Ulama Moro Fatwakan Haram Memilih Capres Anti Islam

Marawi City (Voa-Islam.com) - Ribuan umat Islam Bangsamoro bergabung dalam unjuk rasa besar yang diadakan di Plaza Cabili, Marawi City pada 9 Maret sebagai manifestasi dari kemarahan pada kandidat nasional yang berdasarkan tindakan-tindakan dan kebijakan mereka baru-baru ini, umat Islam sekarang menganggap mereka sebagai musuh-musuh Islam.

"TIDAK UNTUK ANJING-ANJING JAHAT" demikian tertulis dari salah satu plakat yang mengacu kepada para kandidat dianggap anti-Moro dan anti-Muslim. Para kandidat tersebut sedang mencalonkan diri dalam pemilihan nasional pada 10 Mei mendatang.

Sejak pukul 7:00 pagi, orang-orang berduyun-duyun ke jalan-jalan Banggolo di jantung Kota Marawi untuk menghadiri rapat umum yang diselenggarakan oleh 'Keprihatinan Warga Negara Muslim Philipina' yang dipimpin oleh salah seorang ulama yang paling dihormati di Philipina dan Bangsamoro, imam Jamil Yahyah, yang juga dikenal sebagai pejuang Islam.

Salah satu sorotan dari rapat umum tersebut adalah pembacaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Ulama Tertinggi Bangsamoro yang menyatakan bahwa "setelah mempelajari tindakan dan kebijakan Mr Erap Estrada sebelum dan sesudah terpilih sebagai presiden sampai waktu sekarang ini, kami menemukan bahwa ia adalah benar-benar musuh Islam. "

..fatwa menyatakan dan memerintahkan semua orang Muslim di Philipina dan Bangsamoro bahwa memberikan suara untuk Joshep "Erap" Estrada, Mar Roxas dan Franklin Drilon adalah 'HARAM' (dilarang)..

Joseph 'Erap'Estrada, seorang pemain film dan mantan presiden Philipina yang digulingkan dari jabatannya oleh pemberontakan yang populer di tahun 2000, sedang berkampanye untuk pemilihan presiden mendatang. Selama masa jabatan sebagai presiden Philipina, ia menyatakan dan mengobarkan perang habis-habisan melawan MILF yang mengakibatkan kerusakan yang luas di Mindanao dan Sulu dan lebih dari 1 juta Muslim Bangsamoro tercerabut dari tanah dan rumah mereka. Bahkan masjid-mesjid tidak luput dari penodaan dan juga penghancuran. Dia juga telah mengumumkan bahwa setelah terpilih sebagai presiden nanti, prioritasnya adalah untuk membuat perang lagi melawan MILF, yang saat ini sedang mengadakan perundingan damai dengan pemerintah.

Fatwa juga menyatakan Senator Mar Roxas dan Franklin Drilon, wakil presiden dan masing-masing calon senator dari Partai Liberal, sebagai musuh-musuh Islam dan orang Bangsamoro. Keduanya sangat menentang 'Perjanjian Kesepakatan Pada Tanah Leluhur (MOA-AD)' MILF-GRP 2008 dan mengajukan permohonan-intervensi sebelum Mahkamah Agung Philipina menentang penandatanganan perjanjian ini yang akan membawa konflik di Mindanao semakin dekat pada penutupan negosiasi antara pemerintah Philipina dan MILF. "Sampai sekarang, mereka menentang kesejahteraan Bangsamoro", kata fatwa.

Akhirnya fatwa menyatakan dan memerintahkan semua orang Muslim di Philipina dan Bangsamoro bahwa memberikan suara untuk Joshep "Erap" Estrada, Mar Roxas dan Franklin Drilon adalah 'HARAM' (dilarang).

Mereka juga mendesak sesama "Mindanaoans" untuk tidak membiarkan provokator berhasil dalam obsesi mereka untuk "keuntungan duniawi" dan diri mereka sendiri dengan tidak memilih mereka untuk posisi kunci dalam pemerintahan nasional.

..MILF tidak terlibat dan karenanya, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum Philipina. Sejak lahirnya MILF, ini telah menjadi kebijakan yang jelas.

Hadji Abdullah Lacs Dalidig, salah satu penyelenggara rapat umum dan ketua 'Gerakan Islam untuk Reformasi Pemilu dan Pemetintahan yang Baik' (IMERGG) menekankan bahwa Gerakan ini adalah untuk kebaikan rakyat.

"Kami akan menggunakan media dan mengatur lebih banyak lagi rapat-rapat umum, konferensi dan kutbah Jumat untuk memastikan bahwa Erap, Mar Roxas dan Franklin Drilon tidak akan berhasil dalam pemilu 2010 ini", kata Lacs Dalidig.

Sementara itu, salah seorang Petinggi MILF di Ranao yang minta namanya dirahasiakan ketika memberikan pendapatnya mengenai perkembangan ini berkata, "MILF tidak terlibat dan karenanya, tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum Philipina. Sejak lahirnya MILF, ini telah menjadi kebijakan yang jelas. pemilu Philipina adalah latihan politik yang bersifat internal untuk negara Philipina. Ini harus dilakukan berulang-ulang jelas dan tegas.

Dia menembahkan, "mengenai rapat umum dan fatwa, itu adalah hak dari masyarakat Bangsamoro untuk meluapkan kemarahan mereka  masing-masing serta pendapat kolektif, bahkan termasuk kemarahan mengenai isu-isu yang mempengaruhi kehidupan dan kondisi yang mengerikan, mereka mendapat petunjuk ulama. Sebagai wali sejati dari pemeluk Islam, Ulama juga memiliki semua hak untuk mengeluarkan fatwa terhadap orang-orang yang, dengan tindakan mereka, telah terbukti membenci danbertentangan dengan Islam.

"Kami bangsa Moro, dan berhak menentukan sendiri nasib rakyat kita," katanya lagi. (lwrn)