ICJ: 700 Orang Tewas Dalam Penumpasan di Suriah

JENEWA (voa-islam.com) - Aparat keamanan Suriah membunuh lebih dari 700 orang dan menangkap ribuan serta membom kota-kota dengan membabi-buta dalam operasi penumpasan terhadap pemrotes, kata Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ), Kamis.

ICJ, sebuah panel pengacara dan hakim senior dari seluruh dunia yang berkantor di Jenewa, mengatakan, serangan-serangan yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga sipil merupakan kejahatan menurut hukum internasional.

Kelompok itu menyatakan memperoleh penjelasan mengenai penumpasan itu dari para pengacara dan pembela hak asasi manusia di Suriah. Pemerintah Damaskus melarang wartawan asing sejak meluncurkan penumpasan terhadap protes, sehingga konfirmasi independen sulit untuk diperoleh.

"Lebih dari 700 orang dikabarkan dibunuh dan ratusan orang hilang sejak aparat Suriah memulai penumpasan terhadap para demonstran pada 15 Maret di Daraa, Homs, Banias dan kota-kota lain," kata ICJ dalam sebuah pernyataan.

"ICJ terus menerima laporan-laporan terpercaya yang menunjukkan bahwa mayat ditinggalkan di jalan selama berhari-hari dan korban yang terluka dihalangi mancapai fasilitas medis," katanya.

"Selain itu, sejumlah orang yang berusaha meninggalkan negara tersebut diburu dan dilarang melakukan hal itu oleh badan-badan keamanan di perbatasan," tambahnya.

..Lebih dari 700 orang dikabarkan dibunuh dan ratusan orang hilang sejak aparat Suriah memulai penumpasan terhadap para demonstran pada 15 Maret di Daraa, Homs, Banias dan kota-kota lain..

Pemerintah menyalahkan kekerasan itu pada "geng-geng kriminal bersenjata" dan menggambarkan gerakan protes sebagai sebuah persekongkolan.

Suriah sejak pertengahan Maret dilanda protes yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menuntut reformasi besar-besaran di negara yang dikuasai Partai Baath selama hampir 50 tahun itu.

Kelompok-kelompok HAM menuduh pasukan keamanan Suriah membunuh ratusan warga sipil dalam penumpasan terhadap demonstrasi damai.

Menurut mereka, ribuan orang Suriah ditangkap dan puluhan orang hilang setelah demonstrasi menuntut kebebasan politik dan diakhirinya korupsi meletus hampir enam pekan lalu.

Pemerintah mengumumkan serangkaian langkah reformasi dalam upaya menenangkan pemrotes, termasuk pembebasan tahanan dan rencana membuat undang-undang baru mengenai media dan perizinan bagi partai politik.

Presiden Bashar al-Assad juga memutuskan mencabut undang-undang darurat, yang disusun pada Desember 1962 dan diberlakukan sejak Partai Baath berkuasa pada Maret 1963.

Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Suriah, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan rezim pemerintah yang telah berkuasa selama puluhan tahun. (up/ant)