Junta Militer Myanmar Larang Muslim Rohingya Perbaiki Masjid

MAUNGDAW, MYANMAR (voa-islam.com) - Habis manis sepah dibuang, itulah pepatah yang tepat bagi komunitas Muslim Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Arakan, wilayah utara Myanmar. Setelah dimanfaatkan dan diberikan janji-janji manis oleh calon anggota parlemen partai pendukung Junta Militer Myanmar saat pemilu lalu, kini setelah usai dan mereka terpilih menjadi anggota parlemen, semua janji manis saat pemilu pada Muslim Rohingya tidak pernah dilaksanakan, termasuk janji untuk meneruskan perbaikan masjid yang tengah dalam pengerjaan. Bukannya menepati janji, mereka justru melarang perbaikan masjid yang tengah berjalan tersebut.

Sejak 15 desember tahun lalu, Junta militer Myanmar (Burma) kembali melarang perbaikan masjid di kota Maungdaw, menurut seorang penduduk lokal yang tidak mau disebutkan namanya.

Perintah itu dikeluarkan oleh Bo Than, kepala Dewan Agama Distrik Maungdaw, tetapi melalui instruksi dari Dewan Perdamaian dan Pembangunan Distrik Maungdaw dan otoritas terkait lainnya, tambah penduduk lokal tersebut.

Perintah tersebut menginstruksikan Komite Masjid Juma Maungdaw untuk menghentikan perbaikan masjid Juma yang telah berlangsung sejak November 2010, kata seorang anggota Komite Masjid.

"Ketika para calon dari Partai Uni Solidaritas dan Pengembangan (USDP) datang untuk mengorganisir masyarakat Rohingya lokal di kota Maungdaw untuk kepentingan pemilu, perintah perbaikan masjid tersebut dikeluarkan oleh calon USDP, U Aung Zaw Win, untuk menunjukkan kemampuan dan perhatian partainya dalam urusan agama, "tambah anggota komite.

..Muslim Rohingya di negara bagian Arakan terus mengalami berbagai bentuk diskriminasi berat dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial," menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional AS 2010.

Unit perbendaharaan USDP untuk Maungdaw, didampingi oleh para anggota USDP lokal lainnya, melakukan renovasi besar-besaran terhadap masjid itu di mana para anggota partai tersebut bekerja melakukan finishing dinding dan membangun sebuah ruang disamping masjid.

"Para anggota USDP bekerja di beberapa bagian dari mesjid dan penambahan bangunan  sedang dikerjakan. Umat Muslim sendiri memiliki sedikit ruang untuk shalat ketika para anggota USDP bekerja di masjid."

Anggota Parlemen dari USDP yang baru terpilih U Aung Zaw Win mengatakan kepada Komite Masjid untuk menunggu sampai kembalinya U Phone Swe dari India untuk membahas perintah penghentian renovasi Masjid. U Phone Swe diharapkan tiba kembali dalam waktu dua hari.

"Muslim Rohingya di negara bagian Arakan terus mengalami berbagai bentuk diskriminasi berat dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, dan sosial," menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional AS 2010.

"Ini tetap sangat sulit bagi Muslim Rohingya untuk memperoleh izin untuk membangun masjid baru, atau perbaikan yang sudah ada,  meskipun renovasi internal diizinkan dalam beberapa kasus. Masjid bersejarah di Akyab, negra bagian Arakan Negara, serta daerah lain, terus memburuk kondisi bangunannya karena pemerintah tidak akan mengizinkan pemeliharaan rutin.
Sejumlah pembatasan atas pembangunan atau renovasi masjid dan sekolah agama terus terjadi di Negara bagian Arakan utara. Di beberapa bagian negara Arakan, pihak berwenang menutup masjid dan melarang Muslim Rohingya melakukan shalat didalamnya. Pasukan Kemanan Perbatasan, Nasaka, jugs terus melakukan "inspeksi" sewenang-wenang terhadap masjid-masjid di Negara Arakan utara, dan menuntut para pejabat masjid menunjukkan izin untuk mengoperasikan masjid-masjid tersebut. (kp)