HRW: Pemerintah Myanmar Dukung Pembersihan Etnis Muslim Rohingya

NEW YORK (voa-islam.com) - Pemerintah Myanmar mendukung kampanye "pembersihan etnis" Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine yang terletak di bagian barat negara tersebut, Human Right Watch mengatakan.

Menurut sebuah laporan oleh Human Rights Watch yang berbasis di New York, pemerintah dan otoritas lokal Myanmar telah terlibat dalam penggusuran lebih dari 125.000 etnis Muslim Rohingya dan umat Muslim lainnya di negara itu sejak kekerasan sektarian meletus antara Muslim Rohingya dan umat Buddha pada Juni 2012.

Laporan tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang menyetujui penghancuran masjid-masjid, melakukan penangkapan massal dengan kekerasan, dan memblokir bantuan kepada umat Islam di kawasan tersebut, yang terletak di Myanmar barat.

Aparat keamanan hanya menonton atau bahkan ikut terlibat

Laporan itu berargumen bahwa "berbulan-bulan pertemuan dan pernyataan-pernyataan publik mempromosikan pembersihan etnis" yang dipimpin massa Buddha untuk menyerang komunitas Muslim di sembilan kota-kota Oktober lalu - menghancurkan desa-desa Muslim dan membunuh para penduduknya sementara pasukan keamanan hanya berdiri di samping atau justru malah membantu.

Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Asia mengatakan pemerintah Myanmar telah terlibat dalam "kampanye pembersihan etnis Muslim Rohingya yang berlanjut hingga hari ini melalui penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan".

"Pemerintah Myanmar perlu untuk segera menghentikan pelanggaran dan menghukum para pelaku atau akan bertanggung jawab untuk kekerasan lebih lanjut terhadap etnis dan agama minoritas di negara itu," katanya.

..pemerintah Myanmar telah terlibat dalam "kampanye pembersihan etnis Muslim Rohingya yang berlanjut hingga hari ini melalui penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan..

Laporan Human Right Watch tersebut didasarkan pada lebih dari 100 wawancara dengan warga Muslim Rohingya dan non-Muslim Rohingya serta orang-orang dari negara bagian Rakhine yang menderita atau menyaksikan pelanggaran tersebut dan beberapa penyelenggara dan pelaku kekerasan.

Laporan tersebut mengatakan bahwa pasukan keamanan negara di Rakhine terlibat dalam kegagalan untuk mencegah kekejaman terhadap umat Muslim Rhingya atau ikut berpartisipasi langsung di dalamnya. Mereka diantaranya adalah polisi setempat, polisi kerusuhan Lon Thein, pasukan keamanan perbatasan yang disebut Nasaka, tentara dan angkatan laut.

Satu tentara dilaporkan mengatakan kepada seorang pria Muslim yang memohon perlindungan ketika desanya dibakar: "Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berdoa untuk menyelamatkan kehidupan Anda".

Pengungsi Rohingya mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa pasukan keamanan hanya berdiri menyaksikan pembantaian atau ikut bergabung dengan kelompok-kelompok besar orang bersenjata parang, pedang, senjata api rakitan, dan bom molotov, yang menyerang desa mereka pada bulan Oktober. Dalam beberapa kasus, serangan terjadi serentak di kota-kota yang dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, kata laporan itu.

Dalam insiden paling mematikan, pada 23 Oktober lalu, sedikitnya 70 Muslim Rohingya tewas dalam pembantaian sepanjang hari di desa Yan Thei di Mrauk-U Township meskipun telah ada peringatan kepada pihak keamanan sebelum terjadinya serangan. (an/bp)

Ket: Warga Buddha Rakhine berjalan kaki dari sebuah desa Muslim yang mereka bakar sementara aparat keamanan hanya berdiri dan menonton kejadian. / foto: HRW