Rakyat Suriah Makin Kekurangan Bantuan

SURIAH (voa-islam.com) - Setelah dua tahun konflik, bantuan kemanusiaan menjadi kurang dengan drastis akibat dari bantuan yang ada jauh lebih sedikit kebutuhan yang diperlukan. Kelumpuhan diplomatik yang manghalangi resolusi politik tidak bisa dijadikan alasan kelumpuhan atas pelayanan terkait isu kemanusiaan.

Medecins Sans Frontieres (MSF) menyerukan para pihak yang terlibat dalam konflik untuk menegosiasikan kesepakatan pada bantuan kemanusiaan, guna memfasilitasi pasokan ke seluruh negeri melalui negara-negara tetangga atau di area perang. Sementara itu, kami juga menyatakan, PBB dan lembaga donor harus menyadari fragmentasi negara dan segera memberikan dukungan kepada LSM-LSM untuk memberikan bantuan di mana mereka dapat.

Rakyat Suriah dihadapkan dengan konflik kekerasan yang parah, berikut ini adalah gambaran situasi kemanusiaan di Suriah. Sistem berfungsi kesehatan yang sebelumnya juga telah runtuh, kekurangan pangan, air dan pasokan listrik terganggu. "Bantuan medis menjadi target serangan, rumah sakit hancur dan tenaga medis ditangkap," jelas Dr. Marie-Pierre Allie, Presiden MSF Perancis.

Menurut PBB, 2,5 juta warga Suriah telah mengungsi di dalam negeri, sedangkan 57% dari rumah sakit telah rusak dan 36% tidak dapat berfungsi sesuai dengan data resmi. Statistik ini tidak termasuk klinik swasta atau rumah sakit darurat yang telah hancur atau rusak.

Lebih dari 5000 warga Suriah terus meninggalkan negara setiap hari, sehingga jumlah pengungsi telah mencapai satu juta orang menurut data UNHCR. Sebagian besar pengungsi telah menetap di negara-negara tetangga, di mana program bantuan tidak mencukupi dan berusaha untuk menampung masuknya para pengungsi.

Sementara kebutuhan penduduk di seluruh Suriah dan pengungsi di negara-negara tetangga yang cukup besar sehingga bantuan yang diberikan sebagian besar tidak mencukupi. Di kawasan yang dikuasai rezim di Suriah, bantuan dikelola oleh Bulan Sabit Merah Arab-Suriah (SARC) dan organisasi lokal lainnya yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mendistribusikan bantuan.

Badan-badan PBB dan organisasi bantuan internasional disahkan oleh pemerintah berkewajiban untuk bekerja dalam kemitraan dengan organisasi lokal dengan batasan tertentu dan terbatas pada daerah geografis tertentu.

Di daerah yang dikuasai oposisi, bantuan internasional sangat terbatas. Mayoritas bantuan kepada warga sipil, berasal dari warga Suriah yang menetap di negara-negara di luar Suriah, negara-negara yang "ramah" dengan oposisi dan jaringan sosial-politik berbasis agama, dan sebagiannya tunduk pada agenda politik dari masing-masing pemangku kepentingan. MSF, belum bisa mendapat akses untuk ke Damaskus karena tidak mendapat izin dari pemerintah.

Menghadapi situasi ini, kapasitas organisasi kemanusiaan yang menyebarkan bantuan ke seluruh Suriah harus ditingkatkan sebagai hal yang sangat mendesak.

"Pihak berwenang Damaskus memegang kunci untuk memecahkan kebuntuan ini dan menghapus semua hambatan untuk bantuan independen di seluruh negeri" terang Christopher Stokes, Direktur Jenderal MSF Belgia, "kita menghimbau kepada pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, kami ingin mendapatkan resolusi politik, untuk mencapai setidaknya perjanjian dasar yang menyepakati semua pihak untuk dapat memfasilitasi penyediaan bantuan kemanusiaan melalui cara yang paling efektif dan memungkinkan”.

Contohnya adalah  kesepakatan harus menetapkan standar praktis untuk menyebarkan bantuan sebagai bagian dari operasi kemanusiaan yang dilakukan dari negara-negara tetangga atau di front. MSF juga menyerukan pihak berperang untuk menghormati setiap struktur kesehatan yang didirikan di negara itu.

Sementara itu, tidak ada kesepakatan apapun yang dapat  menghalangi LSM internasional untuk melakukan tindakan di mana saja mereka bisa, terlepas dari otoritas pemerintah mengontrol daerah-daerah tersebut ataupun tidak. PBB harus mendukung operasi lintas-perbatasan kemanusiaan. Selain itu, pasokan bantuan yang disampaikan ke daerah-daerah yang dikendalikan oleh oposisi harus tidak lagi menjadi subyek sanksi oleh pemerintah Suriah. [Widad/HASI/MSF]