Mengapa Modi Tidak Ingin Warga India Tonton Film Dokumenter BBC Tentang Kerusuhan Gujarat??

NEW DELHI, INDIA (voa-islam.com) - Pemerintah sayap kanan India telah menggunakan kekuatan darurat untuk memblokir penayangan film dokumenter BBC yang mempertanyakan kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat tahun 2002.

Menyebut film BBC dua bagian,India: The Modi Question, sebuah "bagian propaganda", pemerintah memerintahkan Twitter untuk menghapus lebih dari 50 tweet yang terhubung ke film dokumenter tersebut sementara YouTube diperintahkan untuk memblokir setiap unggahan video itu.

Pemutaran film dokumenter di salah satu universitas terkemuka India pada hari Selasa (24/1/2023) diganggu oleh pihak berwenang, yang diduga memutus aliran listrik dan internet ke kantor serikat mahasiswa yang menyelenggarakan acara tersebut. Laporan media India mengatakan batu dilemparkan ke arah siswa yang menonton film tersebut.

Pemutaran serupa juga dilaporkan dari bagian lain negara itu, sementara para pemimpin oposisi, jurnalis, dan aktivis terus membagikan tautan ke film dokumenter BBC di media sosial untuk menentang perintah pemerintah.

Apa yang terjadi di Gujarat pada tahun 2002?

Pada akhir 2001, Modi diangkat menjadi menteri utama negara bagian Gujarat India untuk menyelesaikan pertikaian di Partai Bharatiya Janata (BJP).

Sampai saat itu, dia adalah anggota terkemuka dari Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mentor ideologi sayap kanan BJP yang didirikan pada tahun 1925 sejalan dengan partai-partai fasis Eropa saat itu. RSS bertujuan untuk menciptakan negara etnis Hindu di India di mana 200 juta Muslimnya akan menjadi warga negara kelas dua.

Pada bulan Februari 2002, sebuah kereta api – dengan banyak peziarah Hindu pulang dari kota kuil Ayodhya di negara bagian Uttar Pradesh – terbakar, menewaskan 59 orang. Sementara pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Modi menuduh pedagang Muslim di stasiun Godhra membakar kereta tersebut, sebuah laporan tahun 2006 oleh sebuah komite yang ditunjuk oleh pemerintah federal menyimpulkan bahwa kebakaran itu tidak disengaja.

Segera setelah berita insiden Godhra menyebar, massa Hindu mulai mengamuk di lingkungan Muslim di seluruh Gujarat. Lebih dari 2.000 orang, sebagian besar Muslim, terbunuh dan puluhan wanita Muslim diperkosa dalam apa yang ternyata menjadi salah satu pembantaian agama terburuk dalam sejarah India, mengubah Gujarat menjadi salah satu negara bagian India yang paling terpolarisasi agama.

Banyak pemerintah asing, termasuk Inggris Raya, berhenti berhubungan dengan Modi pada saat itu, sementara Amerika Serikat memberlakukan larangan bepergian kepadanya.

Tetapi pembantaian itu juga membuat Modi mendapat julukan "Hindu Hridaysamrat" (penguasa hati Hindu) dan melambungkan posisinya di RSS dan BJP. Dia terus memerintah Gujarat hingga 2014, tahun dia pindah ke New Delhi untuk mengambil alih sebagai perdana menteri ke-15 India.

Film dokumenter berdurasi 59 menit tersebut menuduh bahwa Modi, yang saat itu menjabat sebagai menteri utama Gujarat, memerintahkan polisi untuk menutup mata terhadap kekerasan yang berlangsung selama berhari-hari.

Film tersebut mengutip laporan kementerian luar negeri Inggris yang sebelumnya dirahasiakan mengutip sumber tanpa nama yang mengatakan bahwa Modi bertemu dengan petugas polisi senior dan "memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur" dalam serangan terhadap Muslim.

Ia juga mengatakan kekerasan itu "bermotivasi politik" dan tujuannya "untuk membersihkan umat Islam dari wilayah Hindu".

Kerusuhan tidak mungkin terjadi “tanpa iklim impunitas yang diciptakan oleh pemerintah negara bagian … Narendra Modi bertanggung jawab langsung”, simpulnya.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis BBC mengikuti perintah India untuk melarang film tersebut, dikatakan bahwa film dokumenter itu "diteliti secara ketat sesuai dengan standar editorial tertinggi".

