Pemerintah Filipina akan mengganti sekitar 1000 polisi di provinsi Maguindanao, Filipina Selatan, dimana 57 orang tewas bulan lalu dalam pembantaian terkait dengan pemilihan. Hal ini tidak terkait dengan para pejuang Islam Filipina.
Pejabat polisi Filipina mengatakan penarikan itu dimaksudkan untuk melapangkan jalan bagi penyelidikan tidak berfihak karena sejumlah petugas polisi di provinsi itu terkait dengan pembunuhan tersebut.
Juga Rabu, pakar hak azasi PBB mengatakan penyelidikan terhadap pembantaian itu harus merupakan awal dari proses reformasi.
Philip Alston dan Frank La Rue, yang melapor pada dewan HAM PBB, mengatakan, penguasa Filipina harus melakukan langkah-langkah yang mencegah kekerasan semacam itu terulang menjelang pemilihan di Filipina bulan Mei.
Andal Amapatuan Jr. , walikota sebuah kota di provinsi itu, telah dikenakan tuduhan pembunuhan dalam kasus ini.
[voa-islam.com]