Politisi Busuk

 

Oleh:

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

 

ADA meme sindiran seorang laki berjas dasi duduk bersama seorang perempuan berpakaian agak seronok. Kata si laki laki “Hey, i’m a politician and i am an honest man” jawab perempuan “Hey, i’m prostitute and i am a virgin”. Unik dan lucu juga. Rupanya gambaran tentang politisi yang biasa sok jujur tapi bohong. Seperti bohongnya seorang pelacur yang mengaku perawan.

Politisi busuk adalah sebutan yang pernah ramai tertuju pada politisi yang memiliki moral dan perilaku yang tak sepatutnya baik sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik. Banyak mengecewakan publik dalam sikap diri dan langkah politiknya termasuk praktek kotor korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu saja rusak negara jika para politisi busuk ini bergentayangan dalam bermain proyek, suap, dan menggasak uang negara dengan wajah yang merasa bersih atau tak bersalah.

Mulia sebagai pejabat negara. Berada dan bermain di ruang parlemen atau berada dalam istana. Memanfaatkan kekuasaan politik yang ada pada diri, teman, atau dukungannya. Rakyat mudah membaca perilakunya tapi tak mampu berbuat apa apa. Aroma bau busuk tercium tapi sulit untuk menyentuhnya. Tangan masyarakat tak sampai untuk membuangnya. Politisi busuk dilindungi dalam benteng tebal “istana” yang memang busuk pula.

Kasus korupsi Jiwasraya dikelilingi oleh kepentingan politisi busuk. Ambruk moral komisioner KPU juga akibat permainan busuk. Masiku “hilang” dipastikan melibatkan banyak politisi busuk termasuk petinggi partai. Dan kini anak anak milenial peliharaan istana juga berbau busuk. Uang negara dibuat ambrol. Anak nakal busuk, bapak yang membusukkan anak, atau memang ada bapak dari segala kebusukan ? Semua harus dibongkar agar Indonesia tidak menjadi negara busuk.

Era corona virus ternyata bukan membuat sadar bagaimana melakukan kebijakan politik berdasarkan asas “good governance”, bukan membangun rasa “menderita” bersama rakyat dalam menghadapi wabah berbahaya, akan tetapi justru mencari kesempatan yang membahayakan keamanan dan keuangan negara.

Momen saat ini seharusnya lebih mengawasi TKA China dan meninjau ulang kebijakan bisnis negara. PSBB bukan memfokus pada mudik atau jama’ah tarawih. Yang ditunggu adalah bantuan nyata untuk masyarakat terdampak.

Perppu 1 tahun 2020 merupakan contoh pembusukkan hukum. Perpuu yang membuka lebar peluang korupsi. Aneh juga terfikir untuk memelintir hukum agar pejabat dan politisi bisa memainkan uang negara tanpa ancaman hukum.

Presiden seharusnya menjadi komandan untuk membasmi politisi busuk. Jangan menjadi bagian dari kebersamaan bermain-main dengan para politisi busuk. Nanti kena sindiran : “I’am prostitute and i am a virgin”. Bullshits..!

Bandung, 29 April 2020