*