Pengadilan Mesir Bebaskan Dokter Tentara Pelaku Tes Keperawanan

MESIR (voa-islam.com) - Pengadilan militer Mesir membebaskan seorang dokter tentara yang dituduh melakukan tes keperawanan paksa terhadap seorang pengunjuk rasa perempuan.

Dokter Ahmed Adel dibebaskan dari tuduhan karena hakim menemukan kontradiksi dalam sejumlah pernyataan para saksi.

Seperti diberitakan kantor berita Mesir Mena hakim memutuskan sesuai dengan bukti dokumen dan berdasarkan hati nuraninya

Hakim juga menegaskan, masih menurut Mena, tidak berada di bawah tekanan apapun saat memutuskan kasus ini.

Tes paksa

Kasus ini dibawa ke meja hijau oleh Samira Ibrahim yang mengklaim tes keperawanan ini dilakukan saat mereka ditahan setelah melakukan unjuk rasa menggulingkan Mubarak tahun lalu.

Samira dan sejumlah perempuan lainnya mengaku dipaksa melakukan tes keperawanan selama lima menit oleh seorang dokter laki-laki

Angkatan Bersenjata Mesir membantah telah terjadi praktik tes keperawanan. Namun Amnesti Internasional mengatakan seorang jenderal yang tidak mau disebut namanya mengaku kondisi itu memang terjadi.

Soal keputusan pengadilan, Samira Ibrahim melalui akun twitternya mengatakan putusan pengadilan itu mencemari kehormatan Mesir dan dia akan terus berjuang hingga hak-haknya dipenuhi negara.

Salah satu penyebab keputusan bebas ini karena salah satu saksi kunci yang diharapkan Samira akan memperkuat kasusnya justru mengubah pengakuannya di menit-menit terakhir.

..Ini adalah refleksi dari fakta bahwa sistem peradilan militer bukan sistem peradilan independen dan bahwa militer akan melindungi mereka sendiri..

Pengadilan militer bukan sistem peradilan independen

Untuk para aktivis, putusan itu melemparkan harapan atas prospek untuk menghukum tentara yang dituduh melakukan penganiayaan mulai dari menabrak demonstran dengan kendaraan tentara di distrik Maspero Kairo pada bulan Oktober untuk membubarkan demonstran di jalan.

sampai dengan salah satu kasus terkenal, dimana seorang wanita pemroters Mesir difilmkan tengah diseret dan ditendang oleh tentara selama protes, sehingga memperlihatkan pakaian dalamnya

"Saya kecewa tapi tidak heran ... Ini adalah refleksi dari fakta bahwa sistem peradilan militer bukan sistem peradilan independen dan bahwa militer akan melindungi mereka sendiri," kata Heba Morayef dari Human Rights Watch di Mesir.

Dia mengatakan putusan Samira Ibrahim "menjadi pertanda sakit" untuk kasus Maspero yang juga sebelum pengadilan sipil.

Tidak ada tentara yang telah dihukum dalam kasus-kasus yang telah dipublikasikan, meskipun ribuan warga sipil telah diseret ke depan pengadilan militer selama setahun terakhir, termasuk Samira Ibrahim, yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer dengan pidana penjara satu tahun karena tuduhan menghina pihak berwenang, bergabung dengan pertemuan ilegal dan melanggar jam malam.

Tentara Mesir sendiri secara rutin menolak tuduhan bahwa pengadilannya bias. (an/bbc,reuters)