Selasa, 23 Jun 2020
Car Free Day Jadi Corona Free Day?
Oleh:
Ana Nazahah || Pemerhati Sosial dan Politik
SETUJU atau tidak, dimulainya kebijakan new normal life telah membuka kesempatan beberapa kegiatan berjalan seperti biasa. Car Free Day (CFC) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin kembali digelar mulai Minggu ini. Setelah ditiadakan sejak 15 Maret 2020 karena maraknya Covid-19.
Tentu saja kebijakan ini mengundang kontroversi. Car free day di tengah pandemi, sama saja mengundang bahaya. Apakah masyarakat sudah tidak ada rasa takut lagi terhadap Covid-19? Sehingga kegiatan olah raga di luar yang kurang urgensi lebih dipentingkan ketimbang keselamatan?
Kendati warga yang beraktivitas di area car free day diwajibkan menaati protokol kesehatan. Memakai masker, membawa masker cadangan, tisu kering dan basah, alat pembayaran non-tunai, hand sanitizer, botol minum, dan kantong plastik. Warga yang tidak memakai masker akan dikenai sanksi denda. Tetap saja, kondisi ini tak menghilangkan komentar pedas dan menyindir dari masyarakat. Tak ayal, CFD pun dipelesetkan warga menjadi "Corona Free Day". Seolah Covid-19 sungguh tak ada apa-apanya di hadapan rakyat +62 ini.
Marah, kesal, khawatir itulah yang dirasakan sebagian besar warga bangsa ini. Khususnya pada kebijakan yang minim perhatian pada keselamatan rakyat banyak. Di tengah pertambahan kasus Covid-19 yang kian meningkat tajam, masih saja ada yang berani bermain-main dengan nyawa manusia.
Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Sabtu (20/6/2020) pukul 12.00 WIB, ada 1.226 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Lantas, apakah kondisi ini terlihat normal? Di saat kita masih di medan tempur melawan Corona, belum ada tanda-tanda damai, selama kurva tidak landai. Sementara rezim memaksa new normal life, kebijakan yang tidak pandai.
Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memberikan 6 syarat apabila suatu negara akan memberlakukan new normal life. Dikutip dari Kompas.com (17/4/2020), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan, syarat tersebut harus dipenuhi adalah:
1. Kemampuan untuk mengendalikan penularan
2. Sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif.
3. Meminimalisasi risiko wabah khususnya di fasilitas kesehatan dan panti jompo.
4. Sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan.
5. Risiko kasus impor bisa ditangani.
6. Komunitas masyarakat sudah benar-benar teredukasi, terlibat, dan diperkuat untuk hidup dalam kondisi 'normal' yang baru.
Nah, sudahkah negara kita mampu menuntaskan ke-6 poin di atas? Sudahkah literasi Covid-19 sampai dan dipahamkan ke seluruh lapisan masyarakat? Kenyataannya yang penulis lihat, kebijakan tatanan normal baru justru telah mengikis kewaspadaan publik terhadap bahaya Covid-19.
Masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Tak disiplin, penggunaan masker dan jaga jarak banyak yang langgar. Kenyataan ini sangat mudah kita indrai. Di pasar-pasar, warung-warung, dan di jalan-jalan ada banyak kerumunan manusia. Coba perhatikan secara seksama! Rakyatkah yang menciptakan massa atau kebijakan negara yang memfasilitasi pelanggaran itu terjadi?
Bisa kita bayangkan jika kebijakan yang tidak dibarengi kesiapan dan kedisiplinan ini terus dipertahankan. Memutuskan rantai penyebaran Covid-19, akan berakhir sekadar bualan. Ditakutkan kian hari justru distribusi penyakit yang belum ada vaksinnya ini kian menyebar.
Ya, bisa saja, jika pemerintah tidak segera mengevaluasi setiap kebijakan yang tidak tepat sasaran. Car Free Day, bisa saja menjadi Corona Free Day, atau bahkan Corona Every Day.*
