View Full Version
Senin, 03 May 2010

Setelah Belgia, Giliran Mendagri Austria Setujui Pelarangan Cadar

VIENNA: Maria Viktor, Menteri Dalam Negeri Austria yang berasal dari Partai Sosial Demokrat menyatakan dukungannya kepada hasutan, yang telah dikeluarkan oleh Gabriela Hosk Menteri Urusan Perempuan Austria sekarang untuk melawan pemakaian cadar.

Mengomentari keputusan Parlemen Belgia untuk mendukung larangan pemakaian cadar di tempat umum,pada hari Minggu kemarin Viktor mengatakan: "Saya mendukung ide yang melarang cadar di tempat umum."

Sebelumnya rekannya, yaitu Christine Marek, Menteri Negara Urusan Perempuan yang berasal dari Partai Rakyat konservatif telah menyerukan larangan mengenakan cadar yang mencakup semua tempat-tempat umum seperti transportasi umum, jalan-jalan dan kantor-kantor pemerintah.

Maria Viktor menambahkan: "Saya setuju dengan pendapat Menteri Perempuan bahwa cadar tidak sesuai dengan standar kita dalam menghormati wanita dan saya akan mendukung gagasan pelarangan memakai cadar karena itu adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan harus mulai dibicarakan undang-undang ini di tingkat pemerintah," menurut klaimnya.

Undang-undang pelarangan cadar:

Sementara itu, Werner Vayman Perdana Menteri Austria yang berasal dari Partai Sosial Demokrat menuntut dukungan untuk Menteri Perempuan yang menyerukan larangan pemakaian cadar di gedung-gedung publik dan ruang organisasi pemerintah, Dia mengatakan: "Kita harus mempelajari kasus tersebut terlebih dahulu untuk memastikan apakah hal itu memerlukan undang-undang hukum atau upaya penerangan lebih lanjut untuk kepentingan perempuan."

Josefberol Wakil Perdana Menteri dan Presiden dari Partai Rakyat konservatif yang bergabung dalam koalisi kedua dalam pemerintahan saat ini, berpendapat perlu untuk memperluas studi lebih lanjut dan diskusi masyarakat untuk meneliti tantangan lain yang dihadapi masyarakat dan tidak membatasi debat tentang cadar saja dengan tujuan untuk menentukan cara menangani isu-isu lain seperti kesetaraan, sekularisme dan kebebasan Agama dan intervensi negara, "begitu katanya.

(ar/islammemo)


latestnews

View Full Version