Penghinaan vs Harga Diri: Kisah Tak Terungkap Tentang Pelecehan Terhadap Wanita Palestina Di Hebron

Penghinaan terhadap perempuan Palestina oleh tentara Zionis Israel di kota pendudukan Al-Khalil (Hebron) pada 10 Juli bukanlah episode pertama. Sayangnya, ini bukan yang terakhir.

Memang benar, tindakan menelanjangi lima perempuan di depan anak-anak mereka, mengarak mereka dalam keadaan telanjang di sekitar rumah keluarga mereka dan kemudian perhiasan mereka dicuri oleh unit militer Zionis Israel, bukanlah suatu tindakan yang sembarangan. Hal ini perlu direnungkan secara mendalam.

Masyarakat Palestina memahami dengan tepat peristiwa tersebut – yang diselidiki secara panjang lebar oleh kelompok hak asasi manusia Israel, B’Tselem, dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada tanggal 5 September – sebagai kebijakan Israel yang disengaja.

Beberapa serangan yang dilakukan oleh warga Palestina di Jericho dan Yerusalem telah dikaitkan dengan seruan balas dendam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina, termasuk kelompok perempuan.

"Kami mengharapkan Perlawanan “tidak berdiam diri dalam menghadapi (kejahatan) keji ini,” kata juru bicara kelompok perempuan di Gaza pada tanggal 5 September.

Investigasi B’Tselem sangat buruk. “Puluhan tentara bertopeng, dengan anjing” menyerbu keluarga Ajluni di Hebron selatan, kata B’Tselem. Mereka “memborgol tiga anggota keluarga”, termasuk seorang anak di bawah umur, “memisahkan laki-laki dari perempuan dan anak-anak, dan memulai penggeledahan ekstensif terhadap mereka dan rumah mereka”.

Episode memalukan masih berlanjut, ketika “tentara wanita bertopeng” mengancam seorang ibu dengan seekor anjing dan memaksanya untuk telanjang bulat di depan anak-anaknya.

Perlakuan merendahkan tersebut diulangi terhadap empat perempuan lainnya, karena mereka dipaksa berpindah-pindah, dalam keadaan telanjang, dari kamar ke kamar. Sementara itu, tentara Zionis lain sibuk mencuri perhiasan keluarga tersebut, menurut laporan itu.

Media korporat Barat mengabaikan penyelidikan tersebut, meskipun mereka dengan antusias melaporkan serangan balasan terhadap tentara pendudukan Israel yang dilakukan oleh pemuda Palestina di Jericho dan Yerusalem, sehingga memberikan sedikit atau bahkan tidak sama sekali konteks terhadap apa yang mereka anggap sebagai ‘terorisme Palestina’.

Namun perempuan Hebron dan keluarga Ajluni sebenarnya adalah korban terorisme – terorisme Zionis Israel.

Meskipun insiden di Hebron merupakan pengulangan dari berbagai pelanggaran terhadap hak dan martabat warga Palestina selama bertahun-tahun, masih banyak yang dapat kita pelajari dari peristiwa tersebut.

Mempermalukan warga Palestina adalah kebijakan ZIonis Israel yang sebenarnya dan tidak dapat dikaitkan dengan ‘beberapa apel buruk’ di “pasukan paling bermoral di dunia”.

Penegasan ini dapat dengan mudah ditunjukkan melalui perbandingan singkat antara perilaku milisi Zionis selama Nakba (1947-1948) dengan kejadian-kejadian selanjutnya dan, pada akhirnya, dengan kejadian-kejadian baru-baru ini di Hebron.

Sejarawan Israel, Ilan Pappe ‘Pembersihan Etnis Palestina’ memberikan penjelasan yang mencerahkan, meskipun sulit dibaca, tentang pemerkosaan terhadap perempuan Palestina selama tahun-tahun yang mengerikan itu.

Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan tahun lalu bahwa referensi sensitif sengaja dihapus dari dokumen militer Israel yang tidak dirahasiakan mengenai peristiwa yang mengarah pada Nakba.

Laporan tersebut mengutip Aharon Zizling – menteri pertanian pertama negara tersebut – yang mengatakan bahwa meskipun ia “dapat memaafkan kasus pemerkosaan (di kota Ramleh di Palestina)… Saya tidak akan memaafkan tindakan lainnya.”

