Takut Aksi Tembak Lari, Yaman Larang Sepeda Motor Masuki Ibukota

SANAA, YAMAN (voa-islam.com) - Pemerintah Yaman pada hari Ahad (1/12/2013) mulai menegakkan larangan sementara sepeda motor di ibukota untuk mencegah serangan "tembak dan lari " di kota tersebut selama sesi dialog nasional.

Kementerian dalam negeri mengatakan larangan itu akan berlangsung hingga 15 Desember untuk "menjaga keamanan dan stabilitas" ketika Yaman mengalami transisi politik yang sulit.

Seorang koresponden AFP melaporkan bahwa larangan tersebut ditetapkan dengan tegas, dengan tidak ada sepeda motor di jalan-jalan pada hari Ahad.

Di sana, sepeda motor adalah bentuk transportasi yang murah sering digunakan sebagai taksi di negara Semenanjung Arab yang miskin tersebut.

Tapi motor juga telah menjadi alat yang digunakan untuk aksi tembak lari yang telah menewaskan puluhan pejabat militer Yaman.

Al-Qaidah di Semenanjung Arab (AQAP) telah disalahkan untuk sebagian besar serangan sepeda motor pada anggota pasukan keamanan.

Pembunuhan dengan sepeda motor terakhir terhadi pada Selasa ketika dua pria bersenjata diatas sepeda menewaskan seorang instruktur militer Rusia dan melukai yang lain saat mereka meninggalkan hotel Sana'a .

Pada tanggal 22 November, Abdel Karim Jadban, seorang anggota parlemen yang mewakili pemberontak Syi'ah Houthi yang memerangi pemerintah Yaman selama satu dekade di Yaman utara, ditembak mati dalam serangan serupa.

Ratusan demonstran melakukan protes pada hari Sabtu menentang larangan itu di dekat Presiden Abdrabuh Mansur Hadi tinggal, di mana mereka bubarkan dengan meriam air dan gas air mata.

Seorang pejabat keamanan di ibukota, Kolonel Yehya al - Akouaa, mengatakan kepada AFP larangan tersebut bertujuan untuk "mencegah serangan lebih lanjut di tengah kekhawatiran meningkatnya serangan ketika dialog nasional mendekati akhir".

Yaman mengalami transisi politik sulit ketika presiden veteran Ali Abdullah Saleh digulingkan pada Februari 2012 setelah satu tahun protes mematikan terhadap 33 tahun kekuasaan-nya.

Transisi ini diharapkan berujung pada konstitusi baru dan membuka jalan bagi pemilihan parlemen dan presiden yang dijadwalkan pada Februari 2014, tetapi menghadapi banyak rintangan. (st/tds)