Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza

“Roti pada masa itu bagaikan emas.”

Ini adalah kata-kata orang yang selamat dari pengepungan Leningrad, yang bisa dibilang merupakan salah satu babak paling kelam dalam Perang Dunia II dan merupakan pengingat akan banyaknya korban jiwa yang menimpa masyarakat yang sengaja kehilangan sumber daya penting mereka.

Penggunaan kelaparan massal sebagai senjata perang mencerminkan kebiadaban sejarah yang seharusnya sudah lama dilampaui oleh umat manusia. Strategi mengerikan ini, yang mengingatkan pada pengepungan di masa lalu di mana kelaparan sengaja digunakan sebagai alat perang, menyoroti konsekuensi mengerikan dari hukuman kolektif terhadap warga sipil yang tidak bersalah.

Di Gaza, Israel dengan sengaja memblokir pengiriman air, makanan, dan kebutuhan penting lainnya ke 2,2 juta penduduk di wilayah kantong yang terkepung itu.

Meskipun Gaza telah berada di bawah pengepungan Israel sejak tahun 2007, pada tanggal 9 Oktober 2023 Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan blokade total terhadap Gaza ketika pasukan Israel melancarkan perang skala penuh di wilayah Palestina.

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Human Rights Watch menggambarkan penggunaan kelaparan kolektif warga sipil oleh pemerintah Israel sebagai metode peperangan di Jalur Gaza yang terkepung sebagai kejahatan perang.

“Hukum humaniter internasional, atau hukum perang, melarang kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan,” kata laporan tersebut, mengutip Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II yang mengerikan.

Di tengah gejolak ini, masakan lokal Gaza telah muncul sebagai bukti ketahanan dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan, dimana banyak di antara mereka yang memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk bertahan meskipun sumber daya terbatas.

Tepung telah menjadi harta karun terbesar karena roti tetap menjadi jantung kelangsungan hidup di Gaza. Bahan pokok Palestina seperti minyak zaitun, za’atar dan duqqa dengan umur simpannya yang panjang juga telah menjadi penyelamat bagi banyak orang yang mampu menyimpan atau memperolehnya.

BACA: PBB: Gaza dikepung kelaparan

Namun, ketika pasukan Israel terus menghancurkan kawasan pertanian, menghancurkan toko roti, gudang makanan, pabrik tepung serta jalan yang digunakan untuk mengangkut bantuan kemanusiaan, ketergantungan pada produk-produk lokal hanya berfungsi sebagai penyangga parsial bagi 'segelintir orang yang beruntung' dalam menghadapi kelangkaan akut. diberlakukan oleh pengepungan dan kampanye pemboman skala besar dan invasi darat. Bahkan menyiapkan makanan pun memerlukan alternatif selain gas untuk memasak, seperti kayu bakar atau karton.

Lebih dari 80 persen penduduk Jalur Gaza yang terkepung telah menjadi pengungsi internal dan kemampuan mereka untuk bergerak dan mencari makanan sangat dibatasi.

Menurut laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), proporsi rumah tangga di Gaza yang terkena dampak kerawanan pangan akut tingkat tinggi adalah yang terbesar yang pernah dicatat oleh inisiatif IPC secara global. Menurut laporan yang didukung PBB, lebih dari setengah juta orang, atau seperempat populasi Gaza, sudah berada pada tingkat kelaparan.

“Ini adalah situasi dimana hampir semua orang di Gaza kelaparan,” kata kepala ekonom Program Pangan Dunia, Arif Husain. Pada awal Desember, WFP melaporkan bahwa sembilan dari 10 orang di Gaza tidak bisa makan setiap hari dan melewatkan waktu makan dalam jangka waktu yang lama.

Pembatasan yang disengaja terhadap pasokan-pasokan penting, termasuk makanan, air, dan bantuan medis, semakin menekankan penderitaan masyarakat yang sudah bergulat dengan kenyataan mengerikan dari serangan skala penuh. Hanya dalam waktu dua bulan, sebanyak 20.000 warga Palestina telah terbunuh, 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Kewajiban moral komunitas internasional adalah mengutuk taktik mengerikan tersebut dan memprioritaskan upaya diplomatik untuk tidak hanya memberlakukan gencatan senjata, namun juga mengakhiri pengepungan di Gaza setelah aktivitas militer berhenti, memastikan akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan, dan mengupayakan resolusi abadi yang menjunjung tinggi kemanusiaan. martabat dan hak-hak warga sipil yang terjebak di wilayah pendudukan Palestina.