Ikhwanul Muslimin Yordan Gelar Demo Besar Turunkan Presiden

AMMAN (voa-islam.com): Aktifis Islam Yordania melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut mundur presiden pada hari Ahad, mereka meminta mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai pemerintahan otoriter di negera mereka.

Ribuan aktifis Islam dan beberapa demonstran dari kelompok kiri berunjuk rasa didepan parlemen untuk memprotes kenaikan harga dan reformasi pasar bebas yang semakin memperburuk penderitaan kaum miskin yang berjumlah tujuh juta di negara tersebut.

Demonstrasi ini digagas oleh serikat Muslim berpengaruh, yang menjadi tombak oposisi terhadap kebijakan kerajaan Yordania yang pro-Barat. Demonstran menyerukan kejatuhan pemerintahan Perdana Menteri Samir Rifai, dengan melihat Tunisia yang beberapa hari terakhir porak poranda sebagai contoh.

"Orang-orang Tunisia yang berdiri menjadi satu untuk menurunkan tirani dan ketidakadilan adalah contoh untuk semua bangsa Arab," kata Sheikh Hammam Said, kepala Ikhwanul Muslimin Yordan, kerumunan orang pun berteriak "Allahu Akbar".

"Kami di Yordania menderita lebih banyak dari apa yang terjadi di Tunisia. Kami menderita dari kekuasaan otoriter. Ada yang harus mengakhiri perampasan kebebasan dan penyitaan dari kehendak rakyat ini," tambah Said.

Kerusuhan kekerasan di Tunisia telah memaksa Presiden Zine al-Abidine Ben Ali untuk meninggalkan negaranya pekan lalu setelah lebih dari 23 tahun berkuasa. Peristiwa tersebut dipantau dengan seksama oleh seluruh dunia Arab, dimana para pemimpin secara historis copot hanya melalui kudeta, pembunuhan atau kematian mereka sendiri.

Para aktifis di Yordan kemarin membentangkan spanduk yang mengkritik pemerintah "pencurian uang publik" dan "korupsi merajalela" spanduk lain berisi "martabat rakyat adalah garis merah" dan mereka mencela kenaikan harga.

Yordan menjadi saksi beberapa serangan kerusuhan sipil di daerah miskin selama dekade terakhir akibat kenaikan harga yang curam.

Demonstrasi terbaru ini menjadi pukulan kepada pemerintahan Presiden Rifai, yang sudah rusak oleh ekonomi lemah dan serangkaian skandal dalam perusahaan yang di kuasai-pemerintah dan sekarang menghadapi kritik publik yang terus berkembang akibat korupsi di kalangan pejabat. [Za/reu]