JEDDAH, ARAB SAUDI (voa-islam.com) - Organisasi Kerjasama negara-negara Islam (OKI) telah mengusulkan untuk mengirim sebuah misi OKI untuk menyelidiki pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar.
Sekretaris Jenderal OKI Ekmeleddin Ihsanoglu mengatakan pertemuan komite eksekutif dari badan Islam terbesar di dunia tersebut, yang berbasis di kota Jeddah Saudi, pada hari Ahad bahwa OKI akan mencoba untuk meyakinkan Yangon untuk mengizinkan misi pencari fakta OKI, AFP melaporkan.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh 57 negara anggota organisasi, sekretaris jenderal "menyatakan kekecewaannya atas kegagalan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan untuk menghentikan pembantaian, pelanggaran, penindasan, dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya Muslim. "
"OKI telah mengarahkan kantornya di PBB di New York untuk mendesak Dewan untuk melihat ke dalam penderitaan minoritas Muslim Rohingya," katanya dalam pernyataan itu.
Pemerintah Myanmar menolak untuk mengakui Muslim Rohingya, yang negara itu klaim bukan penduduk pribumi dan mengklasifikasikan mereka sebagai migran ilegal, meskipun, para Rohingya dikatakan keturunan Muslim asal dari Persia, Turki, Bengali, dan Pathan, yang bermigrasi ke Myanmar pada awal abad kedelapan.
Pada 19 Juli presiden Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa "satu-satunya solusi" untuk penderitaan para Muslim Rohingya adalah mengirimkan masyarakat, yang berjumlah hampir-satu-juta orang tersebut ke kamp-kamp pengungsi yang dikelola oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. "Kami akan mengusir mereka jika ada negara ketiga akan menerima mereka," tambahnya. "Ini adalah apa yang kita pikirkan adalah merupakan solusi untuk masalah ini."
Kekerasan yang pecah pada bulan Juni di negara bagian Rakhine antara umat Buddha dan Muslim Rohingya telah menyebabkan sekitar 80 orang, menurut klaim pemerintah, tewas. Angka tersebut, menurut Kelompok Hak Asasi Manusia (HRW) yang berbasis di New York terlalu dikecilkan oleh Yangon.
Ratusan orang Rohingya dan anak laki-laki juga telah ditangkap dan tetap hilang komunikasi di wilayah barat negara yang dulu dikenal sebagai Burma tersebut, kata organisasi HAM dunia tersebut dalam sebuah laporan.
Kelompok itu juga menuduh bahwa pasukan pemerintah Myanmar ikut terlibat dalam melakukan penembakan, pembantaian dan pemerkosaan terhadap Muslim Rohingya.
PBB mengatakan puluhan tahun diskriminasi telah meninggalkan Rohingya tanpa negara, dengan Myanmar menerapkan pembatasan pergerakan dan hak pemotongan lahan, pendidikan, dan pelayanan publik dari mereka. PBB juga menggambarkan komunitas Muslim tersebut sebagai Palestina dari Asia dan satu dari minoritas yang paling teraniaya di dunia. (an/ptv)