Deklarasi Balfour yang Memberi Tanah Palestina untuk Zionis Israel

JALUR GAZA, PALESTINA (voa-islam.com) - Pada Selasa 2 November 2021, warga Palestina memperingati 104 tahun Deklarasi Balfour – sebuah dokumen yang meletakkan dasar bagi pembentukan Israel.

Hari itu 104 tahun lalu, Inggris memberikan tanah Palestina, yang tidak dimilikinya, kepada gerakan Zionis untuk mendirikan “rumah nasional”.

Di tengah berkurangnya dukungan untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Zionis Israel selama beberapa dekade, para analis percaya bahwa peluang Palestina untuk mendirikan negara mereka sendiri lebih tipis dari sebelumnya.

Pada 10 Oktober, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett lebih meragukan kemungkinan pembentukan negara Palestina, dengan mengatakan itu “sangat mungkin berarti negara teror tujuh menit (berkendara) dari rumah saya sendiri, dan dari sekitar tempat manapun di Israel."

Setelah Deklarasi Balfour, orang-orang Arab dan Palestina telah terjerat dalam konflik selama beberapa dekade dengan Israel yang belum secara resmi berakhir meskipun ada langkah-langkah oleh beberapa negara Arab untuk menormalkan hubungan mereka dengan yang terakhir.

Tahun lalu, empat negara Arab – Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko dan Sudan – menormalkan hubungan mereka dengan Israel, yang melanggar Inisiatif Perdamaian Arab 2002 yang menetapkan penarikan Israel dari tanah yang diduduki selama perang Timur Tengah 1967 untuk mendirikan ikatan biasa. Bagi warga Palestina, kesepakatan normalisasi adalah "tikaman dari belakang."

Deklarasi Balfour

Inggris menduduki Palestina pada tahun 1917 setelah pertempuran berdarah dengan tentara Kekaisaran Daulah Utsmaniyah atau Ottoman dan bekerja untuk memfasilitasi imigrasi orang-orang Yahudi ke negara itu dalam persiapan untuk pembentukan negara Israel pada tahun 1948.

Dalam deklarasi, tertanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour memberi tahu Lord Lionel Walter Rothschild - seorang pemimpin gerakan Zionis pada saat itu - bahwa pemerintah Inggris "berpandangan dengan mendukung pembentukan di Palestina sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi".

Pemerintah, Balfour selanjutnya berjanji, "akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini, dengan jelas dipahami bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina..."

Bertahun-tahun kemudian, setelah Deklarasi Balfour dan isinya menjadi terkenal, banyak orang di dunia Arab – terutama di Palestina – mulai menyebutnya sebagai "janji dari mereka yang tidak memiliki [yaitu, Inggris] kepada mereka yang tidak pantas [yaitu, Zionis]".

Setelah penarikan Inggris dari Palestina pada tahun 1948, tanah Palestina direbut oleh kelompok-kelompok Zionis yang mengusir ratusan ribu orang Palestina dari tanah mereka dan memproklamirkan pembentukan Negara Israel, sebuah insiden yang digambarkan oleh orang-orang Palestina sebagai "Nakba."

Sekitar tiga perempat dari sejarah Palestina dengan demikian dibawa di bawah kendali Israel sementara tetangga Yordania mengambil kendali Tepi Barat Palestina dan Jalur Gaza jatuh di bawah pemerintahan Mesir.

Pada tahun 1967, Israel menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Jalur Gaza di samping Semenanjung Sinai Mesir, dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

Setelah penandatanganan Kesepakatan Oslo antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1993, kota-kota utama di Tepi Barat (tidak termasuk Yerusalem) dan Jalur Gaza diserahkan kepada Otoritas Nasional Palestina.

Kejahatan yang sedang berlangsung

Pada tanggal 7 Mei, surat kabar The Guardian menyesali dukungannya pada tahun 1917 untuk Deklarasi Balfour, menggambarkannya sebagai "kesalahan penilaian terburuk".

“The Guardian of 1917 mendukung, merayakan, dan bahkan dapat dikatakan telah membantu memfasilitasi Deklarasi Balfour,” tulis harian Inggris itu, menambahkan bahwa editor saat itu, CP Scott, “dibutakan” terhadap hak-hak Palestina karena dukungannya terhadap Zionisme. .

“Apa pun yang bisa dikatakan, Israel hari ini bukanlah negara yang diramalkan atau diinginkan oleh Guardian,” tulis laporan itu.

Muhammad Abu Hashem, seorang peneliti hukum di Pusat Hak Asasi Manusia Palestina, mengatakan Inggris dan Israel memikul "tanggung jawab langsung atas semua pembantaian yang dilakukan terhadap orang-orang Palestina di wilayah-wilayah pendudukan."

Dia menyalahkan Deklarasi Balfour untuk meletakkan dasar bagi pembantaian Zionis Palestina.

"Kelanjutan pendudukan adalah kejahatan berkelanjutan yang dikutuk oleh hukum internasional," kata Abu Hashem kepada Anadolu Agency.

Peneliti menyerukan pementasan kampanye untuk menekan Inggris "untuk mengeluarkan permintaan maaf" pada deklarasi bencana tersebut.

Berkurangnya dukungan Arab

Bagi Mustafa Ibrahim, seorang penulis dan analis politik Palestina, peringatan Deklarasi Balfour datang pada saat perjuangan Palestina menghadapi sejumlah bahaya.

“Perbedaan keseimbangan kekuatan antara Palestina dan Israel, kekeraskepalaan Israel mengenai pendirian negara Palestina, dan berkurangnya dukungan Arab mengancam perjuangan Palestina,” kata Ibrahim.

Dia memilih normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dan Israel sebagai "berbahaya" karena memberikan Tel Aviv "legitimasi" dan melemahkans posisi Palestina.

Ibrahim menyerukan "pengakhiran divisi antar-Palestina (antara kelompok Fatah dan Hamas)" sebagai obat terbaik untuk risiko yang meningkat yang katanya membuat "secercah" harapan orang Palestina untuk sebuah negara merdeka. (AA)