“Serial dokumenter ini mengkaji ketegangan antara mayoritas Hindu India dan minoritas Muslim dan mengeksplorasi politik PM India Narendra Modi dalam kaitannya dengan ketegangan tersebut. Ini telah menjadi sumber pelaporan dan minat yang cukup besar baik di India maupun di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

Penyiaran Inggris itu mengatakan menggunakan "berbagai suara, saksi dan ahli" untuk film tersebut, termasuk "tanggapan dari orang-orang di BJP".

“Kami menawarkan hak kepada pemerintah India untuk menjawab masalah yang diangkat dalam serial tersebut – pemerintah India menolak untuk menanggapinya,” katanya.

Mengapa Modi berharap film itu tidak ditonton

Modi berulang kali tidak mau mengakui tudingan gagal menghentikan kerusuhan di Gujarat.

Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelidiki peran Modi dan lainnya dalam kekerasan tersebut mengklaim dalam laporan setebal 541 halaman pada tahun 2012 bahwa mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut menteri utama saat itu.

Tahun berikutnya, Modi diangkat sebagai calon perdana menteri BJP. Dia memenangkan pemilihan umum 2014 dan kembali pada 2019 dengan mayoritas lebih besar di tahun lalu .

Sejak 2014, BJP Modi – dan kelompok sayap kanan lainnya yang berafiliasi dengan RSS – telah mengintensifkan kampanye supremasi Hindu mereka terutama menargetkan Muslim di negara itu, minoritas terbesarnya.

Oleh karena itu, pelarangan film tentang kerusuhan Gujarat oleh organisasi media asing ternama hanya sejalan dengan upaya pemerintah untuk menolak kritik terhadap agendanya.

Pendukung Modi di media sosial menyebut dokumenter BBC itu sebagai propaganda "kolonial" dan "putih".

“Bias dan kurangnya objektivitas dan pola pikir kolonial yang terus terang terlihat jelas,” klaim Arindam Bagchi, juru bicara kementerian luar negeri India, pada konferensi pers pekan lalu.

Tetapi Mohammad Sajjad, profesor sejarah di Universitas Muslim Aligarh India, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia “terkejut mengapa Modi tidak ingin orang India menonton” film BBC tersebut.

“Lagipula, menteri dalam negeri federal telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Muslim diberi pelajaran di Gujarat pada tahun 2002,” katanya, menyebut larangan pemerintah sebagai “kontradiksi yang membingungkan”.

“Namun, mengingat Modi benar-benar kesal dengan film dokumenter BBC tersebut, satu-satunya alasan yang masuk akal adalah dia ingin membuat citra tertentu di hadapan dunia.”

Apa reaksi terhadap larangan India?

“Luka sembuh dan kewajiban hak asasi manusia terpenuhi ketika ada komitmen sejati terhadap keadilan dan reformasi. Sebaliknya, para pendukung BJP memberikan penghargaan kepada pria yang dihukum karena pemerkosaan dan pembunuhan berkelompok dalam kerusuhan tahun 2002,” kata Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Kelompok hak asasi mengatakan ideologi BJP telah "menyusup ke sistem peradilan dan media, memberdayakan pendukung partai untuk mengancam, melecehkan, dan menyerang minoritas agama, khususnya Muslim, dengan impunitas".

HRW mengatakan sejak Modi menjadi perdana menteri pada 2014, “pejabat India dan pendukung BJP telah bekerja keras untuk mengubah citranya”.

“Secara internasional, diplomat India menolak secara agresif setiap kritik atas keterlibatan Modi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” tambahnya.

Pernyataan HRW mengatakan Modi telah “berusaha untuk mengarahkan keterlibatan internasional dengan India seputar pembangunan dan kemitraan strategis”.

“Tapi citra India akan terlayani lebih baik jika pihak berwenang melakukan upaya lebih besar untuk melindungi hak semua orang India – dan hak mereka yang ingin membawa masalah ini ke perhatian publik,” tambahnya.

Pemerintah Modi menggunakan kekuatan darurat di bawah undang-undang teknologi informasinya untuk memblokir dokumenter BBC dan klipnya agar tidak dibagikan di media sosial.

Perintah tersebut “secara mencolok bertentangan dengan komitmen negara terhadap cita-cita demokrasi”, kata Komite Perlindungan Wartawan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Tetapi akademisi Sajjad berpendapat bahwa keruwetan dokumenter tersebut akan membantu BJP “mendapatkan konsolidasi dukungan ‘Hindu’ yang berulang dan diperbarui”. (Aje)