Sidang Marvi Marmara: 4 Jenderal Israel Dituntut 18.000 Tahun Penjara

Istanbul (VoA-Islam) – Akhirnya, Selasa (6/11) pagi, sekitara jam 09.30 waktu setempat, Pengadilan in absentia di Istanbul, Turki memulai persidangan terhadap empat pensiunan komandan militer Israel berpangkat jenderal dalam peristiwa penyerbuan ke kapal Turki, Mavi Marmara, pada Mei 2010 lalu.

Para komandan militer yang diadili in absetia tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Jenderal Gabi Ashkenazi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Eliezer Marom, bekas Kepala Intelijen Militer Mayor Jenderal Amos Yadlin, dan bekas Komandan Angkatan Udara Brigadir Jenderal Avishai Lev. Pengadilan Turki menjatuhkan mendakwa 18 ribu tahun kepada empat orang jenderal asal Israel tersebut.

Melalui dokumen setebal 144 halaman dinyatakan, keempat jenderal tersebut terbukti melakukan pembunuhan dengan cara penyiksaan yang kejam. Mereka juga dianggap menyebabkan korban luka dengan senjata.

Agenda pertama pengadilan kemarin adalah hearing, berlangsung di pengadilan Çağlayan dan akan dilanjutkan tiga hari lagi di pengadilan kriminal di Istanbul itu, yang merupakan pengadilan kriminal terbesar di Turki.

Organisasi kemanusiaan Turki IHH menyebut persidangan terhadap empat mantan pejabat militer Israel itu sebagai kasus internasional yang terbesar, karena pasukan zionis menyerang aktivis kemanusiaan dari 37 negara yang ikut dalam rombongan Freedom Flotilla.

Dewan HAM PBB pun mengutuk serangan yang dilakukan Israel ke kapal Mavi Marmara, setelah hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa pasukan Israel memang melakukan pelanggaran HAM dan hukum internasional karena melakukan pembunuhan dengan sengaja, melakukan penyiksaan dan tindakan biadab, sengaja menimbulkan penderitaan yang berat dan luka yang serius pada fisik dan mental pada orang lain.

Untuk itulah diupayakan langkah hukum atas serangan yang dilakukan Israel terhadap rombongan aktivis internasional Freedom Flotilla. Gugatan hukum diajukan ke Pengadilan Tinggi Tindak Kriminal di Istanbul pada 28 Mei 2012 setelah Kantor Kejaksaan Turki melakukan investigasi terhadap insiden serangan ke kapal Mavi Marmara.

Persidangan kasus tersebut mendapat perhatian dari para aktivis HAM di Turki dan dari luar negeri, media massa, para juri dan perwakilan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Peristiwa Mavi Marmara

Peristiwa serangan terjadi pada 30 Mei 2010. Kapal Turki bernama Mavi Marmara adalah bagian dari konvoi kemanusiaan Freedom Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Pasukan angkatan laut zionis menyerbu dan menyerang Mavi Marmara ketika hampir mencapai Gaza, tapi masih berada di wilayah perairan internasional.

Insiden terjadi ketika pasukan angkatan laut Israel mencegat Kapal Mavi Marmara yang mengangkut 600 aktivis pro Palestina menuju pantai Gaza, 31 Mei 2010 lalu. Komando Israel mencegat kapal di perairan internasional kemudian menewaskan sembilan aktivis Turki dan melukai tujuh komando Turki.

Penyerbuan pasukan komando ini selanjutnya menimbulkan ketegangan hubungan antara Turki dengan Israel. Jika empat pensiunan tentara ini terbukti bersalah, maka pengadilan mendapatkan jaminan untuk menjebloskan ke empatnya ke dalam penjara.

Laporan PBB pada September 2011 menilai tindakan tentara Israel naik ke kapal menggunakan kekuatan besar dianggap berlebihan dan tak dapat diterima. Pasca insiden tersebut, hubungan antara Israel dan Turki retak. Hubungan diplomatik kedua negara turun drastis. Bahkan Kedubes Israel diusir dari Turki.

Israel maupun Turki berada di perbatasan Suriah. Kerjasama latihan militer bersama antar kedua negara pun pupus sudah pascainsiden tersebut.Keretakan hubungan terus berlanjut meski AS telah ikut campur dalam pemulihan hubungan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan hubungan Israel dan Turki perlu diperbaiki. Namun beragam upaya pemulihan hubungan strategis telah gagal.

Israel sendiri menolak tuntutan Turki untuk meminta maaf. Padahal, permintaan Turki tersebut sebagai prasyarat untuk memulihkan hubungan kedua negara yang sebelumnya bersekutu. Namun hukuman Turki diragukan dapat ditegakkan. Israel memandangnya sebagai pengadilan palsu yang memicu propaganda anti-Israel. Desastian/dbs