KAIRO, MESIR (voa-islam.com) - Setelah sebelumnya memberi ultimatum 48 jam kepada pemerintahan Presiden asal Ikhwanul Muslimin Muhammad Mursi, sebelum dirinya digulingkan, untuk memenuhi tuntutan para demonstran, militer Mesir kembali memberikan waktu yang sama kepada kelompok Ikhwanul Muslimin untuk ikut rekonsiliasi politik yang selama ini ditolak oleh kelompok tersebut.
Militer Mesir memberikan tenggat waktu hingga Sabtu sore kepada kelompok Ikhwanul Muslimin untuk mendaftar diri untuk ikut rekonsiliasi politik, kata pernyataan pada situs web terkait militer Kamis (25/7/2013), menjelang unjuk rasa pro-militer.
"Kami tidak akan melakukan langkah apapun, tapi pasti akan bereaksi keras terhadap setiap seruan untuk kekerasan atau terorisme hitam dari para pemimpin Ikhwanul Muslimin atau pendukung mereka. Kami berjanji untuk melindungi demonstran damai terlepas dari afiliasi mereka, "Reuters melaporkan perkataan pernyataan tersebut.
Pernyataan itu mengatakan bahwa kepala militer Abdel Fattah al-Sisi mengeluarkan ultimatum dalam pidato Rabu untuk semua orang Mesir "untuk kembali ke kancah nasional dan mempersiapkan diri untuk masa depan."
48 jam tenggat waktu juga muncul setelah Sisi berpidato menyerukan demonstrasi massal pada hari Jumat untuk memberinya "mandat" untuk melawan apa yang ia sebut "terorisme dan kekerasan."
Pernyataan itu muncul di akun Facebook resmi yang memiliki hubungan dengan dewan tinggi dari para jenderal militer.
Seorang pejabat senior militer mengatakan kepada AFP bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan titik pandang militer, meskipun muncul pada "halaman dengan link ke angkatan bersenjata."
"ultimatum 48 jam adalah undangan politik," kata petugas itu. "Ini tidak berarti bahwa setelah 48 jam kita akan menindak."
Setelah penggulingan Presiden Muhamed Mursi, seorang politisi Ikhwanul Muslimin, pada tanggal 3 Juli, sebuah pemerintahan sementara yang diciptakan oleh militer telah menetapkan peta jalan untuk transisi politik baru yang mengarah ke pemilihan parlemen dalam waktu sekitar enam bulan.
Kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri berkali-kali menolak ajakan untuk ikut rekonsiliasi politik dan berpatisipasi dalam pemerintahan sementara, menyebutnya sebagai tidak sah dan menuntut pengembalian Presiden Muhammad Mursi kembali ke kursinya. (an/aby)
Ket: Kepala angkatan bersenjata Mesir Jenderal Abdel Fattah Al-Sisi