Sikap tidak berperasaan tersebut sepenuhnya konsisten dengan perilaku dan sikap kekerasan yang ditunjukkan oleh para milisi Yahudi – yang kemudian membentuk tentara Israel – dan para pemimpin mereka, termasuk David Ben Gurion, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama. Dalam dokumen tersebut, bapak pendiri Israel menyerukan “pemusnahan” desa-desa Palestina. Ini juga telah dihapus dari dokumen.

Kebanyakan orang Israel tidak menyadari masa lalu yang buruk ini, hanya karena mata pelajaran tersebut dilarang di sekolah. Apa yang disebut 'UU Hari Kemerdekaan' – juga dikenal sebagai UU Nakba tahun 2009 – “melarang segala penyebutan Nakba atau rujukan pada pendirian Negara Israel sebagai hari berkabung”, menurut kelompok, Adalah.

Meskipun Israel telah berhasil menipu rakyatnya sendiri mengenai masa lalu kolektif mereka, proses sejarah yang menghasilkan kekerasan tersebut masih ada. Artinya, Israel terus mereproduksi kekerasan yang sama dalam berbagai bentuk, meskipun setiap generasi tidak menyadari bahwa perilaku mereka merupakan kelanjutan dari warisan yang sama dari generasi sebelumnya.

Hal ini juga berarti bahwa tentara yang mempermalukan perempuan Palestina di Hebron kemungkinan besar tidak menyadari kekerasan massal yang menyertai Nakba; mereka bahkan mungkin tidak menyadari istilah ‘Nakba’ itu sendiri.

Namun perilaku mereka menunjukkan budaya kekerasan di Israel, rasisme yang mengakar, dan keinginan terus-menerus untuk mempermalukan warga Palestina.

Hal serupa juga terjadi pada Intifada Pertama, pemberontakan pada tahun 1987-93. Saat itu, kekerasan seksual berjalan seiring dengan kekerasan Israel terhadap penduduk Palestina.

Pelecehan seksual terhadap perempuan Palestina selama Intifadhah, terutama di penjara-penjara Israel, merupakan hal yang lumrah. Militer Zionis Israel menggunakan taktik ini untuk menuntut pengakuan atau untuk menghalangi aktivitas perempuan dan keluarga mereka dari menempuh jalur perlawanan.

Semua ini termasuk dalam ranah ‘politik penghinaan’, sebuah strategi politik terpusat yang digunakan untuk membangun kendali dan dominasi atas negara-negara yang diduduki.

Israel unggul dalam bidang ini. Kita mengetahui hal ini karena banyaknya laporan dari orang-orang Palestina sendiri, dan juga karena kesaksian orang-orang Israel. Hal ini banyak ditunjukkan dalam laporan yang diberikan oleh kelompok Breaking the Silence – tentara Israel yang keluar atau menolak bergabung dengan militer Zionis Israel.

Banyak dari para ‘refusenik’ ini, yang berbicara secara terbuka, menyebut dehumanisasi dan degradasi warga Palestina di tangan tentara Israel sebagai salah satu alasan mengapa mereka keluar.

Semua ini menggambarkan bahwa peristiwa-peristiwa semacam itu tidak bersifat marginal dan tidak terisolasi, dan diduga dilakukan oleh tentara yang mengalami kelelahan mental dan melanggar peran militer. Yang terjadi justru sebaliknya.

Faktanya, degradasi seksual terhadap perempuan Palestina hanyalah salah satu tambahan dari politik penghinaan yang berlarut-larut dan terus berlanjut di Palestina yang Diduduki.

Ketika warga Palestina melakukan perlawanan, mereka melakukannya untuk mendapatkan kembali tanah mereka, sekaligus kebebasan dasar dan hak asasi manusia mereka; dan juga untuk menebus kehormatan kolektif mereka, yang setiap hari diinjak-injak oleh tentara Israel.

Memang benar, perlawanan di Palestina bukan sekedar ‘strategi’ untuk merebut kembali tanah air yang dicuri. Hal ini, dalam kata-kata Frantz Fanon, adalah “rasa bebas” dari “keputusasaan dan kelambanan”, dan merupakan tindakan kolektif untuk memulihkan “harga diri”.

Hal ini menjelaskan mengapa warga Palestina terus melakukan perlawanan, meskipun perlawanan mereka sering dianggap tidak efektif dan sia-sia, dan mengapa mereka akan terus melakukan perlawanan selama bertahun-tahun yang akan datang. (MeMo)