Meningkatnya Islamofobia Dan Perselisihan Komunal: Tren Mengkhawatirkan Di India Yang Dikuasai BJP

Oleh Mohd. Ziyaullah Khan, Nagpur

Dalam beberapa tahun terakhir, India telah menyaksikan lonjakan ujaran kebencian dan Islamofobia, khususnya di negara-negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP). Tren yang meresahkan ini, yang disorot dalam laporan Hindutva Watch yang berbasis di Washington, menyoroti kenyataan menyedihkan bahwa 80% dari insiden ujaran kebencian yang tercatat di negara tersebut terjadi di negara bagian yang dikuasai BJP. Laporan tersebut menghubungkan sebagian besar insiden ini dengan kelompok yang berafiliasi dengan BJP yang berkuasa, seperti Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad, dan Sakal Hindu Samaj, yang semuanya memiliki hubungan dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah kelompok Hindu sayap kanan terkemuka. organisasi nasionalis.

Laporan Pengawasan Hindutva

Sebuah laporan oleh Hindutva Watch, sebuah kelompok pemantau serangan terhadap kelompok minoritas yang bermarkas di Washington, mengungkap adanya tren yang meresahkan yaitu meningkatnya insiden ujaran kebencian anti-Muslim di India selama paruh pertama tahun 2023. Laporan tersebut, yang mendokumentasikan 255 contoh pertemuan ujaran kebencian yang menyasar Umat Muslim, mengungkapkan rata-rata lebih dari satu kejadian per hari selama periode ini. Sayangnya, tidak ada data perbandingan yang tersedia untuk tahun-tahun sebelumnya. Laporan tersebut menggunakan definisi ujaran kebencian yang ditetapkan oleh PBB, yang mengkarakterisasinya sebagai “segala bentuk komunikasi… yang menggunakan bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, gender. , atau faktor identitas lainnya.”

Khususnya, sekitar 70% dari ujaran kebencian ini disampaikan di negara-negara bagian yang dijadwalkan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang meresahkan antara peristiwa politik dan meningkatnya ujaran kebencian yang menargetkan komunitas Muslim. Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat diidentifikasi sebagai negara bagian dengan jumlah pertemuan ujaran kebencian tertinggi, dan Maharashtra sendiri menyumbang 29% dari insiden tersebut. Peristiwa ujaran kebencian ini sebagian besar menampilkan teori konspirasi, seruan kekerasan, dan boikot sosial-ekonomi terhadap umat Islam.

Yang mengkhawatirkan, sekitar 80% dari peristiwa ini terjadi di negara-negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang merupakan partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang secara luas diperkirakan akan meraih kemenangan dalam pemilihan umum tahun 2024. Tren yang mengkhawatirkan ini memerlukan perhatian dan tindakan segera untuk mengekangnya. penyebaran ujaran kebencian dan menumbuhkan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Hindutva Watch memantau keterlibatan online organisasi nasionalis Hindu, mengautentikasi video ujaran kebencian yang beredar di media sosial, dan mengumpulkan data tentang insiden individu seperti yang dilaporkan oleh berbagai media. Namun, pemerintah India, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi, membantah tuduhan pelecehan terhadap kelompok minoritas. Permintaan komentar dari Kedutaan Besar India di Washington masih belum terjawab

Di Luar Laporan The Hindutva Watch

Daripada mengandalkan data resmi, laporan Hindutva Watch mengambil informasi dari media sosial dan outlet berita yang dapat diverifikasi, mengungkapkan pola ujaran kebencian dan kefanatikan yang terencana terhadap komunitas minoritas, khususnya Muslim, yang sangat memprihatinkan. Tokoh-tokoh politik senior yang terkait dengan BJP secara terbuka menyatakan pandangan-pandangannya yang berprasangka buruk, sehingga semakin memicu narasi yang memecah belah ini.

Perdana Menteri India Narendra Modi, misalnya, pernah memilih individu yang melakukan protes terhadap pemerintah berdasarkan pakaian mereka, yang secara khusus menargetkan mereka yang mengenakan pakaian tradisional Muslim. Sebelum pemilu tahun 2019, Amit Shah, Presiden BJP saat itu, dengan nada menghina menyebut imigran Muslim Bangladesh sebagai “rayap” dan berjanji akan mengusir mereka secara paksa. Sentimen Islamofobia selanjutnya disebarkan melalui media sosial, sering kali dalam grup WhatsApp yang dikurasi BJP, di mana tindakan para penguasa Muslim di masa lalu secara keliru disalahkan pada seluruh komunitas Muslim.

Tren ini menandai perubahan besar dari pemerintahan sebelumnya, yang bertujuan untuk memupuk keharmonisan komunal, mendukung pluralisme dan keberagaman India, dan meredam semangat komunal. BJP, di sisi lain, secara terbuka bersekutu dengan ideologi mayoritas Hindutva yang tidak toleran. Para pemimpin di dalam partai dan dekat dengan penguasa sering kali mengecam minoritas Muslim, mencap mereka sebagai ancaman terhadap identitas Hindu di India dan menuduh pemerintah di masa lalu melakukan tindakan yang menenangkan.

Di bawah pemerintahan BJP, kampanye telah dimulai melawan hubungan antaragama, dengan menuduh laki-laki Muslim melakukan “jihad cinta” untuk menjebak perempuan Hindu. Selain itu, pembatasan telah diberlakukan pada perpindahan agama, praktik pernikahan Muslim, dan upaya keluarga berencana. Diskriminasi terhadap umat Islam terlihat jelas dalam undang-undang kewarganegaraan yang kontroversial, yang menawarkan kewarganegaraan jalur cepat kepada pengungsi dari negara-negara tetangga yang mayoritas penduduknya Muslim, tidak termasuk umat Islam.

Kerusakan

Perkembangan ini mengecewakan kaum liberal dan individupara tokoh yang mendukung sekularisme di India, mengungkap terkikisnya sekularisme konstitusional negara tersebut. Hanya dalam sembilan tahun pemerintahan BJP, pluralisme budaya dan persahabatan Hindu-Muslim yang pernah dibanggakan oleh India telah sangat terkompromikan. Umat Islam yang dulunya memegang posisi penting sebagai simbol persatuan India, kini semakin terpinggirkan di berbagai sektor. Terlebih lagi, kebangkitan Islamofobia telah menyusup jauh ke dalam masyarakat India utara, sementara masyarakat India selatan telah berhasil melawannya sampai batas tertentu. Pers yang bebas, yang pernah menjadi mercusuar demokrasi dan inklusivitas, juga berperan dalam menghapus tradisi budaya sinkretis yang telah dirayakan India selama beberapa dekade.

Kesimpulan

Dalam kondisi seperti ini, segregasi dan ketidakberdayaan umat Islam menjadi hal yang biasa, dengan masyarakat India yang semakin terpecah menjadi “kita” dan “mereka”. Mereka yang mengecam tindakan ini akan ditanggapi dengan tanggapan yang menghina, sehingga semakin mempolarisasi bangsa ini. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, sangatlah penting untuk mengatasi perselisihan yang semakin besar ini dan berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

(“Mohd Ziyauallah Khan tinggal di Nagpur. Dia adalah seorang aktivis, wirausaha sosial, salah satu pendiri grup TruthScape, sebuah tim aktivis digital yang memerangi disinformasi di media sosial.)