Dubai - Sekitar 100,000 guru wanita di sekolah-sekolah pemerintah di Arab Saudi mungkin akan mengajukan sebuah perkara melawan Kementerian Pendidikan untuk membayar gaji yang kurang 35 persen dari guru laki-laki rekan mereka.
Adnan Al Amri, pengacara yang mewakili komite yang dibentuk 18 bulan lalu untuk memprjuangkan kasus tersebut di tingkat hukum, mengatakan kepada Gulf News bahwa tim hukum yang dibentuk untuk menangani kasus tersebut sedang menunggu hasil dari upaya perdamaian dengan kementerian.
"Kami akan pergi ke pengadilan dalam waktu empat minggu, jika masalah tersebut tidak diputuskan secara damai. Saya punya harapan besar terhadap kesungguhan dari pemerintah untuk mengikuti keluhan para guru yang telah menderita kesenjangan gaji selama lebih dari 15 sampai sekarang."
Saya punya harapan besar terhadap kesungguhan dari pemerintah untuk mengikuti keluhan para guru yang telah menderita kesenjangan gaji selama lebih dari 15 sampai sekarang
Al Amri setuju bahwa masalah tersebut dibawa untuk meringankan sebab guru wanita secara individu telah kehabisan segala cara untuk menyudahi masalah tersebut dan memutuskan untuk pergi ke pengadilan sebagai suatu kelompok.
Dia mengatakan bahwa masalah dimulai tahun 1997 ketika Direktorat Jenderal Pendidikan Wanita (GDPE), mengadopsi skema perekrutan yang mana gaji wanita dibayar tetap SR 4000 setiap bulannya. "Gaji bagi guru laki-laki dibayar oleh Departemen Pendidikan dengan baik di atas SR7000 dengan dengan tunjangan tambahan yang bervariasi dari kasus ke kasus," Al Amri menjelaskan.
Penggabungan
GDFE telah digabung dengan Kementerian Pendidikan dua tahun lalu, sebagai bagian dari rencana reformasi yang dibentuk oleh pemerintah baik guru laki-laki dan perempuan yang bekerja dibawah departemen yang sama, namun gaji mereka tidak setara karena tidak ada alasan yang dapat dibenarkan," ia berkata.
Ghaida'a Ahmad, Ketua Komite yang mewakili para guru mengatakan komite telah bekerja dengan kementrian sejak pertengahan 2008 dengan tanpa hasil.
Dr Noura Al Fayez, satu-satunya menteri wanita di kerajaan yang menangani masalah -masalah pendidikan wanita di Saudi Arabia, mengatakan kepada kami untuk mematuhi aturan jika kita ingin mempertahankan pekerjaan atau meninggalkan pos milik kami bagi wanita Saudi yang baru lulus universitas
"Kami tidak gembira dengan reaksi menteri atas tuntutan kami. Dr Noura Al Fayez, satu-satunya menteri wanita di kerajaan yang menangani masalah -masalah pendidikan wanita di Saudi Arabia, mengatakan kepada kami untuk mematuhi aturan jika kita ingin mempertahankan pekerjaan atau meninggalkan pos milik kami bagi wanita Saudi yang baru lulus universitas yang menunggu pekerjaan dari sekolah pemerintah," kata Ghaida'a.
"Tentu saja, permintan kami kepada pemerintah untuk membayar kembali seluruh pendapatan yang hilang semua guru-guru di waktu lau. Saya, contohnya, kehilangan lebih dari SR600,000 untuk gaji yang tidak seimbang. yang lain bisa saja kehilangan lebih dari SR1,000,000.
Ghadia mengatakan dia menyeru kepada para pejabat di pemerintahan termasuk Mufti Besar. (aa/gn)